Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

77 Bakal Calon Peserta Pilkada Jateng akan Ikuti Fit and Proper Test DPD PDIP

77 Bakal Calon Peserta Pilkada Jateng akan Ikuti Fit and Proper Test DPD PDIP Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Bantul. ©2019 Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra

Merdeka.com - Sebanyak 77 bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah akan mengikuti fit and proper test yang digelar DPD PDIP Jawa Tengah. Hasilnya akan dijadikan acuan mendapatkan rekomendasi DPP PDIP untuk mengikuti Pilkada 2020 di 15 kabupaten/kota di Jateng.

"Hasil fit and proper test kita ajukan ke DPP, sebelum akhirnya diumumkan siapa yang berhak mendapat rekomendasi," kata Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto, Jumat (13/12).

Dia mengungkapkan untuk hasil rekomendasi pasangan calon (paslon) yang akan mengikuti Pilkada 2020 diumumkan saat rapat kerja nasional (Rakernas) tanggal 10 Januari 2020.

"Dari hasil fit and proper test akan kita bawa langsung ke DPP. Yang kira-kira sudah siap, akan kita luncurkan, yang rekomendasi kita umumkan saat Rakernas nanti," ujarnya.

15 daerah yang akan menggelar Pemilu adalah Klaten, Sukoharjo, Grobogan, Kendal, Solo, Sragen, Wonogiri, Purbalingga, Blora, Wonosobo, Rembang, Kota Magelang, Purworejo, Kabupaten Semarang dan Pemalang.

Total ada 95 orang yang mengambil formulir pendaftaran ke DPD PDIP Jateng, sejak Jumat sampai Kamis (6-12/12). Ada dua calon bupati yang memiliki tingkat popularitas yang cukup tinggi di kalangan publik.

"Ada nama putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka, yang mendaftar untuk mengikuti kontestasi Pilkada Solo, serta Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, yang kembali mencalonkan diri sebagai cabup di Pilkada Wonogiri," tutupnya.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Setujui 7 Anggota LPSK Periode 2024-2029, Berikut Daftarnya

DPR Setujui 7 Anggota LPSK Periode 2024-2029, Berikut Daftarnya

Setelah melalui proses fit and proper test, terpilihlah tujuh calon anggota LPSK.

Baca Selengkapnya
KPU Segera Bentuk Badan Ad Hoc, Begini Cara Pendaftaran Calon Peserta Pilkada

KPU Segera Bentuk Badan Ad Hoc, Begini Cara Pendaftaran Calon Peserta Pilkada

Pembentukan badan ad hoc untuk Pilkada Serentak 2024 terdiri dari PPK, PPS di tingkat desa dan kelurahan serta KPPS.

Baca Selengkapnya
Pemilih Pindah TPS Tak Bisa Pilih Caleg Sesuai Dapil Domisili

Pemilih Pindah TPS Tak Bisa Pilih Caleg Sesuai Dapil Domisili

Adapun hak pemilih di TPS telah disesuaikan dengan DPT.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Nasdem Ungkap Jagoan Koalisi Perubahan untuk Bertarung di Pilkada DKI Jakarta, Ini Nama-namanya

Nasdem Ungkap Jagoan Koalisi Perubahan untuk Bertarung di Pilkada DKI Jakarta, Ini Nama-namanya

Koalisi Perubahan sudah mulai membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas yakni bakal calon yang akan diusung.

Baca Selengkapnya
KPU Usulkan Anggaran Rp2 Triliun untuk Pilkada Serentak Jateng 2024, Ini Rinciannya

KPU Usulkan Anggaran Rp2 Triliun untuk Pilkada Serentak Jateng 2024, Ini Rinciannya

Nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo

Bawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo

Ancaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)

Baca Selengkapnya
Pascakericuhan, Polda Sulsel Jaga Ketat Rekapitulasi Tingkat Provinsi

Pascakericuhan, Polda Sulsel Jaga Ketat Rekapitulasi Tingkat Provinsi

Pihak yang terlibat kericuhan di Kantor KPU Sinjai juga sudah diamankan dan diperiksa.

Baca Selengkapnya
Pilpres Usai, KPU Bersiap Diri untuk Pilkada 2024

Pilpres Usai, KPU Bersiap Diri untuk Pilkada 2024

KPU daerah sudah mulai membuka pendaftaran bagi para calon yang akan berkontestasi.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya