Merdeka.com - Mobil dinas kenegaraan RI 32 tiba di Istana Negara. Di sana juga terlihat mobil dinas lainnya bernomor polisi RI 19. Dua kendaraan roda empat itu tak asing lagi. Milik Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Dua orang ini merupakan elit dan senior Partai Golkar. Siang itu, mereka datang menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berdalih melaporkan hasil kerja.

Airlangga datang menemui Jokowi pada Senin pekan lalu. Tepat sehari setelah Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lantaran diduga terlibat kasus korupsi megaproyek e-KTP. Membuat Partai Golkar kembali diterpa badai. Nama Airlangga pun santer di internal partai bakal menggantikan Novanto. Kedatangan Airlangga menemui Jokowi pun menjadi tanda tanya besar.

Datang memakai batik cokelat, Airlangga datang menemui Jokowi. Perbincangan awalnya terkait pekerjaan. Salah satunya menyampaikan mengenai pelbagai kebijakan investasi. Namun, dari desas-desus Partai Golkar menyebut bahwa pertemuan itu Jokowi sekaligus memberi restu buat Airlangga.

Menteri perindustrian tersebut enggan mengungkapkan soal restu. Namun, dia menyinggung terkait kondisi Partai Golkar. Termasuk terkait penahanan Novanto. "Tentunya harus ada langkah-langkah untuk penyelamatan partai," kata Airlangga usai bertemu Jokowi di Istana.

Airlangga menyebutkan langkah penyelamatan partai harus atas persetujuan kader di daerah. Koordinator Bidang Perekonomian Partai Golkar itu juga tak menampik adanya dorongan untuk menggelar pleno. Membahas pergantian posisi ketua umum. Sehingga menunggu undangan rapat pleno DPP Golkar.

Selang beberapa saat, Luhut keluar. Ternyata Airlangga dan Luhut tak bertemu satu agenda. Meski begitu, dia mempunyai pandangan sendiri mengenai sosok Airlangga. "Airlangga orang baik," ujar Luhut.

Sehari setelah bertemu Jokowi di Istana. Sosok Airlangga muncul dalam rapat pleno berkumpul di kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat. Meninggalkan posisinya sebagai menteri. Lebih memilih membahas masalah partainya. Selain rapat dengan para kader, Airlangga juga menggelar pertemuan terbatas. Bersama para pimpinan Golkar lainnya. Seperti Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid, Plt Ketua Umum Idrus Marham, hingga Ketua DPP Aziz Syamsudin.

Pengurus pusat Partai Golkar akhirnya mengeluarkan hasil pleno. Hasilnya menunggu keputusan sidang praperadilan Novanto. Kondisi ini dihargai Airlangga. Meski begitu, dia tak menampik bersedia menjabat ketua umum bila mendapat dukungan. Itu disampaikan setelah rapat pleno usai. Dukungan terpenting, kata dia, berasal dari DPD I Partai Golkar.

"Jadi tentu kalau teman di daerah atau pengurus memberikan dukungan, sebagai kader jadi saya siap," kata Airlangga, Selasa pekan lalu.

rapat pleno golkar ©2017 merdeka.com/arie basuki

Sumber kami di internal Partai Golkar menyebut pertemuan Jokowi dengan Airlangga juga membahas masalah Golkar. Termasuk memberi restu buat Airlangga memimpin partai berlambang pohon beringin ini. Jokowi suka. Airlangga dianggap layak. Pertimbangan lainnya, Airlangga dinilai tak akan mengkhianati posisi Golkar sebagai partai pendukung. Sehingga tetap mendukung Jokowi untuk Pilpres 2019.

Presiden Jokowi belum memberikan respons. Tetapi orang di sekitar presiden memberikan sinyal soal peluang Airlangga. Wakil Presiden Jusuf Kalla misalnya. Dia melihat peluang Airlangga terbuka lebar. Tidak mempengaruhi jabatan sebagai menteri perindustrian. Apalagi JK menceritakan juga pernah merangkap jabatan sebagai Wakil Presiden sekaligus Ketua Umum Golkar pada beberapa tahun lalu.

"Dulu saya wapres (juga) Ketua Golkar. Bisa. Etika tidak soal. Ibu Mega (juga) ketua PDI Perjuangan (sekaligus) Wapres. Pak SBY ketua demokrat juga Presiden. Tidak masalah apa-apa," ujar JK di kantornya, Rabu pekan lalu.

