Segudang masalah di lapangan hijau

Merdeka.com - Sepakbola di Indonesia sudah mengarungi zaman dan sekian generasi. Olahraga itu menjadi kawan pergulatan bangsa dalam susah dan senang.

Sejak negeri ini masih di bawah kekuasaan Belanda, tradisi sepakbola sudah ditempa. Saking populernya olahraga itu sampai dipakai buat mempropagandakan gerakan kemerdekaan.

Pemerintah Hindia-Belanda menjadi peletak era bola kaki Indonesia. Keberagaman juga terlihat di lapangan hijau saat itu. Pemain dari barat hingga timur Indonesia, serta mereka yang merupakan keturunan ataupun peranakan Tionghoa dan Belanda beradu kelihaian menggocek si kulit bundar.

Mohammad Hatta dan beberapa tahanan politik juga menghabiskan waktu mereka saat mendekam di Penjara Boven Digul, Papua, dengan bermain sepakbola. Persis seperti diceritakan perintis kemerdekaan Mohammad Bondan, dan dituliskan sang istri, Molly, dalam buku Spanning A Revolution: The Story of Mohammad Bondan.

Perjuangan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia tidak mudah. Didirikan pada 1930, saat itu sudah bercokol organisasi Nederlandsch Indische Voetbal Bond (Ikatan Sepakbola Hindia-Belanda/NIVB). Karena tak mau kalah saing, NIVB kemudian berubah menjadi Nederlandsch Indische Voetbal Unie (Persatuan Sepakbola Hindia-Belanda) dengan cakupan lebih luas.

PSSI dan NIVU mulanya bersaing buat memperebutkan tempat siapa boleh berlaga di Piala Dunia 1938. Awalnya mereka berkongsi. Namun, akhirnya Hindia-Belanda memilih NIVU. Setahun kemudian, PSSI memutuskan pisah jalan dengan NIVU karena hal itu.

78 Tahun berselang, prestasi PSSI turun naik. Belakangan malah cenderung jeblok. Liga berantakan, isu pengaturan skor, pembibitan dan pembinaan tak terarah, vandalisme pendukung, bahkan hingga pucuk pimpinannya dibelit perkara rasuah. Jengkel, marah, dongkol, geram, gemas, sebal, entah apalagi kata layak buat menggambarkan suasana hati ketika ditanya soal PSSI dan sepakbola Indonesia.

Meraba sengkarut sepakbola

Jika diurus benar, sepakbola Indonesia bukan tidak mungkin setara dengan liga-liga dunia kerap tayang di layar kaca. Macam Inggris, Spanyol, Jerman, Prancis, Italia. Menurut Ketua Save Our Soccer, Akmal Marhali, liga nasional justru lebih laris. Apalagi jumlah warga Indonesia lebih besar berkali-kali lipat daripada negeri para bule itu. Ujungnya adalah pemasukan.

"Pada 2012 target pemasukan dari pengelolaan liga adalah Rp 300 miliar. Prediksinya pada 2016 seharusnya bisa mencapai hampir Rp 1 triliun," kata Akmal kepada merdeka.com beberapa waktu lalu.

Ada gula, ada semut. Dengan besarnya nilai uang berputar itu nampaknya menjadi magnet kuat menarik banyak pihak ingin berkecimpung di sana, dalam posisi apapun.

Akmal mencium ada keengganan berubah oleh segelintir elit PSSI. Dia menduga mereka bakal berusaha mati-matian menjaga rezim dengan berkilah hanya mematuhi aturan FIFA. Sebab, saat diminta transparan soal pemasukan dari liga saja, 'gocekan'-nya luar biasa banyak. Padahal FIFA juga tak patut diagungkan, lantaran beberapa petingginya terjerat suap.

Akmal curiga sejak lama duit hak siar dan sponsor liga tidak dipergunakan semestinya. Pengelolaannya pun gelap. Di luar jangkauan. Seakan rakyat tak berhak tahu. Seharusnya, fulus itu dipaparkan dan diputar buat kegiatan klub, pembinaan, dan kesejahteraan pemain serta pihak-pihak terlibat. Menurut dia, dengan pemasukan sebesar itu, tak pantas lagi PSSI masih meminta bantuan kepada negara. Namun ternyata Kemenpora masih mau menyumbang uang bagi tim U-19, meski dicibir kanan-kiri lantaran sikap PSSI.

