10 Penambang Pasir Ilegal di Sungai Progo Diciduk Polisi

Kamis, 18 Juli 2019 03:33 Reporter : Purnomo Edi
10 Penambang Pasir Ilegal di Sungai Progo Diciduk Polisi Polda DIY Bekuk 10 Penambangan Pasir Ilegal di Sungai Progo. ©2019 Merdeka.com/Purnomo Edi

Merdeka.com - 10 orang penambang pasir ilegal di Sungai Progo diamankan oleh Polda DIY. Kesepuluh orang penambang pasir itu tak memiliki izin usaha penambangan tetapi nekat melakukan penambangan di Sungai Progo memakai mesin sedot.

Kabid Humas Polda DIY, AKBP Yuliyanto mengatakan jika kesepuluh penambang pasir ilegal itu beroperasi di Sungai Progo yang ada di wilayah Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.

Kesepuluh penambang itu berinisial PY (39), SB (41), SJ (36), WG (34), WY (33), SW (53), SP (53), JM (31), TM (51), LG (40). 9 pelaku merupakan warga Kulon Progo, serta satu pelaku lagi yaitu JM (31) warga Bantul.

"Dikatakan penambangan ilegal karena pelaku sama sekali tak memiliki dokumen izin. Pelaku tidak punya Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, kelayakan lingkungan untuk ditambang dan Izin Usaha Pertambangan Produksi tetapi tetap melakukan penambangan," ujar Yuliyanto di Mapolda DIY, Rabu (17/7).

Direktur Reskrimsus Polda DIY Kombes Pol Toni Surya Putra mengatakan ke-10 pelaku yang berhasil diringkus itu berdasarkan dua laporan yang masuk ke Polda DIY. "Dari sepuluh orang tersebut yang ditahan hanya PY, SB, SW, dan SP," katanya.

Dia mengatakan, dalam pemeriksaan sementara para pelaku mengaku baru tiga bulan melakukan praktik pertambangan ilegal. Namun, dari barang bukti yang berhasil diamankan oleh polisi berupa mesin sedot diperkirakan praktik pertambangan ilegal itu telah berlangsung bertahun-tahun.

"Tindak pidana pertambangan ilegal ini akan dijerat dengan Pasal 158 UU RI No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Yaitu, jika usaha tambang tidak dilengkapi izin, akan dipenjara maksimal sepuluh tahun dan denda maksimal Rp10 miliar," ujar Toni.

Dalam usaha tambang, sebelum mulai melakukan eksplorasi terlebih dahulu harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Jika itu tambang rakyat maka harus ada izin pertambangan rakyat (IPR). Usaha pertambangan yang berada di wilayah yang diizinkan harus mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, IUPK memiliki tahapan. Tahapan tersebut adalah tahap IUPK Eksplorasi dan tahap IUPK Operasi Produksi. Jenis kegiatan dari tahap eksplorasi adalah kegiatan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, sedangkan kegiatan IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DIY Halik Sandera mengatakan kasus pertambangan liar dengan mesin sedot sudah berlangsung cukup lama dan terus berulang-ulang. "Kami berharap pengawasan semakin ditingkatkan. Jika hanya saat ini diproses atau ditangkap tapi di lapangan tidak diawasi rutin akan ada lagi penambangan ilegal," ungkap dia.

Dia menyebut jika pertambangan ilegal tidak diawasi secara terus menerus maka kerusakan yang ditimbulkan akan semakin meluas karena pertambangan dengan mesin sedot itu bisa sampai bawah sempadan sungai.

"Penggunaan mesin sedot itu biasanya ditempatkan di tengah sungai tapi pipa yang digunakan bisa sampai bawah sempadan. Potensi bawah sempadan rusak menjadi besar. Jika dekat tanggul dan lahan warga, juga berpotensi merusak," tutup Halik. [ray]

Topik berita Terkait:
  1. Penambangan Liar
  2. Yogyakarta
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini