Ketahui latar belakang terjadinya Perang Puputan di Bali

Merdeka.com - Bali adalah salah satu asset wisata terbesar di Indonesia. Namun, di sekitar abad ke 18 sampai abad ke 19, Bali masih belum banyak diminati oleh orang-orang Barat. Nah, di sekitar tahun 1830, barulah kolonial Hindia Belanda mempengaruhi kerajaan-kerajaan di Bali. Perlawanan ini dikenal dengan nama Perang Puputan. Lalu, apa yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Puputan di Bali?

Di abad ke 19, sudah banyak kerajaan-kerajaan yang berdaulat di Bali seperti Buleleng, Karangasem, Klungkung, Gianyar dan Tabanan. Di masa pemerintahan Jenderal Daendels, kontak yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan itu nggak cuma seputar urusan perdagangan, tapi juga seputar sewa menyewa. Yang dimaksud dengan sewa ini adalah orang-orang Bali yang disewa untuk dijadikan tentara Belanda. Untuk penanganannya, Belanda mengirim dua perwakilannya. Yang pertama adalag GA Granpre Moliere yang menangani tentang ekonomi dan Huskus Koopman yang menangani tentang misi politik.

Misi Granpre berjalan lancar, tapi nggak dengan misi Huskus. Dia mengalami banyak permasalahan, tapi dia nggak menyerah. Dia tetap berusaha untuk mendekati raja-raja Bali supaya mau mengakui keberadaan dan kekuasaan Belanda. Akhirnya, tercapailah sebuah perjanjian atau kontrak politik diantara Belanda dan raja Bali. Perjanjian itu berada sekitar penghapusan Hukum Tawan Karang.

Karena kepintaran Belanda, raja Bali bisa menerima perjanjian tentang pengubahan penghapusan Hukum Tawan Karang. Namun, masih ada dua kerajaan yang belum setuju, yaitu kerajaan Buleleng dan Karangasem. Mereka tetap melakukan perampasan terhadap dua kapal Belanda yang terdampar di Pantai Sangsit dan Jembrana. Hal itulah yang menjadikan Belanda marah dan menuntut adanya ganti rugi. Hal itu juga yang menjadi awal dari perang puputan di Bali. (mdk/iwe)