12 Kabupaten di Papua Masih Gunakan Sistem Noken untuk Pemilu
Merdeka.com - Sebanyak 12 kabupaten di Papua masih menggunakan sistem noken untuk Pemilu 2019. Ketua KPU Papua Theodorus Kossay mengatakan, 12 kabupaten yang masih menggunakan sistem noken seluruhnya berada di kawasan pegunungan tengah.
Yaitu Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Nduga, Mamberamo Tengah, Puncak, Puncak Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiai, Yahukimo dan Kabupaten Intan Jaya. Sedangkan yang tidak menggunakan sistem noken di kawasan pegunungan tengah hanya Kabupaten Yalimo dan Pegunungan Bintang.
Untuk 15 kabupaten dan kota lainnya yang berada di pantai seluruhnya tidak menggunakan sistem noken, kata Kossay seraya menambahkan, penggunaan sistem noken saat ini sudah diatur dalam peraturan KPU (PKPU).
"Memang benar penggunaan sistem noken saat ini sudah diatur dalam PKPU," ucap Kossay dilansir Antara.
Ketika ditanya tentang kesiapan pelaksaan pemilu di Papua, Kossay mengatakan, logistik saat ini sudah berada KPU di 29 kabupaten dan kota. Jumlah pemilih saat ini tercatat 5.541.017 orang.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU mengakui, sejumlah provinsi di Papua belum terjadwal untuk diplenokan dalam rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaDi pedalaman Papua, ada pemandangan alamnya yang menakjubkan.
Baca SelengkapnyaData Perludem ada 21 PHPU di Papua Tengah yang didaftarkan ke MK
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca SelengkapnyaRekapitulasi Suara hari ini menyisakan empat provinsi, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua dan Papua Pegunungan.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaDengan demikian rekapitulasi nasional hanya tinggal menyisakan enam provinsi.
Baca SelengkapnyaMenjadikan Sinak sebagai pusat distribusi dan pergudangan diharapkan bisa menekan ongkos distribusi.
Baca SelengkapnyaSeperti diketahui, teror KKB tak pernah berhenti. Tak hanya menyasar personel Polri dan prajurit TNI yang bertugas. Mereka juga melukai warga sipil.
Baca Selengkapnya