Mendagri temui Ombudsman RI bahas status terdakwa kepala daerah. Tjahjo memenuhi undangan Ombudsman RI untuk memberikan penjelasan tentang status hukum kepala daerah sebagai terdakwa, dan implikasinya terhadap pelayanan publik.
Saat menyambangi Ombudsman, Novel didampingi kuasa hukumnya.
Rekomendasi tersebut tentang layanan publik di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK).
Hasil survei ini akan menjadi cerminan kinerja lembaga pemerintahan dalam melayani masyarakat.
JSKK melaporkan dugaan tindakan mal administrasi yang dilakukan oleh Presiden RI, Jaksa Agung, dan Menko-Polhukam.
Lima kementerian tersebut yaitu Kementerian PU, Kemendiknas, Kemensos, Kemenakertrans dan Kementan.