Merdeka.com - Komisi Yudisial (KY) menerima laporan enam orang hakim terkait penanganan kasus sengketa hukum Pelabuhan Marunda antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan PT Karya Citra Nusantara (KCN). Laporan yang diterima KY bernomor 0760/VII/2019/P.

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Sukma Violetta mengatakan, pihaknya akan memeriksa berkas laporan tersebut. Hal ini untuk melihat apakah memenuhi syarat administratif atau tidak sehingga bisa ditindaklanjuti oleh KY.

"Tidak semua laporan bisa di sidangkan, terkait sudah memenuhi administrasi atau tidak. Jadi KY memeriksa terlebih dahulu," kata Sukma Violetta di Kantor KY, Jakarta Pusat, Senin (8/7).

Sukma menuturkan, jika berkas perkara itu memenuhi syarat, maka KY melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang dilaporkan apakah terdapat pelanggaran kode etik atau perilaku hakim.

"Akan dilihat apakah ada pelanggaran kode etik dan perilaku hakim," jelas Sukma.

Sementara, Koordinator Solidaritas Pemerhati Hukum (SPH) Heryanto menyebutkan enam orang hakim yang dilaporkan menangani kasus perselisihan sengketa pelabuhan Marunda. Mereka di antaranya, tiga majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan tiga majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

"Kami melaporkan majelis hakim karena majelis hakim mengabaikan fakta dan bukti-bukti di lapangan," ujar Heryanto di Kantor KY.

Enam orang hakim itu di antaranya hakim PN Jakarta Utara Cakra Alam, sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala dan Ronald Salnofri Bya sebagai hakim anggota. Kemudian hakim di PT DKI Jakarta, yakni Muhamad Daming Sanusi sebagai hakim Ketua, Muhammad Yusuf sebagai hakim anggota serta Sobandi sebagai Panitra.

"Mereka diduga mengabaikan bukti-bukti dan fakta, bahwa PT KBN yang dibantu oleh para hakim menang dalam putusan ini seolah sedang menggali kuburnya sendiri. Sebab PT KBN ini tidak memiliki sertifikat tanah atau lahan yang diklaim olehnya yaitu 1700 meter itu," terang Heryanto.

Hal yang sama juga disampaikan, Harry Hasbi Asy-Syiddieqi. Dia menilai, hakim yang dilaporkan hanya mengacu pada Perpres No.11/92, yang mana dalam Perpres dimaksud hanya menyebutkan area kerja PT KBN dengan batas-batas sisi laut dan sungai/kali di Utara, Selatan, Timur, dan Barat.

Hal tersebut, kata harry, dianggap masih bias dan tidak akurat untuk mengklaim lahan tersebut. Ditambah, PT KBN tidak memiliki Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sehingga berindikasi hakim atau pengadilan melakukan perbuatan melawan hukum dengan memutuskan hal yang keliru terhadap kasus tersebut.

"Atas dasar itu kami Solidaritas Pemerhati Hukum meminta Komisi Yudisial untuk memeriksa para hakim dan juga Direktur Utama PT KBN Sattar Saba dalam waktu dekat," tukasnya.