Setelah dipilih jadi menteri, Yuddy baru belajar tugas Kemenpan RB

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi minggu lalu bertandang ke redaksi merdeka.com. Kedatangannya untuk silaturahmi dan berkenalan dengan para awak merdeka.com.

Tak disia-siakan, pertemuan dengan Menteri Yuddy dimanfaatkan oleh para awak redaksi merdeka.com untuk menanyakan berbagai hal. Mulai dari berbagai kebijakan Yuddy yang selama ini dianggap kontroversi, hingga soal salaman 'kontroversial' dengan Menteri Puan Maharani.

"Ini adalah kunjungan silaturahmi, kebetulan saya pembantunya presiden, dan acap kali kegiatan-kegiatan pemerintah khususnya di kementerian yang saya pimpin mendapatkan porsi pemberitaan yang cukup baik dari grup Kapanlagi.com khususnya merdeka.com," demikian kata Menteri Yuddy Chrisnandi mengawali sambutannya saat bertemu awak redaksi merdeka.com.

Berikut wawancara lengkap merdeka.com dengan Yuddy Chrisnandi:

Saya ke sini untuk menyampaikan apresiasi, dan juga menjalin silaturahmi yang erat lagi. Dengan kehadiran saya diharapkan rekan-rekan di merdeka.com dan seluruh elemen di sini tidak sungkan-sungkan untuk bertanya, untuk mengonfirmasi, atau untuk melakukan klarifikasi dari berbagai macam kebijakan yang masih butuh penjelasan. Karena saya menganggap bahwa media ekposure sebagai pilar keempat dari demokrasi sangat penting untuk membangun satu kepercayaan dari masyarakat melalui informasi yang tersoasialisasi dengan baik. Bagaimana mungin kita dapat kepercayaan dan dukungan yang luas dari masyarakat jika masyarakat tidak memahami suatu kebijakan dan tidak dapat informasi yang memadai dan proporsional.

Media online saat ini sangat signifikan penggunaanya, online menjangkau masyarakat terdidik dan masyarakat muda pada umumnya. Masa depan bangsa ini sangat ditentukan oleh seberapa juah kaum intelektual mampu mempengaruhi. Kaum muda intelektual pengguna terbesar dari pemberitaan media online. Oleh karena itu, merdeka.com dan kapanlagi.com sangat strategis.

Kedua, sekadar menambahkan informasi, dulu Menpan saya sendiri gak hafal orangnya siapa, tugas-tugas dari Menpan saya baru tahu setelah saya jadi menteri. Bayangkan saya bisa dikatakan politisi yang cukup lama, 17 tahun lebih di Golkar, 5 tahun di Hanura, jadi 21 tahun, separuh lebih hidup saya berkecimpung di dunia politik dan tidak pernah berhenti. Tahun ini saya 47 tahun. Mei depan 47 tahun. Saya gabung di politik saya berusia 21-22 tahun, saya aktif di AMPI, Jabar, ikut ayah saya. Beliau mantan pengurus Partai Golkar di Jabar. Dia pengurus ormas MKGR, ayah saya salah satu ketuanya di Jabar. Terakhir beliau anggota DPRD Kabupaten Garut. Lebih dari separuh umur saya di dunia politik, tidak tahu apa itu Menpan. Bahkan gak kenal menterinya, karena apa, karena minimnya informasi.

Jadi Menpan kan dulunya ditawarin presiden?

Saya tidak ditawarin jadi menpan, langsung ditunjuk, jadi baru tahu. Begitu tanggal 26 dipanggil dan diumumkan baru malamnya saya browsing tugas Menpan. 27 dilantik, dan di hari yang sama saya belajar masing-masing divisi, tugasnya. Saya kumpulkan laporan-laporannya. Tanggal 28 berkantor langsung saya belajar langsung, baru punya gambaran. Baru beberapa bulan kemudian saya paham betul apa yang harus saya lakukan.

