Gelaran pemilihan umum di Indonesia telah berjalan menggunakan sistem langsung dan terbuka. Hal ini dimulai sejak era reformasi pada 1999 hingga sekarang. Penggunaan sistem ini membuat setiap peserta pemilu baik partai atau perorangan ingin mengetahui sejauh mana tingkat keterpilihannya di mata rakyat.Meriahnya pesta demokrasi ini ternyata juga mendapat perhatian khusus dari praktisi survei. Akibatnya, banyak muncul lembaga survei saat pemilu digelar. "Memang ketika dilihat ini membuka peluang bagi lahirnya lembaga survei sekaligus konsultan," kata pengajar Komunikasi Politik di Universitas Indonesia Ade Armando kepada merdeka.com pekan lalu.Ade menilai fenomena
ini terjadi lantaran pemilu dianggap sebagai gelaran berbiaya besar. Alhasil, sebagian besar pemilik lembaga survei mencoba mengadu peruntungan dengan membuka jasa survei elektabilitas atau konsultan politik.Masalahnya, kata Ade, tidak semua lembaga menjalankan survei secara benar. Dia menemukan ada beberapa lembaga menjalankan survei secara serampangan. Ini didasarkan pada temuan selama mengamati pemberitaan mengenai hasil survei di media massa."Banyak di antara mereka sebetulnya tidak punya kemampuan memadai, khususnya pengetahuan cukup, tidak belajar metodologi secara ketat, hanya melihat ada peluang besar kemudian buru-buru terjun," ujarnya.Indikasi itu terbaca dari penerapan beberapa prinsip penelitian asal-asalan, seperti penggunaan metode contoh acak. "Bahkan mereka tidak paham apa itu contoh acak dan menyangka acak itu sembarangan," tutur Ade. "Nggak tahu penarikan contoh yang benar, nggak tahu membuat pertanyaan yang benar, itu kan terbaca." Tetapi, yang lebih mengkhawatirkan ketika survei dijalankan oleh pihak benar-benar memiliki kemampuan dan pengetahuan cukup soal metodologi. Ade mengatakan potensi manipulasi data dapat muncul lantaran penelitian dijalankan dengan motif keuntungan meski dia tidak memungkiri lembaga survei juga butuh untung secara finansial.Alasannya, pemilu itu memiliki tingkat ekonomi tinggi. "Mereka gunakan pengetahuan mereka itu untuk membuat kesan tertentu, misal menguntungkan klien atau sengaja melahirkan hasil-hasil penelitian bohong," kata Ade.