Politikus senior Partai Golkar, Fadel Muhammad, juga pernah menyinggung soal Airlangga diyakini diterima baik Jokowi. Sehingga figur tersebut sudah pantas mengisi ketua umum. Pertimbangan lainnya, lantaran rekam jejaknya bersih, pintar dan ayahnya, Ir Hartarto, merupakan mantan menteri era Presiden Soeharto. Alasan lainnya, Airlangga juga merupakan anak buah langsung Jokowi. Sehingga bakal mudah diterima.

Diakuinya, nama Airlangga memang santer diusung. Banyak kader setuju Airlangga menggantikan Novanto. Namun, dia juga melihat ada beberapa nama calon lainnya. Tetapi, sejauh ini nama Airlangga masih paling menonjol. "Dia (Airlangga) pembantu presiden. Kita perlu dapat dukungan Pak Jokowi karena kita partai pemerintah," kata Fadel kepada merdeka.com, Senin pekan lalu.

Plt Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan tidak ada intervensi dari Jokowi. Termasuk soal ketua umum. Tetapi dukungan tentu diberikan. "Tak ada intervensi. Beliau support Partai Golkar," tegas Idrus usai pertemuan dengan DPD I Partai Golkar di Hotel Sultan, Sabtu pekan lalu.

Pergantian ketua umum Partai Golkar terbuka lebar

Wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mencuat. Tiap rapat, para kader menginginkan pergantian. Namun, Golkar telah membuat keputusan. Dalam rapat pleno di markasnya, Selasa pekan lalu, ada lima poin keputusan. Salah satunya menunggu hasil praperadilan Novanto dalam kasus dugaan korupsi megaproyek e-KTP. Bila sidang menyatakan Novanto sah sebagai tersangka maka Partai Golkar berbenah. Mengganti ketua umum.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu I Partai Golkar Nusron Wahid percaya diri bahwa Munaslub Partai Golkar digelar dalam waktu dekat. Langkah ini dianggap paling tepat. Menurut dia, diperkirakan bakal digelar pada pertengahan Desember di Jakarta. Perkiraan tanggal itu juga sambil menunggu hasil putusan sidang praperadilan Novanto. Dijadwalkan sidang itu bakal diputuskan pada 7 Desember mendatang.

"Desember nanti. Insya Allah Munaslub. Kira-kira di Jakarta saja," ujar Nusron usai rapat DPP dan DPD I Partai Golkar di Hotel Sultan, Sabtu pekan lalu.

Pembahasan soal calon ketua umum juga segera dibahas. Diperkirakan pada Kamis pekan ini. Sehingga pembahasan sudah lebih maju. Dalam hal ini dia mengakui bahwa Airlangga masih calon terkuat. "Yang jelas Airlangga lebih dominan."

Dorongan untuk segera dilakukan Munaslub juga muncul dari DPD I Partai Golkar. Kondisi ini tak ditampik Nurdin Halid. Rupanya pengurus Golkar tingkat provinsi ini ingin segera mengadakan Munaslub bahkan sebelum adanya putusan sidang praperadilan Setya Novanto. Termasuk dirinya. Tetapi itu urung dilakukan. Mereka, kata Nurdin, setuju mengikuti hasil rapat pleno.

"Kalau ada wacana dirapatkan lagi dan catat 'Nurdin Halid setuju Munaslub'. Itu kan yang kalian tunggu," kata Nurdin juga usai pertemuan dengan DPD I Partai Golkar. Dirinya juga tak memungkiri disebut salah satu calon ketua umum pengganti Novanto.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie, mengaku pihaknya memahami hasil rapat pleno pengurus pusat. Itu disampaikan usai rapat tertutup bersama DPP Partai Golkar di Bakrie Tower, Jumat Pekan lalu. Tetapi dia mempunyai catatan tersendiri bila Golkar akhirnya menggelar Munaslub. Ical, sapaan akrabnya, mengingatkan agar biaya ditanggung secara urunan seluruh kader. Selain itu mencegah terjadinya praktik politik uang.

"Kita harapkan kalau pemilihan supaya dicegah adanya politik uang ke depan," tegas Ical.