Bayangkan saja, saya pernah jadi anggota MPR, pengurus partai terbesar, anggota DPR RI, Staf Khusus Wapres, saya pernah di pemerintahan di era reformasi, baru tahu tugas Menteri PAN. Bayangkan ratusan juta rakyat lainnya tahu gak? Belum tentu. Paling yang tahu Komisi II DPR, pemerintah, elit yang tahu, paling banyak gak lebih dari 5 juta, gak sampai dari 2,5 persen rakyat tahu tugas Kemenpan. Inilah karena keterbatasan pengetahuan saya sebelumnya, saya ingin orang tahu.

Jadi kebetulan sekarang dari awal saya kiprah di politik terbiasa berkomunikasi dengan temen-temen media, tinggal melanjutkan saja. Ini kesempatan yang baik bagaimana ruang lingkup tugas Kemenpan. Butuh dukungan pers untuk mensosialisasikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita keluarkan, dan dampaknya bagi pemerintahan dan masyarakat, dan apa-apa yang saya kerjakan itu tak lepas dari pertama UU yang secara langsung memberikan koridor konstitusional bagi tugas-tugas Kemenpan.

Pertama UU 25/2009 tentang pelayanan publik. Disana disebutkan dengan sangat jelas tugas aparatur negara, lembaga kementerian, tugas lembaga pemerintahan. Salah satu fungsi mereka adalah memberi pelayanan publik. Oleh karena itu di tiap kementerian ada unit-unit pelayanan publik. Ngurus KTP dimana, ngurus Puskesmas dengan siapa, Imigrasi bagaimana, Bea Cukai bagaimana, perizinan bagaimana, dll.

Tugas Menpan memastikan pelayanan publik harus baik, berjalan dengan baik, fungsi mengawasi, membina, mengkoordinasikan, bahkan memberi peringkat mana yang baik mana yang tidak baik, sanksi kepada aparatur yang lalai dalam menjalankan tugas. Nah rakyat kan tidak tahu, bisa karena dua hal, kurnang terpublikasi dan sosialisasi atau memang minim peran dari lembaganya. Makanya bukan yang berlebihan, kalau di era pemerintahan Bapak Jokowi, saya sebagai Menpan banyak keluar, tapi bukan tidak menjalankan tugas-tugas, makanya saya suka ke daerah, tinjau ke bandara, dll, Lapas segala macam.

Apakah itu bukan malah justru dianggap pencitraan?

Bukan, itu tanggung jawab, tugas. Kalau suatu saat saya ke terminal bukan overlaping dengan Menteri Perhubungan. Terminal itu ada pelayanan punlik, ada unsur aparatur negara, pemerintahan harus memastikan di sana apakah terlayani dengan baik, ini tugas kita.

Kemudian UU nomor 5 tahun 2014, disebutkan presiden sebagai jabatan tertinggi aparatur negara mendelegasikan kewenangannya kepada menteri bidang aparatur negara. Tugas itu apa? Melakukan penataan, penyusunan, perumusan kebijakan tentang kebijakan kepegawaian. Semua aparatur pemerintah, urusan gaji, jam kerja, kesejahteraan, kepangkatan, promosi, itu urusan Menpan.

Masyarakat gak ngerti kenapa Menpan kemana-mana, ada tentara, polisi, intelijen di dalamnya. Iya semua lembaga itu muaranya ada di Menpan. Apakah karena Menpan kebetulan politisi kemudian memerankan itu, nggak, bukan karena itu. Itu karena perintah Undang-Undang dan kita laksanakan. Kenapa sekarang Menpan kelihatan lebih powerfull, karena kita baca UU dengan baik dan menjalanka UU itu dengan sebaik-baiknya. Misalnya sekarang, seluruh proses pergantian pejabat, Menpan ada di dalamnya, ini amanat undang-undang. Jadi sekarang semua kementerian dan lembaga tidak lepas dari proses pencermatan Kemenpan.

Ada lagi UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di situ disebutkan tata kelola pemerintahan, jadi aturan kepegawaian pembinaan pegawai, di bawah koordinasi menteri yang membidani aparatur pemerintahan negara. Pegawai ini dibolehkan naik pesawat, kereta api, bolehkah rapat di hotel, kita yang menentukan. Ya itu urusan kita. Orang terkaget-kaget, kok tiba-tiba semua menteri gak ada yang berani melanggar. Dalam waktu 3 bulan, kebiasaan 17 tahun orang rapat di hotel cekakak cekikik, semua bisa ditarik ke kandangnya. 3 Bulan, belum pernah terjadi. Kurang 3 bulan orang yang pesta-pesta lihat, masih ada yang berani? Tidak ada. Ini adalah implementasi dari revolusi mental semangatnya bapak presiden kita turunkan dalam bentuk melaksanakan amanat konstitusi.

