7 Kades di Bengkulu ancam tak membagikan raskin ke warga
Merdeka.com - Tujuh kepala daerah di Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mengancam tidak akan membagikan beras untuk warga miskin (raskin) atau rastra, jika data penerima bantuan tersebut tidak berasal dari masing-masing desa.
"Tujuh desa telah sepakat tidak akan membagikan beras itu ke rumah tangga sasaran (RTS), jika data yang digunakan data penerima tahun 2011. Mereka data dari desa," kata Pejabat Camat Kecamatan Air Dikit, Junhari kepada Antara di Mukomuko, Minggu (14/2).
Dia mengatakan hal itu menjawab hasil rapat forum kepala desa Kecamatan Air Dikit di kantor kecamatan itu. Dalam rapat itu, kepala desa dan perangkatnya tidak menolak jatah beras untuk warganya yang miskin, karena bantuan tersebut merupakan program pemerintah pusat.
Asalkan data penerima bantuan itu berasal dari desa bukan data lama Badan Urusan Logistik (Bulog).
Karena kepala desa tersebut tidak ingin mengambil risiko, lantaran pembagian beras dapat menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Karena ada warga miskin yang tidak tercatat sebagai penerima.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaPenyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaKepala Desa dan Sekretaris Desa di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dilaporkan ke Bawaslu karena diduga mengajak warga memilih caleg tertentu
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kades menambahkan, hasil komunikasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kendal, ratusan kantong beras yang rusak itu telah diklaimkan ke Badan Urusan Logistik (Bulog)
Baca SelengkapnyaDilansir dari Liputan6, ocah 6 tahun, AJ disunat jin yang memicu perhatian warga Mereka berbondong-bondong ke rumah AJ, . Simak kronologi selengkapnya!
Baca SelengkapnyaBawaslu dinilai diskriminatif dalam menangani laporan pelanggaran pemilu
Baca SelengkapnyaData dari PPATK bisa dijadikan peringatan oleh seluruh peserta Pemilu.
Baca SelengkapnyaAnak putus sekolah di Banyuwangi hanya 2,08 persen dan menjadi salah satu terendah di Jatim.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, jawaban data itu sebetulnya simpel dan sederhana. Tinggal dibuka saja data yang bisa dibuka atau tidak bisa dibuka ke publik.
Baca Selengkapnya