Gugus Tugas Covid-19: Perbedaan Data Bukan Masalah Besar

Merdeka.com - Laporan data pasien positif corona (Covid-19) menjadi pembahasan hangat. Data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah terkadang tidak sesuai ketika disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto. Keadaan ini tentu menjadi tanda tanya besar di masyarakat.

Harus disadari memang terjadi beberapa hambatan dalam pelaporan data. Kepala Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus tim Gugus Tugas Covid-19, Bambang Surya Putra, menyebut laporan selama ini dilakukan secara estafet. Sehingga data diterima terkadang terlambat sampai.

Masalah perbedaan data sebenarnya sedang di bahas antara pemerintah pusat dan daerah. Akan ada sistem baru yang diharapkan data yang diterima pusat sesuai dengan kondisi terkini. Tentu harapan mereka untuk menghindari berbagai masalah perbedaan data.

Berikut wawancara Bambang Surya Putra dengan jurnalis merdeka.com Ronald dan Rifa Yusya Adilah pada Kamis pekan lalu:

Bagaimana mekanisme pendataan dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 selama ini?

Kalau untuk pasien positif segala macam itu satu pintu lewat Balitbangkes (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan) dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan. Itu untuk yang pasien positif, pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP).

Apakah ada waktu maksimal untuk pelaporan data dari daerah sebelum direkapitulasi Gugus Tugas Covid-19 pusat?

Untuk Gugus Tugas Covid-19 itu jam 3. Cuma ini kan belum, rencananya begitu. Ini rencana pertama.

Lalu rencana kedua dari presiden, ada arahan ke pimpinan-pimpinan kita ke lembaga. Ini semua harus satu pintu. Terbentuk sistem. Entri dari bawah. Dari Puskesmas, rumah sakit dan sebagainya. Sehingga datanya cepat ya jadi tidak model estafet seperti saat ini

Bisa dijelaskan seperti apa hambatan proses pengumpulan data yang dilakukan sampai sering terjadi perbedaan jumlah data pasien positif di daerah dan pusat?

Jadi dari daerah itu rilis dulu baru lapor. Sehingga yang dirilis di daerah itu lebih cepat dari pada yang dilaporkan. Yang dilaporkan itu, ceritanya ada mekanisme seperti istilahnya estafet.

Misal, kabupaten datanya dari kecamatan, masuk ke provinsi. Kemudian Provinsi masuk ke nasional. Dari nasional masuk ke Balitbangkes. Lalu ke Direktorat P2P. Baru kemudian sampai ke Jubir Pemerintah Penanganan Covid-19 (Achmad Yurianto).

Semua itu kan pakai proses. Kalau daerahnya rilis duluan, sementara laporan belum sampai. Ibaratnya kirim barang pakai JNE, barang paket itu masih di jalan. Sedangkan rilis daerah lebih cepet dari pada report (laporan) masuk.

Untuk ke depan, makanya kemarin diusulkan oleh teman-teman di Banten dan daerah lain, mereka lapor dulu, kemudian baru rilis, baru update per daerah. Jadi kesabaran daerah untuk rilis ini menjadi penting juga. Kan banyak juga pemerhatinya.

Jadi, teman-teman wartawan, misalnya merekap, 'Kok jumlahnya tidak sama ya?' Itu sebenarnya karena sebagian datanya masih on going (di jalan), masih dipaket pengiriman.

Proses baru ini, bagaimana urutan waktu pelaporan dari daerah ke nasional, karena Jubir Penanganan Covid-19 menyebut pihaknya maksimal menerima data jam 12 siang?

Jadi misalnya di Banten rencananya dari jam 12, kecamatan-kecamatan masuk ke kabupaten kota. Kemudian jam 2 masuk ke level provinsi, lalu jam 3 dioper ke pusat. Nah jam 3.30 sore sudah closing.

Keputusan daerah melakukan rilis data lebih cepat menjadi salah satu masalah sampai muncul perbedaan jumlah. Apa alasan mereka selama ini terkesan tidak melakukan koordinasi dengan pusat terkait laporan jumlah pasien?