Yang kami lakukan ini dalam koridor konstitusi, tidak ada di luar itu. Dengan 3 UU ini kami punya kewenangan yang cukup untuk melakukan penertiban, pengawasan, pengendalian, dan pengordinasian tata kerja sistem pemerintahan dan aparatur negara.

Jangan heran juga Menpan bisa datang ke TNI, Angkatan Laut, polisi, memang kita jadi aparatur negara. Aparatur negara ada sipil, militer, polisi. Dalam rapim TNI/Polri biasanya cuma ada presiden, Mensesneg, Menkopolkam. Kok menteri lain gak ada? Ini menteri yang membidani aparatur negara. Jadi itu yang kita sosialisasi ke masyarakat. Ke depan pondasi ini kita lakukan dengan baik.

Ketiga, saya datang ke sini untuk meminta dukungan dari komunitas media dan pers kepada pemrintah. Pertama, saya memang bagian dari pemerintah, pembantu presiden. Maka saya punya kewajiban menggalang dukungan. Tetapi bukan berarti dukungan yang membabi buta, tapi proporsional, karena antara stake holder negara dan pemerintah memiliki tujuan yang sama, menciptakan ketertiban umum dan kesejahteran yang berkeadilan, melalui pembangunan nasional yang merata. Saya meyakini pemerintahan Presiden Jokowi ini memiliki karakteristik dengan integritas yang lebih kuat dibanding sebelumnya. Kenapa demikian, karena menteri-menteri yang masuk dalam pemerintahan Presiden Jokowi ini dipilih tidak semata-mata subyektivitas presiden, dan tidak hanya semata-mata karena gabungnya kepentingan-kepentingan kolektif. Tetapi dipilih dengan melibatkan aspirasi luas, salah satunya KPK, PPATK, LSM, relawan, semua orang dilibatkan. Baru terjadi, lihat di catatan sejarah di belahan dunia mana pun, sebuah kementerian disusun melibatkan banyak orang.

Di Amerika saja tidak ribut, presiden tidak suka. teng teng...Indonesia di atas kertas memiliki kewenangan konstitusional yang kuat, tapi Pak Jokowi demokratis. Bayangkan dia tidak bisa menentukan menterinya sendiri. Ketika KPK corat coret orang yang dianggap tidak bersih dari KKN, itu kan gugur banyak sekali. Ketika relawan menolak nama-nama tertentu, itu gugur, banyak. Ini pelibatan publik perlu kita apresiasi dengan memberi dukungan dan menjaga pemerintahan ini melalui saran masukan dan kritik yang membanggun.

Saya dari pemerintahan minta dibantu diberikan saran dan kritik yang konstruktif. Karena apa, modal dasar pemerintah ini dari nilai-nilai kebaikan bersama, berdasarkan pilihan rasional dan obyektif bukan subyektif. Ini menandakan Presiden Jokowi seorang demokrat sejati. Cirinya dia tidak egois, dia mau mendengar saran dan masukan orang. Dia mau memperhatikan, mempertimbangkan, dan dia mau kompromi. Kalau saya jadi Pak Jokowi, misalnya Budi Gunawan saya usulkan pasti saya lakukan, tapi Pak Jokowi denger orang pendapat pers, merdeka.com.

Padahal kalau diterabas pun apa sih risiko politiknya, tidak ada. Paling ditinggalkan sebagian pendukungnya. Tapi waktu yang akan menjawab, lihat sejarah Indoensia, sejarah pelupa. Berita hari ini, apa ditanyakan lagi kenapa saya cium tangan Puan? Sehari saja (selesai). Karena apa, kita ini masyarakat pemaaf. Mudah melupakan sesuatu yang buruk apabila dibalas dengan sesuatu yang lebih baik di kemudian hari. Jadi sebenarnya Pak Jokowi ini orang yang sangat berkompromi dengan kepentingan umum.