10.000 Prajurit TNI akan Terima Vaksin Covid-19

Merdeka.com - Sekitar 10 ribu prajurit TNI bakal mendapat vaksin Covid-19. Prajurit TNI itu menerima vaksin setelah berada di garis terdepan penanganan Covid-19.

"Saat ini memang sudah didata, jumlahnya diperkirakan kuota vaksin untuk TNI sekitar 9 ribu sampai 10 ribu orang," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Achmad Riad, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/11).

Prajurit yang akan mendapatkan vaksinasi Covid-19 adalah tenaga medis TNI dan petugas pendisiplinan protokol yang memiliki risiko tinggi terpapar Covid-19.

"Siapa orangnya yang jelas front line tadi, tenaga kesehatan, mungkin petugas-petugas yang langsung berhadapan," kata dia.

Terkait dengan mekanisme pemberian vaksin, Riad mengatakan pihaknya masih mendiskusikannya. "Secara teknis belum. Tapi intinya sudah disiapkan. Jadi yang jelas didata sudah ada khususnya tenaga kesehatan yang langsung di lapangan," kata Riad.

Namun demikian, ujar dia, nantinya seluruh prajurit TNI juga akan mendapatkan vaksin tersebut. "Sementara yang langsung, frontline, yang depan dulu. Tapi jelas semua nanti juga tentunya," tukas dia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo memperkirakan pemberian vaksin Covid-19 dapat dilakukan pada akhir Desember 2020 atau awal Januari 2021, tergantung pada datangnya vaksin dan proses persiapan yang dilakukan di Indonesia.

"Soal vaksin, kita berharap vaksin ini bisa datang pada akhir November ini. Kita berusaha. Kalau tidak bisa, ya datangnya di bulan Desember," kata Presiden Joko Widodo saat melakukan peninjauan ke Puskesmas Tanah Sareal, di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi didampingi, antara lain oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Wali Kota Bogor Bima Arya. Menurut Jokowi, vaksin itu tiba, baik dalam bentuk vaksin jadi maupun dalam bentuk bahan baku yang akan diolah di Bio Farma Bandung.

Presiden menegaskan semua vaksin yang akan digunakan harus terdaftar dalam daftar vaksin di Lembaga Kesehatan Dunia (WHO). "Ini wajib," katanya.

Vaksin yang dibeli, kata Presiden, dari perusahaan yang mereknya telah terdaftar di WHO. "Saya tidak menyebut mereknya apa, tapi harus ada di dalam list WHO," katanya pula.