Abraham Samad Minta Prabowo Seleksi Ulang 10 Capim KPK, Ini Alasannya

Pernyataan Jokowi disampaikan kepada awak media disela menyaksikan sepakbola Liga Indonesia di Stadion Manahan, Solo, Jumat (13/2).

Pemeriksaan terhadap Abraham Samad dijadwalkan pada Rabu 13 Agustus 2025.

Said Abdullah mengingatkan agar pimpinan dan dewas KPK yang akan terpilih dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

Sepuluh nama sebelumnya sudah diserahkan ke pemerintah era Presiden Jokowi

Prabowo tidak akan mengkaji ulang nama-nama Capim dan Cadewas KPK yang telah diserahkan ke DPR RI.

Menurutnya, seleksi lanjutan Capim dan Cadewas KPK masih menunggu proses di pemerintahan saat ini yang dimpimpin Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK.

"Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir," kata Ghufron.

Apabila 10 kandidat yang akan dikirim ke DPR adalah orang-orang bermasalah, pasti memberidampak pada kinerja KPK ke depannya.

Pansel Capim KPK mengaku sudah melakukan upaya jemput bola untuk mencari Capim dan Dewas KPK yang memiliki kompetensi pemberantasan korupsi.

Dia menilai pansel harus 'jemput bola' kepada tokoh-tokoh yang kompeten dalam pemberantasan korupsi.

Rekrutmen calon pimpinan dan dewan pengawas KPK dibuka sejak 26 Juni 2024.

KPK tegaskan tidak akan terjebak wacana Revisi UU KPK ke aturan lama. Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan fokus lembaga pada pemberantasan korupsi sesuai aturan berlaku.

Eks penyidik senior KPK, Yudi Purnomo, memberikan tanggapan mengenai usaha untuk mengembalikan payung hukum KPK ke versi yang lama.

Abraham Samad menghadapi 56 pertanyaan dari penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya saat menjalani pemeriksaan.

Dalam kesempatan itu, Saut menyinggung kasus hukum yang sedang dihadapi oleh Abraham Samad.

Abraham Samad tak sendiri, ia turut ditemani eks Ketua KPK Saut Situmorang, pengacara senior Todung Mulia Lubis.

Abraham juga membantah dirinya telah mangkir dari pemanggilan polisi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Diketahui, munculnya usul tambahan terkait disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung Ahmad Sahroni bahwa usulan awal terlalu kecil.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.

Penyitaan ini dilakukan setelah penyidik melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang dibeli dari uang hasil korupsi.

Ketua KPK mengungkap Kepala BGN Nanik S Deyang siap bersinergi memperbaiki tata kelola MBG dengan fokus pada transparansi dan pengawasan.

Permohonan tersebut menandai penundaan agenda pemeriksaan yang sebelumnya telah dijadwalkan penyidik.