Saya tagih sampai mati penuntasan kasus Munir

merdeka.com Sekitar 1 decade yang lalu

Merdeka.com - Hari ini delapan tahun lalu, pegiat hak asasi Munir Said Thalib meninggal dalam penerbangan ke Belanda untuk melanjutkan kuliah program magister bidang hukum kemanusiaan di Universitas Utrecht. Hasil pemeriksaan tim forensik Belanda, racun arsenik menjadi sebab kematiannya.

Namun hingga kini, pengusutan kasus itu belum tuntas. Menurut janda Munir, Suciwati, dalang pembunuhan suaminya masih bebas.

Berikut penuturan Suciwati saat dihubungi Islahuddin dari merdeka.com melalui telepon selulernya, Selasa (4/9). Saat itu, dia masih di Malang dan baru ke Jakarta hari ini.

Seberapa kecewa Anda dengan kasus pembunuhan Munir tidak kunjung selesai?

Memang ini kebijakan politik dari pemerintah dan kita sudah melihat hingga hari ini, terutama Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), mengingkari yang telah dijanjikan. (Dia) pernah bilang akan berupaya terus mencari fakta kasus itu. Ini adalah sejarah apakah kita tetap mau sejarah kelam atau menjadi lebih baik. Dengan menyelesaikan kasus ini maka akan lebih baik. Ternyata tidak tuntas. Ketidaktuntasan ini adalah tanggung jawab Presiden SBY, tanggung jawab negara. Itu buat saya adalah tuntutan sampai mati.

Pemerintah gagal, masyarakat internasional juga ikut mendukung dalam penyelesaiannya?

Betul dan itu pilihan. Bangsa ini mau tetap menjadi negara terkorup, mau menjadi negara terus melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) dan hingga hari ini kita masih melihat itu. Ketika kasus-kasus lama dan lainnya tidak diselesaikan maka itu memicu pelanggaran-pelanggaran lain. Pelakunya masih bebas dan bebas pula melakukan hal sama. Jadi buat saya adalah janji harus ditagih. Kita harus tetap menunutut janji itu sampai mati dan tetap menolak lupa.

Bangsa ini harus terus belajar, kita bukan mengungkit luka lama. Kalau kita memiliki sejarah lebih baik, otomatis kita harus menyelesaikan sejarah yang kurang. Kalau kita mempunyai persoalan, tidak hanya ditumpuk saja, dimasukkan kotak, dibicarakan, kemudian selesai. Ditutup, dan tidak diselesaikan, orang tidak percaya dan tidak bernilai lagi kalau masalah itu akan diselesaikan.

Apakah acara Kamisan sudah bisa menekan pemerintah, untuk menyelesaikan kasus Munir?

Saya pikir tidak hanya kasus orang hilang saja kita advokasi dalam acara Kamisan itu. Kita berdiri di sana dan menolak lupa. Menolak lupa terhadap kasus-kasu pelanggaran HAM. Mulai tragedi 1965, Tanjung Priok, Talangsari, Tragedi Mei dan orang hilang, Trisakti, Semanggi satu dan dua, pembunuhan Munir, Lapindo, dan banyak lagi kasus pelanggaran HAM sampai saat ini tidak pernah diselesaikan.

Dalam kasus penculikan, dulu Tim Mawar sudah ditangkap dan dihukum. Tapi Anda tahu, para perwira sudah dihukum itu hanya pelaku lapangan. Pelaku lapangan setelah bebas kemudian dipromosikan dan masyarakat tidak tahu. Padahal itu hanya pura-pura, itu sandiwara.

Seperti Prabowo yang waktu itu secara administrasi dia dipecat. Waktu itu menjabat danjen Kopassus saat itu Prabowo secara adminitrasi dipecat dari jabatannya karena terkait pelanggaran hak asasi manusia. Artinya terkait kasus penculikan dan tragedi Mei 1998. Kita bisa lihat belum pernah ada kasus pelanggaran hak asasi manusia membawa aktor utama di belakangnya atau orang yang langsung memerintahkan tidak dihukum. Sama dengan kasus pembunuhan Munir. Muchdi Purwoprandjono, dia menggatikan Prabowo menjadi danjen Kopassus pada 1998.

Bagaimana Anda melihat upaya tim pencari fakta kasus Munir sudah selesai bekerja pada 2005?

Kalau saya melihat kasus Munir, Presiden SBY sering bilang kepada pihak internasional, kasus ini sudah diserahkan melalui mekanisme hukum dan sudah ada yang dihukum. Tapi Muchdi diproses kemudian dibebaskan. Semua itu memang diakui, ada proses tapi kemudian dia cuci tangan. Dia menyerahkan semuanya ini pada hukum. Dia sebenarnya bisa menyuruh kapolri lebih serius menangani kasus ini.

Tidak mencampuri ranah hukumnya, tapi presiden memiliki bawahan kapolri untuk meminta memeriksa dan membawa para pelaku terlibat dalam kasus Munir. Ada banyak orang di Badan Intelejen Negara seharusnya dibawa ke pengadilan. Hingga hari ini kita melihat, tidak ada. Hanya Muchdi Purwoprandjono dibawa ke pengadilan. Padahal, ada Budi Santoso, As'ad, dan banyak orang di bawah itu pasti tahu dan terlibat. Yang mengangkat Polycarpus pelaksana lapangan adalah As'ad Said Ali yang menjadi wakil kepala BIN saat itu. Kenapa dia tidak pernah dibawa ke pengadilan?

Biodata

Nama : Suciwati

Tempat/tanggal lahir: Malang, 28 Maret 1968

Pendidikan: IKIP Malang (1987-1989)

Pekerjaan

Guru SMA Cokroaminoto, Malang (1989-1990)

Koordinator Kelompok Buruh Malang (1990 - 1991)

Tim Peneliti tentang Peran serta Masyarakat terhadap Buruh PT Sidobangun Ketindan, Malang (1991)

Sekretaris dan Divisi Buruh di LBH Surabaya Pos, Malang (1992)

Koordinator Kelompok Studi Perempuan Malang (1992-1993)

Tim Peneliti Upah Buruh di Malang (1993-1995)

Finance PT Mashill (1996-1997)