Agar Tak Gaduh, Kepala BNPT Ogah Rilis Data Instansi Terpapar Radikalisme
Merdeka.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius enggan mengungkap data instansi yang terpapar radikalisme. Alasannya, dia tidak ingin menyebabkan kegaduhan.
"Saya katakan sekali lagi saya tidak mau merilis itu walaupun ada kenapa? Yang tugas kita mereduksi nanti bikin resah. Coba contohnya sekarang perguruan tinggi sekian-sekian kan ribut itu di masyarakat," kata Suhardi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11).
Suhardi juga mengaku belum melakukan penelitian jumlah TNI atau ASN yang terpapar radikalisme. Dia ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan instansi terkait.
"Ya kan bagaimana saya memonitor semacam itu. Kalau sekarang di Polri contohnya kan teman-teman bisa tanya sama Polri, Polwan pun terpapar yang kemarin. Jadi artinya tanyalah pada institusi masing-masing tersebut," ungkapnya.
Sumua Kementerian Koordinasi
Kendati demikian, Surahdi meminta agar semua kementerian berkoordinasi dengan BNPT. Termasuk dalam melaporkan data anggota instansinya yang terpapar radikalisme.
"Kita minta kementerian itu kalau emang ada indikasi lapor sama kita. Sehingga kita sama-sama datanya kita," ucapnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawa Data Kinerja Pertahanan Turun, Ganjar Kritik Prabowo: Kalau Staf Bapak Mau Membantu, Silakan Naik ke Atas
Baca SelengkapnyaMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaPAN menilai Indonesia penting memiliki Presiden seperti Prabowo Subianto yang mengerti dan memahami tentang geopolitik, pertahanan dan keamanan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Baca SelengkapnyaPPP harus percaya dengan diri mereka sendiri melalui data serta bukti-bukti yang akan diajukan ke MK.
Baca SelengkapnyaNarasi-narasi provokatif dapat memicu perpecahan harus dihindari terlebih di tahun politik.
Baca SelengkapnyaPAN setuju dengan sikap tegas Prabowo yang menyatakan tidak mungkin semua kekuatan dan kelemahan sistem pertahanan nasional dibuka untuk umum.
Baca SelengkapnyaMenurut Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, ada dua hal yang membuat AMIN tidak melakukan kampanye di Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaDiduga tak bisa mengendalikan kemudi, truk itu menambrak korban hingga membuatnya meninggal di tempat.
Baca Selengkapnya