Better experience in portrait mode.
400 Personel Polisi Disiagakan saat Sidang Sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK

400 Polisi Disiagakan di Sidang Sengketa Pilpres 2024

400 personel polisi akan disiagakan saat sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK.

Polisi akan menjaga setiap sudut dan kawasan Gedung MK agar sidang berlangsung steril.

Sidang perdana PHPU Pilpres akan digelar oleh MK dengan agenda sidang pleno pemeriksaan pendahuluan.

Sidang pleno pemeriksaan persidangan akan berlangsung selama 14 hari kerja.

Geser👉
Politikus Demokrat Menghardik Mendikbud dan Minta KPK Periksa Dana Kemendikbud!

Politikus Demokrat Menghardik Mendikbud dan Minta KPK Periksa Dana Kemendikbud!

Politikus Demokrat menghardik Mendikbud dalam Rapat Komisi X DPR RI bareng Kemendikbudristek.

Anita mengkritisi birokrasi Kemendikbudristek yang melempar rekomendasi dari DPR untuk diverifikasi oleh Dinas Pendidikan terlebih dahulu.

Anita menargetkan Sekjen Kemendikbudristek yang mengeluarkan Persekjen yang membahas mengenai data yang diberikan DPR agar melalui proses verifikasi Dinas Pendidikan.

Politikus Demokrat Anita Jacoba meminta KPK memeriksa anggaran tambahan Kemendikbud dan menyebut anggaran yang turun sebagai pertanda agar pejabat bertaubat.

Geser👉
Hasto PDIP Siap Hadapi Panggilan KPK

Hasto PDIP Siap Hadapi Panggilan KPK

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto siap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi politikus PDIP Harun Masiku.

Hasto menyebut bahwa KPK didirikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, sehingga dia merasa sudah semestinya untuk hadir memenuhi panggilan lembaga tersebut.

Hasto menegaskan bahwa dia akan menghadapi panggilan aparat penegak hukum sendiri dan tak perlu bantuan dari jajaran PDIP. Ia juga menolak bantuan massa dalam kasusnya.

Tim penyidik KPK masih mengusut keberadaan Harun Masiku dan berencana memanggil Hasto Kristiyanto sebagai saksi. KPK juga akan memeriksa beberapa pihak lain dalam upaya memburu Masiku.

Geser👉
MK Minta PSU Pileg DPRD Gorontalo Dapil 6

MK Minta PSU Pileg DPRD Gorontalo Dapil 6

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 karena tidak semua partai politik memenuhi kuota perempuan minimal 30%.

Partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi kuota perempuan diberi kesempatan untuk memperbaiki daftar calonnya dalam PSU nanti.

Jika partai politik tetap tidak memenuhi syarat minimal, KPU harus mencoret kepesertaan partai tersebut dalam pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6.

Putusan MK harus dilaksanakan dalam waktu 45 hari sejak putusan dibacakan, tidak mengganggu jadwal pelantikan anggota DPRD Provinsi Gorontalo hasil Pemilu 2024.

Geser👉
Politikus PDIP Pesimistis IKN Bisa Digunakan Upacara 17 Agustus 2024

Politikus PDIP Pesimistis IKN Bisa Digunakan Upacara 17 Agustus 2024

Politikus PDIP Sri Rahayu meragukan kemampuan IKN digunakan untuk upacara 17 Agustus 2024.

Sri Rahayu meminta penjelasan rinci dari Menteri PUPR terkait perkembangan pembangunan IKN.

Ia mengaku tidak yakin karena hanya melihat pemberitaan di media tanpa gambaran yang jelas.

Sri Rahayu meminta informasi lengkap tentang pembangunan IKN dan anggaran yang ada di tahun 2024.

Geser👉
Anggota TNI AD di Bogor Nekat Gantung Diri, Diduga akibat Terlilit Utang

Anggota TNI AD di Bogor Nekat Gantung Diri

Anggota TNI AD ditemukan tewas gantung diri di RS Lapangan Yonkes Divisi Infanteri 1 Kostrad.

Prajurit TNI tersebut diduga mengakhiri hidupnya karena terlilit utang dan gagal mengajukan pinjaman.

Sebelum kejadian, anggota piket menemukan kamar OB yang gelap dan terkunci, dan setelah dibuka ditemukan jasad yang sudah gantung diri.

Jenazah prajurit TNI tersebut telah dipulangkan ke kampung halamannya di Nias, Sumatera Utara.

Geser👉
Siang-Siang, Prabowo Menghadap Jokowi di Istana Ternyata Laporan Soal Ini

Prabowo Menghadap Jokowi, Laporan Soal Kunker Luar Negeri

Prabowo Subianto menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta setelah kembali dari kunjungan ke luar negeri.

Prabowo Subianto menghadiri forum internasional IISS Shangri-la Dialogue di Singapura dan bertemu dengan beberapa pemimpin negara lain.

