Pencetus pendidikan Islam di Bekasi

Merdeka.com - Selain dikenal sebagai pejuang dan ahli strategi perang Kiai Haji Noer Alie juga dikenal sebagai pencetus pendidikan agama di Bekasi, Jawa Barat. Sudah tak terhitung berapa santri lulus dari pesantren yang didirikan sejak zaman perjuangan sebelum kemerdekaan itu.

Pemikiran engkong kiai, demikian sebutan akrabnya, memang gamblang dan relevan terhadap perkembangan masyarakat Bekasi yang kala itu masih di bawah rata-rata. Peran tuan tanah sangat berpengaruh dengan kondisi pendidikan masyarakat setelah kemerdekaan.

"Kalau di Bekasi dan Tangerang banyak tuan tanah asal China, mereka inginnya warga bodoh. Beda dengan tuan tanah asal Eropa kayak di Bogor sampai Jakarta fasilitas pendidikan berkembang," ujar Sejarawan Bekasi, Ali Anwar kepada merdeka.com di Bekasi, kemarin.

Dalam bidang sosial dan pendidikan, Haji Noer Alie membentuk sebuah organisasi bernama Pembangunan Pemeliharaan dan Pertolongan Islam yang kemudian berganti nama menjadi Yayasan Attaqwa. Yayasan ini merupakan induk pendidikan Sekolah Rakyat Indonesia (SRI), pesantren dan umat Islam lainnya.

Dari penelusuran merdeka.com, di wilayah sekarang berganti nama Ujung Harapan, Bekasi, masih berdiri kokoh dua pesantren Attaqwa putra dan putri. Ribuan santri mondok di dalamnya. Beberapa cabang pesantren pun tersebar di seantero Bekasi.

Pada 10 Januari 1948, Mohammad Moe’min, Wakil Residen Jakarta dari pihak Republik Indonesia mengangkat KH Noer Ali sebagai Koordinator (Pejabat Bupati) Kabupaten Jatinegara. Namun jabatan pemerintahan seharusnya dimulai pada 15 Januari 1948 tidak berlangsung lama, karena pada 17 Januari 1948 terjadi Perjanjian Renville yang mengharuskan tentara Indonesia di Jawa Barat hijrah ke Jawa Tengah dan Banten. KH Noer Alie memilih hijrah ke Banten dengan membawa 100 orang pasukan dari Kompi Syukur.

Ketika perlawanan bersenjata mulai mereda, pada 1949 KH Noer Ali memilih berjuang di lapangan sipil. Ia diminta membantu Muhammad Natsir sebagai anggota delegasi Republik Indonesia Serikat di Indonesia dalam konferensi Indonesia-Belanda.

Saat Negara RIS kembali ke negara kesatuan, ia menjadi Ketua Panitia Amanat Rakyat Bekasi untuk bergabung ke dalam NKRI. Tahun 1950, Noer Ali diangkat sebagai Ketua Masyumi Cabang Jatinegara. Tahun 1956, ia diangkat menjadi anggota Dewan Konstituante dan tahun 1957 menjadi anggota Pimpinan Harian Majelis Syuro Masyumi Pusat.

Pada tahun 1958 menjadi Ketua Tim Perumus Konferensi Alim Ulama-Umaro se-Jawa Barat di Lembang Bandung, yang kemudian melahirkan Majelis Ulama Indonesia, Jawa Barat. Tahun 1971-1975 menjadi Ketua MUI Jawa Barat. Di samping itu, sejak 1972 menjadi Ketua Umum Badan Kerja Sama Pondok Pesantren (BKSPP) Jawa Barat. Dalam perkembangan selanjutnya, ia bersikap sebagai pendamai, tidak pro satu aliran.

"Dia memang ulama yang bisa menempatkan diri waktu itu, kubu ulama sudah terpecah belah. Dan juga perumus Undang-Undang Dasar," ujar Ali.

Makam Haji Noer Alie sekarang ramai dikunjungi peziarah. Makam di area komplek Pondok Pesantren Attaqwa itu selalu dipenuhi santri menderas Alquran untuk mendoakan kiai pejuang itu. "Makam beliau banyak dikunjungi santri dan peziarah untuk mendoakan beliau," kata Dede, salah satu alumni pondok pesantren itu.