Soal integritas kompetisi juga masalah lain. Cengkeraman mafia judi sepakbola turut menyumbang kerusakan besar. Dampaknya adalah tidak ada lagi semangat dalam pertandingan. Semboyan bermain untuk menang hanya mimpi di siang bolong, sebab semua sudah diatur sedemikian rupa. Akmal menyatakan mestinya Komisi Disiplin PSSI bisa lebih sigap dan gesit memerangi gurita sindikat itu. Jangan menunggu aparat atau terbentur aturan hukum. Sebab, meski sudah diwacanakan pengaturan skor masuk dalam tindak pidana dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi sampai saat ini tak kunjung kelar. Jika hanya pasrah, maka menjerat mereka semakin mustahil.

Dia turut meminta supaya pihak-pihak terlibat diberi sanksi sosial. Sebab, Akmal melihat fakta mereka dihukum hanya sebatas pelaksana lapangan, seperti wasit atau pemain. Sedangkan otak intelektualnya seperti tak terjamah hukum. Padahal, lanjut dia, aturan Komdis PSSI sudah mencakup seluruh permasalahan itu. Hanya saja lantaran penegakannya loyo, berakibat tak ada efek jera.

"Yang penting niatnya untuk memerangi itu semua. Tangkap saja dulu, sehingga ada efek jera," ujar Akmal.

Vandalisme suporter masih lekat dengan sepakbola Indonesia. Sayangnya, hal itu semakin membikin citra olahraga itu terjungkal. Liga negara lain juga terjangkit masalah sama. Namun, menurut Akmal, karena mereka mengganjar pelakunya dengan berat lantas membikin kapok.

Serbuan pemain asing juga masih menjadi problem. Banyak laporan menyebut mereka sebenarnya tidak boleh merumput lantaran tak mengantongi izin kerja dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS). Proses transfer dan pembelian pemain asing ataupun pribumi menurut dia juga kerap kucing-kucingan dengan aturan. Termasuk soal dugaan menghindari pajak. Sebab di negara lain bukan hal aneh ada bintang lapangan terjerembab dalam permasalahan itu.

"Tapi nyatanya mereka main terus," ujar Akmal.

PSSI, kata Akmal, juga mesti merapikan prosedur pembibitan. Pencarian bakat harus digiatkan oleh asosiasi provinsi PSSI. Supaya perekrutan tim nasional berjalan adil, mestinya dibuat sistem pendataan terpadu. Jangan hanya mengandalkan tunjuk hidung di menit terakhir.

"Tanpa database, pemain yang diambil cuma itu-itu saja," lanjut Akmal.

Klub juga diminta mawas diri. Tak perlu memaksakan menggaet pemain mahal. Sebab jika mereka hanya menuruti gengsi, maka arus keuangan bakal timpang berujung bangkrut.

Pemerintah menyatakan menolak melihat sepakbola Indonesia terus terpuruk. Deputi IV Bidang Olah Raga Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gatot Sulistiantoro Dewa Broto, menyarankan PSSI meninggalkan sikap menutup diri, apalagi soal informasi keuangan. Sebab hal itu dianggap ketinggalan zaman.

Gatot hanya mengacu kepada aturan Komisi Informasi Pusat, menyatakan badan publik yang menerima seluruh atau sebagian atau APBN atau APBD wajib membuka data keuangan mereka. Meski demikian, dia menyatakan selalu muncul alasan macam-macam saat disinggung soal akuntabilitas.

"Saat ini sudah seharusnya PSSI transparan," kata Gatot saat dihubungi.

Sikap PSSI seolah mengabaikan pemerintah dan hukum di Indonesia juga dirasa tak patut dipertahankan. Gatot mengakui PSSI berkiblat kepada aturan FIFA, tetapi mereka hidup dan berkegiatan di Indonesia. Dia mengambil contoh Federasi Sepakbola Kerajaan Spanyol. Menurut dia, mereka memang mengacu kepada aturan FIFA, tetapi tunduk terhadap hukum di negara itu. Meski begitu, menegakkan aturan, kata Gatot, tak cukup cuma imbauan. Konsistensi amat diperlukan.

"Kita mengimbau enggak cukup. Peraturan harus ditegakkan dengan law enforcement (kekuatan hukum)," ujar Gatot.

Dalam rekomendasi Menpora Imam Nahrawi, pengelolaan olahraga termasuk sepakbola, bakal melibatkan sejumlah lembaga. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Imigrasi, hingga Ditjen Pajak. Tentu supaya semuanya terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan.

Sayang hingga berita ini diturunkan, Plt Ketua Umum PSSI, Hinca Panjaitan, tak bisa dihubungi meski ponselnya sudah dikontak berkali-kali.