Menggadaikan hasil survei

Perkembangan industri riset di Indonesia beberapa tahun terakhir ini sangat menggembirakan. Di bidang riset pemasaran, pemain riset global berdatangan dan aktif berekspansi di Indonesia. Lembaga-lembaga riset dunia sudah menjadikan Indonesia sebagai basis utama mereka di kawasan regional ASEAN.

Hal yang sama juga terjadi di riset politik, hampir semua kandidat dalam pilpres dan pilkada menggantungkan nasibnya pada hasil survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Berbeda dengan riset pemasaran yang didominasi oleh pemain global. Di riset politik, pemain lokal menjadi rajanya.

Hal ini tentu sangat menggembirakan karena posisi riset semakin diperhitungkan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting, baik keputusan yang terkait strategi pemasaran di bidang bisnis, maupun keputusan strategi pemenangan kandidat di pilpres maupun pilkada.

Namun sayang berkembangnya industri riset yang semakin baik ini dinodai oleh perilaku beberapa lembaga riset/survei yang tidak elok dan cenderung mengabaikan norma dan kode etik riset. Salah satu kode etik riset penting yang ada di Esomar (Asosiasi market and social research dunia) dan WAPOR (World Association for Public Opinion Research) menyebutkan bahwa perihal yang menyangkut riset yang bersifat publik harus dipubilkasikan secara terbuka dan transparan baik dari segi metodologi maupun sumber dananya.

Di dunia riset pemasaran, lumrah sekali kita lihat berbagai penghargaan silih berganti bermunculan. Hampir tiap bulan ada saja award yang di keluarkan oleh berbagai lembaga riset dan media. Bahkan beberapa kalangan saat ini sudah sangat over supply award.

Ada tiga persoalan mendasar terkait pemberian award-award ini. Pertama terkait dengan metodologi. Salah satu kunci penting dari riset yang hasilnya digunakan untuk award adalah transparansi metodologi riset, metodologi ini bukan sekadar jumlah sampel dan margin of error yang digunakan dalam survei. Tapi yang lebih penting adalah teknik sampling apa yang digunakan dalam mendapatkan sampel-sampel itu.

Kedua, soal independensi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa lembaga-lembaga riset itu memberikan berbagai award sekaligus untuk memperkenalkan lembaga riset mereka. Berlindung dibalik niat mulia memberikan penghargaan kepada perusahaan padahal sejatinya mereka "berjualan" ke target market mereka. Ini yang menyebabkan para lembaga riset memberikan award-award sendiri. Seharusnya award-award diberikan oleh lembaga independen yang tidak terkait dengan kepentingan-kepentingan komersial dan memang murni untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang berprestasi. Peran ini yang semestinya dilakukan oleh Perhimpunan Perusahaan Riset Pemasaran Indonesia (PERPI) yang sudah berdiri beberapa tahun lalu.

Ketiga, kepentingan bisnis. Perusahaan-perusahaan ternyata juga berkepentingan dengan award-award itu. Mereka menggunakan award itu untuk beriklan. Semakin banyak logo award yang ada di iklan mereka, berarti semakin hebat juga produk mereka. Padahal dengan semakin banyaknya award-award itu sejatinya pola iklan dengan menggunakan award itu semakin "pasaran" untuk dilakukan.

Hal yang sama namun dalam bentuk yang lain juga terjadi di survei politik. Saat ini survei politik bukan lagi sekadar alat monitoring perolehan suara, tapi sudah digunakan sebagai alat pembentukan opini publik dan menggiring calon pemilih untuk memilih kandidat tertentu.

Dalam survei politik harus jelas mana yang independent pollster dan survei mana yang dilakukan atas permintaan kandidat tertentu. Tidaklah etis hasil survei yang pembiayaan surveinya diberikan kandidat tertentu, lalu kemudian dipublikasikan ke masyarakat melalui media.

Survei publik, baik yang terkait dengan pemasaran maupun politik, seharusnya bebas nilai. Ia menjadi bagian dari wacana dan dialektika yang bisa diperdebatkan di ruang publik. Ketika sebuah hasil survei publik yang dihasilkan lembaga tertentu sudah terjangkit nilai-nilai komersial di dalamnya, maka lembaga tersebut sejatinya sudah menggadaikan sebuah hasil survei.

*CEO dan Founder ALVARA

*Pendapat dalam tulisan ini melekat pada penulis pribadi, bukan mencerminkan pendapat merdeka.com