Pilpres 2024, Menanti Sikap Pragmatis Parpol

Kamis, 12 Mei 2022 09:09 Reporter : Ronald, Muhammad Genantan Saputra
Pilpres 2024, Menanti Sikap Pragmatis Parpol Pengundian nomor urut Parpol peserta Pemilu 2019. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengumumkan tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada pertengahan Juni 2022. Pendaftaran bakal pasangan capres dan cawapres akan dilaksanakan pada 7-13 September 2023. Dengan waktu tersisa kapan parpol-parpol memutuskan siapa pasangan yang akan diusung?

Dari 9 Partai di DPR, hanya PDI Perjuangan yang bisa mencalonkan capres dan cawapres tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur mengenai presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.

UU Pemilu mensyaratkan presidential threshold sebesar 20 persen dari total kursi DPR (115 kursi) atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu legislatif (pileg) sebelumnya. Pada Pileg 2019, PDIP meraih 128 kursi dari total 575 kursi anggota DPR. Artinya, persentase kursi DPR yang dimiliki PDIP sebesar 22,26 persen.

Kecuali PDIP, delapan parpol lain harus berkoalisi agar gabungan suara mereka bisa mencapai syarat. Gerindra yang hanya memiliki 78 kursi membutuhkan dukungan 37 kursi lagi agar Prabowo bisa menjadi capres. Sedangkan Partai Golkar yang mengusung Airlangga Hartarto, cuma punya 85 kursi. Butuh dukungan koalisi dengan minimal 30 kursi.

Di papan tengah, parpol seperti NasDem (59 kursi), PKB (58 kursi), Demokrat (54 kursi), PKS (50 kursi), hingga PAN (44 kursi), membutuhkan gabungan suara dua hingga tiga parpol agar bisa memenuhi ambang batas pencapresan. Di urutan terakhir ada PPP dengan 19 kursi.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra mengakui tantangan berat tersebut. Selain penguatan konsolidasi internal, tugas berat partainya adalah membangun komunikasi dan penjajakan koalisi.

"Karena penentuan capres-cawapres ini nantinya tergantung kesepakatan dari parpol-parpol anggota koalisi, bukan dari Demokrat semata," ujar Zaky kepada merdeka.com, yang dihubungi pekan lalu.

Zaky mengungkapkan, di internal Demokrat muncul aspirasi sangat kuat agar Ketum AHY menjadi capres di 2024. Namun, AHY meminta kader Demokrat rajin turun membantu dan menyapa rakyat, termasuk untuk menyerap aspirasi rakyat terkait capres dan cawapres 2024.

"Penentuan capres dan cawapres dari Demokrat menurut Ketum AHY belum saatnya dilakukan. Menunggu momentum yang tepat," ujarnya.

Sejauh ini, kata Zaky, nama selain AHY sebagai capres dari Demokrat belum pernah muncul. "Tidak Anies, tidak Ganjar, dan tidak pula Ridwan Kamil," ujarnya.

Sementara Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate mengungkapkan, kandidat capres yang akan diusung partainya baru akan dibahas di rakernas 15-17 Juni 2022. Nama-nama yang diusulkan akan diserahkan kepada Ketua Umum Surya Paloh untuk diputuskan.

"Spekulasi capres driven by personal opinion kurang pas bagi capres yang diharapkan merupakan output dari proses demokrasi yang berkualitas. Nasdem juga berharap bahwa capres yang dihasilkan merupakan hasil dari suatu proses demokrasi internal Nasdem yang baik," ujar Johnny.

2 dari 2 halaman

Parpol akan Realistis

realistis rev2

Sikap parpol yang masih malu-malu menyebut pasangan capres yang akan diusung dinilai sebagai cara untuk menunggu tren elektabilitas para calon dalam survei. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyebut, pada akhirnya, parpol-parpol akan bersikap realistis.

"Partai akan realistis mendukung calon yang kemungkinan besar akan menang, dilihat dari tren elektabilitasnya," kata Adi yang dihubungi merdeka.com, pekan lalu.

Adi menyoroti peluang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil dilirik parpol. Selain kinerja sebagai kepala daerah yang meningkatkan popularitas dan elektabilitas mereka, ketiganya harus melakukan upaya yang jauh lebih konkret agar partai tertarik menggandeng mereka.

Sebagai kader PDIP, Ganjar dianggap agak relatif mudah karena sudah punya 'kendaraan'. "Kalau enggak Puan, ya Ganjar. Banyak yang menduga, at the end of the day, PDIP realistis kan kalau memang Puan enggak naik signifikan (elektabilitas) ya pilihan terakhirnya ke Ganjar Pranowo," kata Adi.

Bagi Anies dan Ridwan, Adi menilai, keduanya harus menggenjot lagi angka elektabilitas agar parpol yakin mengusung mereka. "Kalau elektabilitas Anies, Ridwan Kamil tahun ini misalnya sudah di atas 20 mungkin partai akan berduyun-duyun memberikan karpet yang berlapis buat mereka," tukasnya.

Selain elektabilitas, baik Anies dan Ridwan dinilai tidak punya modal logistik yang cukup untuk bertarung di Pilpres 2024. "Itu enggak mudah. Sekarang muncul nama Erick Thohir kan, meski tidak signifikan elektabilitasnya tapi kan Erick punya modal logistik yang kuat," ujar Adi.

Guru Besar Fisip Universitas Padjadjaran Muradi menilai, elektabilitas ketiga calon itu akan teruji setelah mereka tidak lagi menjabat. Anies Baswedan akan mengakhiri tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2022. Ridwan Kamil dan Ganjar di bulan September 2023.

"Kita ingat dulu Panglima TNI Gatot Nurmantyo digadang-gadang jadi capres. Begitu udah enggak jadi panglima, hilang sama sekali. Apakah Anies dan RK mampu menahan itu, mereka bisa diingat oleh publik dan dipilih untuk calon kuat 2024," ujar Muradi.

Baca juga:
Pilpres 2024: Calon Kuat Tak Punya Tiket
Airlangga Bertemu AHY, Golkar: Belum Ada Keputusan Koalisi dengan Demokrat
Cari Cawapres Prabowo, Gerindra Bidik Tokoh yang Punya Basis di Jatim & Jateng
Jokowi Minta Menteri Fokus Kerja, Gerindra: Prabowo Safari Idulfitri bukan Kampanye
Tantangan Merealisasikan Duet Ganjar dan Erick Thohir di Pilpres 2024

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini