Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Cara Pengambilan Keputusan dalam Demokrasi Pancasila

Cara Pengambilan Keputusan dalam Demokrasi Pancasila Ilustrasi sidang di DPR. ©2023 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Demokrasi Pancasila bukan demokrasi komunis yang diktatorial dan bukan demokrasi liberal yang kapitalistik, tetapi juga bukan demokrasi yang bukan ini dan bukan itu. Demokrasi Pancasila tidak memilih wakil-wakil rakyat dengan pengangkatan oleh penguasa politik dan bukan memilih wakil-wakil rakyat dengan pemilihan langsung yang dikuasai oleh kekuatan fisik, materi dan uang, tetapi demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Wakil-wakil dari rakyat Indonesia bermusyawarah untuk mencapai mufakat, yang jika tidak tercapai bukan kemudian lari kepada otoritarianisme komunis atau pemungutan suara liberal. Praktik pelarian yang berlaku selama ini tidak mempunyai nilai praksis, karena sudah menyimpang dari nilai dasarnya. UUD 1945 yang telah direformasi sebanyak empat kali pada tahun 2002 sampai sekarang juga tidak mengandung nilai instrumental, yang dapat digunakan untuk memecahkan musyawarah jika suatu mufakat tidak tercapai. Demokrasi Pancasila mengamanatkan jika musyawarah tidak mencapai mufakat maka keputusan diambil oleh Kepala Negara, demi menyelamatkan persatuan Indonesia sebagaimana hakikat dari Trisila dalam Pancasila.

Dasar dari Keputusan Kepala Negara tersebut adalah kewibawaannya sebagai Kepala Negara, Presiden, Kepala Pemerintahan dan pemegang kekuasaan tertinggi Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana yang pernah terjadi dalam Dekrit Presiden RI untuk kembali ke UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959. Dalam kedaruratan tersebut Presiden kemudian membentuk Zaken Kabinet yang ekstra Parlementer, yang bukan berarti menafikkan keberadaan dari partai-partai politik. Bahkan partai-partai tersebut kembali kepada fungsinya sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif, daripada sebagai oposisi yang berontologi oligarki dan kriminalitas yang terorganisir di bawah gaungan adagium The Winner Takes All.

Hikmah yang perlu dijadikan pengalaman dari mekanisme praktik di masa lampau tersebut adalah ancaman otoriterisme, sehingga sejatinya langkah penyelamatan demi persatuan bangsa langsung diikuti dengan pengunduran dirinya sebagai Kepala Negara RI secara sertamerta. Kekosongan kedudukan sebagai administrator negara segera pula diisi dengan dilakukannya pemilihan Kepala Negara baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI).

Ironisnya amandemen tahun 2002 justru memandulkan fungsi MPR-RI sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sehingga menghalangi Pancasila dalam mencapai nilai praksisnya. Namun walaupun terjadi kekalutan di tataran politik negara seperti ini, rakyat harus tetap berjuang untuk membangun ekonomi bangsanya secara mandiri sebagaimana amanat Trisakti.

Kemandirian dalam ekonomi adalah ekonomi kerakyatan yang dibangun dalam bentuk koperasi sebagaimana hakikat Ekasila dalam Pancasila, untuk secara bergotong royong mengembangkan dan meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Setiap individu dan juga berbagai entitas masyarakat yang paling miskin sekalipun berpeluang, untuk mengembangkan perusahaan perorangannya dengan keberpihakan politik-ekonomi dari pemerintah untuk menghadapi ancaman kapitalisme. Ketahanan ekonomi Pancasila merupakan suatu conditio sine quanon bagi tumbuh dan berkembangnya nasionalisme Indonesia, sebagai suatu keniscayaan sifat yang paradoksal dari globalisasi yang semakin dipersatukan karena teknologi serba internet dan berkecerdasan buatan.

Kecenderungan geopolitik dari keadaan unipolar menuju multipolar juga merupakan bukti empirik, bahwa ketahanan ekonomi dari negara-negara nasional sejak tahun 1991 telah mengakhiri praktik komunisme global dan segera pula akan mengakhiri praktik imperialisme dari kaum kapitalis dunia.

*Ketua Umum Keluarga Besar Warga Jaya Indonesia.

(mdk/has)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Makna Demokrasi, Tujuan, dan Prinsipnya, Perlu Diketahui
Makna Demokrasi, Tujuan, dan Prinsipnya, Perlu Diketahui

Dalam sistem demokrasi, rakyat memegang kekuasaan tertinggi.

Baca Selengkapnya
Pertanyaan tentang Pemilu dan Jawabannya, Tambah Wawasan sebelum Memilih
Pertanyaan tentang Pemilu dan Jawabannya, Tambah Wawasan sebelum Memilih

Sebagai warga negara Indonesia yang demokratis, Anda tentu ingin mengetahui lebih banyak tentang pemilu, apalagi jika Anda adalah pemilih baru.

Baca Selengkapnya
Prinsip dan Asas Pemilu di Indonesia, Berikut Penjelasannya
Prinsip dan Asas Pemilu di Indonesia, Berikut Penjelasannya

Pemilihan Umum adalah proses demokratis yang dilakukan secara berkala untuk memilih wakil rakyat atau pejabat publik dalam suatu negara.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Mengenal Sistem Pemilu di Indonesia, Lengkap Beserta Asas dan Tujuannya
Mengenal Sistem Pemilu di Indonesia, Lengkap Beserta Asas dan Tujuannya

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses demokratis yang dilakukan secara periodik di suatu negara untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin tertentu.

Baca Selengkapnya
Tujuan Pemilu di Indonesia, Lengkap Beserta Prinsip dan Fungsinya
Tujuan Pemilu di Indonesia, Lengkap Beserta Prinsip dan Fungsinya

Pemilu merupakan singkatan dari Pemilihan Umum, yang merupakan proses demokratis untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat dalam suatu negara.

Baca Selengkapnya
Pancasila Perekat Perbedaan Antar-Anak Bangsa agar Tak Mudah Dipecah Belah
Pancasila Perekat Perbedaan Antar-Anak Bangsa agar Tak Mudah Dipecah Belah

Meski ada perbedaan hingga saat ini sikap toleran tetap dipegang teguh agar tidak mudah diadu domba.

Baca Selengkapnya
Pilkada Pertama Kali Dilakukan pada Tahun 2005, Berikut Sejarahnya
Pilkada Pertama Kali Dilakukan pada Tahun 2005, Berikut Sejarahnya

Sebagai mekanisme demokratis, Pilkada memungkinkan rakyat untuk secara langsung menentukan arah kebijakan dan pembangunan di daerah mereka.

Baca Selengkapnya
Hayati Nilai Pancasila & Perkuat Toleransi untuk Hindari Benturan di Masyarakat
Hayati Nilai Pancasila & Perkuat Toleransi untuk Hindari Benturan di Masyarakat

Sifat tenggang rasa adalah modal sosial yang telah diwariskan sejak nenek moyang bangsa.

Baca Selengkapnya
Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Sila Ke 4, Ini Penjelasannya
Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Sila Ke 4, Ini Penjelasannya

Pemilu merupakan penerapan nyata dari kehendak rakyat untuk menjalankan negara secara demokratis.

Baca Selengkapnya