Dalam forum tersebut, Prabowo membahas tentang bantuan Indonesia ke Gaza dan kesiapan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian jika diminta oleh PBB.

Prabowo Subianto melaporkan perkembangan pertemuannya kepada Presiden Jokowi dan siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza.

Geser👉
VIDEO: NGAMUK! Anggota DPR Minta KPK Periksa APBN Kemendikbudristek

DPR Minta KPK Periksa APBN Kemendikbudristek

Anggota DPR fraksi Demokrat meminta DPR mengeluarkan surat rekomendasi ke KPK untuk memeriksa APBN Kemendikbudristek sejak tahun 2021.

Dalam rapat kerja dengan Mendikbud Nadiem Makarim, Anita Jacoba meradang saat dihadapkan dengan pejabat Kemendikbudristek.

Rapat kerja tersebut dilaksanakan oleh Komisi X DPR pada Rabu (6/5).

Permintaan surat rekomendasi tersebut menjadi kontroversi dan menarik perhatian publik.

Geser👉
Hindari Kepadatan, Jemaah Haji Indonesia Bakal Mabit Tanpa Bermalam di Muzdalifah

Jemaah Haji Indonesia Bakal Mabit Tanpa Bermalam di Muzdalifah

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi akan menerapkan mabit di Muzdalifah dengan skema murur pada penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M.

Mabit dengan skema murur dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan jiwa jemaah haji atas potensi kepadatan di tengah terbatasnya area Muzdalifah.

Pada 2024, Mina Jadid tidak lagi ditempati jemaah haji Indonesia. Ruang yang tersedia untuk setiap jemaah di Muzdalifah sangat terbatas, hanya sekitar 0,29m2.

Kepadatan di Muzdalifah menjadi alasan kuat bagi jemaah haji Indonesia untuk meninggalkan mabit. Skema murur juga diterapkan oleh jemaah haji asal Turki dan sejumlah Afrika.

Geser👉
Prabowo Kembali Tak Hadir Rapat dengan Komisi I DPR, Terungkap Ini Alasannya

Prabowo Absen Rapat DPR, Komisi I Panggil Sebelum Sidang Usai

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali tidak hadir dalam rapat Komisi I DPR. Komisi I berjanji akan memanggil Prabowo sebelum masa sidang berakhir.

Rapat kali ini membahas surat Menteri Pertahanan mengenai persetujuan penerimaan hibah alpalhankan dari dan/ke luar negeri. Prabowo diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menjelaskan bahwa Prabowo tidak hadir karena ada agenda yang sudah terjadwal. Namun, Prabowo dijanjikan akan hadir dalam satu atau dua rapat sebelum masa sidang selesai.

Prabowo kembali absen dalam rapat DPR, namun Komisi I akan memanggilnya sebelum sidang berakhir. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra mewakili Prabowo dalam rapat tersebut.

Geser👉
Yusuf Permana Dilantik Jadi Deputi Protokol, Pers, Media Sekretariat Presiden

Yusuf Permana Dilantik Menjadi Deputi Protokol Presiden

Yusuf Permana dilantik menjadi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden.

Yusuf menggantikan posisi Bey Machmudin yang kini menjadi Staf Ahli Mensesneg.

Yusuf memiliki tugas yang padat dalam mengurus agenda Presiden Joko Widodo.

Yusuf menyampaikan rasa syukur dan siap menjalankan tugas dengan baik. Dia juga ingin membangun kerjasama dengan media.

Geser👉
Fahri Hamzah Sebut Prabowo seperti Soekarno, Jokowi Mirip Soeharto

Prabowo akan menjadikan Indonesia negara super power baru

Indonesia akan segera memiliki seorang presiden yang mempunyai kemampuan setara dengan Presiden RI pertama Soekarno. Prabowo diyakini akan menjadikan Indonesia sebagai negara super power baru, kekuatan baru dunia.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki kemampuan dan sikap yang keras seperti Presiden Soekarno. Prabowo juga memiliki kemampuan bahasa asing yang cukup baik.

Prabowo mampu menjelaskan mengenai standar ganda negara-negara barat mengenai korban manusia akibat perang di Ukraina dan Gaza, Palestina. Hal ini membuat negara-negara barat mulai terbuka.

Prabowo memiliki potensi untuk menjadi juru bicara politik luar negeri Indonesia. Terpilihnya Prabowo telah menarik perhatian bangsa-bangsa di dunia. Geser Ke Atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Menteri Yasonna Minta Tindak Tegas Notaris Bermasalah

Menteri Yasonna Minta Tindak Tegas Notaris Bermasalah

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta anak buahnya untuk tindak tegas notaris bermasalah.

Yasonna menyampaikan pentingnya peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang tidak profesional.

Yasonna juga mengingatkan tentang persaingan tidak sehat dalam pelayanan notaris yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Menteri berharap pengawasan yang lebih ketat terhadap notaris dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Geser👉