Laporan kekayaan calon Kepala Daerah banyak yang janggal

Merdeka.com - Pemerintah telah menyelesaikan Pemilihan Kepala Daerah serentak untuk pertama kali pada 9 Desember 2015 lalu. Pertengahan tahun ini, pemerintah bakal disibukkan lagi oleh pesta demokrasi itu untuk menggelar hajatan serupa di 2017.

Ada banyak catatan bagi Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan koreksi. Di antaranya adalah masalah pembiayaan bagi calon Kepala Daerah. Selain masalah itu, Kemendagri juga menyoroti data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari calon kepala daerah yang disinyalir ada kejanggalan.

"Padahal orang mau maju Pilkada kan punya uang minimal Rp 2 miliar. Minimal itu. Rata-rata, kok ini bisa defisit? Defisit tetapi kok bisa maju," ujar Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat berbincang dengan merdeka.com usai melantik Gubernur Nurmantyo di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Akhir tahun lalu.

Sambil santap makan siang dengan hidangan laut, Tjahjo menyempatkan waktu untuk berbincang dengan merdeka.com. Udang goreng tepung dan Es Krim rasa cokelat menemani perbincangan kami dalam waktu singkat. Didampingi istrinya, Erni Guntarti, ayah tiga anak ini menjawab semua pertanyaan merdeka.com ajukan.

Berikut petikan wawancara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Achmad Fikri Fakih dari merdeka.com.

Bagaimana evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu ?

Pelaksanaan lancar sukses. Tidak ada konflik hanya muncul di Manggarai, Kalimantan Utara itu saja. Tetapi tidak meluas, hanya di daerah situ saja. Gugatan (Di Mahkamah Konstitusi) ada sekitar 140-an tetapi hanya 20 persen yang memenuhi syarat. Sekarang belum bisa kita lihat masih menunggu itu dulu. Jadi sesuai perhitungan, pada saat perhitungan baru ribut.

Apa yang membuat peserta Pilkada melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ?

Manusiawi, ingin kalah saja harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi biar lebih terhormat.

Adakah alasan lain peserta Pilkada serentak mengajukan gugatan ke MK ?

Saya kira ada yang memang benar murni. Murni karena pertahanannya karena ada politik uang. Tetapi semua tidak ada masalah. Namun, saya yang cemas data PPATK dan KPK ini yang laporan LHKPN-nya tidak fair, laporannya defisit. Padahal orang mau maju Pilkada kan punya uang minimal Rp 2 miliar. Minimal itu. Rata-rata, kok ini bisa defisit? Defisit tetapi kok bisa maju.

Ke depan, adakah aturan yang akan direvisi ?

Banyak. Pertama masalah pembiayaan. Kalau pembiayaan dibatasi kan sepi. Makanya sepi, Pilkada serentak. Kemudian yang kedua dukungan pasangan calon. Masih ada yang borong partai jadi ada pasangan tunggal.

Kapan rencananya revisi aturan itu dilakukan ?

Tahun depan. Pertengahan tahun selesai.

Bagaimana evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri ?

Tadi karena kesalahan di aturan dasar tidak ada batasan dukungan partai. Kalau dibatasi minimal tiga sampai lima partai nah. Kalau semua diborong tidak mungkin (ada calon lainnya), takut juga mau maju.

Bagaimana dengan pelaksanaan Pilkada serentak untuk calon tunggal kemarin ?

Aman. Surabaya aman, Blitar aman, Kalimantan Utara walaupun sampai dibakar-bakar aman, Tasikmalaya aman, menang semua kan.

Kalimantan Utara sampai membakar kantor, bagaimana masalah sebenarnya ?

Kurang siap saja itu. Karena Pilkada aman, lancar jadi sedikit lemah tanda petik lah. Orang mabuk boleh dimasukan ke dalam kantor. Sudah bakar ban kok didiamkan. Sehingga ban yang dibakar dilempar ke kantor makanya terbakar.

Kalimantan Utara masuk provinsi baru, apakah Pilkada serentak ini dapat dijadikan barometer kesiapan pemerintah menjalankan otonomi daerah ?

Tidak bisa. Kalimantan Utara intinya bukan itu. Kelengahan.

Bagaimana koordinasi pengamanan, apakah mengalami kendala ?

Tidak ada masalah, semua aman dan tertib.

Apakah ada perbedaan pengamanan untuk Pilkada serentak 2017 ?

Tidak ada.

Bagaimana dengan Pilkada DKI yang kemungkinan akan ramai ?

Ahok kan arahnya ke independen ya. Persiapan sama, siapa pun calonnya.