Iya. Itu kan keputusan efeknya luas multidimensi, multisektor, dari sisi ekonomi, politik dan sekitarnya makanya melibatkan tim banyak.

Tim Medis RS Pertamina Jaya 2020 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Seperti apa sistem terbaru pelaporan data pasien positif corona tersebut?

Harus nanya ke orang Kemenkes. Kalau di Gugus Tugas, kami hanya terima jadi saja draf kayak setiap hari. Tapi sekarang sudah dikembangkan sistemnya. Sebentar lagi mungkin bisa dilihat di situsnya. Ini dari bawah, tapi memang butuh sosialisasi.

Ini sistemnya sudah terbentuk. Memanfaatkan sistem lama dari Kemenkes sebenarnya. Rumah sakit laporannya juga online. Cuma kelihatannya kendala di lapangan itu teman-teman di rumah sakit begitu sibuk dengan teman-teman pasien di daerahnya. Sehingga ada keterbatasan mereka untuk entri (memasukkan data).

Oleh karena itu kita mau meminta teman-teman Polri, TNI, jajaran pemda yang tidak mengurusi covid-19. Misalnya dinas pariwisata, pertambangan, dan lain-lain, yang punya cadangan-cadangan PNS, diharapkan bisa membantu entri data. Supaya teman-teman dinas kesehatan ini terbantu. Kan kalau laporannya lancar kebutuhan APD (alat pelindung diri) juga terpenuhi.

Selain APD dan jumlah pasien, apa saja laporan disampaikan dari daerah terkait corona?

Ada APD, kebutuhan obat, fasilitas. Mungkin ada kasur yang harus diperbanyak, ventilator, disinfektan dan lain sebagainya.

Ini harus masuk (dalam laporan), kalau tidak kan kasian. Harus segera (dilaporkan). Jangan sampai saat sudah habis baru dikasih (laporan). Pas sudah mau habis harus sudah masuk laporannya.

Daerah yang positifnya tinggi tentu saja kebutuhan APD-nya semakin tinggi. Nah ini harusnya dibikin juga skala berimbang seperti itu.

Beberapa rumah sakit mengeluhkan banyak pihak meminta laporan data mereka. Bagaimana Gugus Tugas Covid-19 menjelaskan tentang kondisi ini?

Jadi gini, yang dipahami oleh orang kesehatan di Indonesia pasti undang-undang masalah pasien kedokteran, yaitu kerahasiaan pasien yang dijunjung tinggi.

Tidak ada masalah dengan itu tapi secara teknis juga di lapangan karena masalah pasien Covid-19 ini banyak, sibuk, mereka yang di lapangan.

Kadang-kadang apa yang ditulis pasien tidak selalu sama. Misalnya, soal nama yang salah satu huruf. Itu kan sebuah realita yang banyak terjadi. Misal, 'Budy' dengan 'Budi'. Itu di antaranya, yang kemudian seolah-olah data di level bawah itu seperti sulit.

Padahal memang banyak forumnya. Sekali-kali coba tanya ke mereka. Berapa banyak lembar itu? Oleh karena itu, seperti ini perbedaan data itu terjadi. Dengan posisi seperti itu, misal naik ke level ke kami, hal itu kan harus kita konfirmasi untuk mencari data yang lebih detail kemudian kita sambungkan ke sebuah sistem kependudukan, sistem-sistem lain ke sistem yang kemudian dapat datanya lebih detail. Itu tidak akan sama.

Tim medis RS Pertamina Jaya 2020 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Padahal bukan tujuannya menulis dengan sesuatu yang berbeda. Tapi kita tidak cukup waktu untuk menginterogasi. Misalnya, "Rumahnya di mana?", "Di Paseban Itu rumah orang tua saya. Sekarang saya mengontrak di Rawamangun."

Misalnya dia mengaku rumahnya di Rawamangun tapi pas di cek nama dan tanggal lahir, keluar data-data itu, nah terjadi lah perbedaan itu. Bukan kesengajaan tapi karena kesibukan, maka hal itu terjadi .

Fokusnya kan penyelamatan, untuk itu sumber daya ini khususnya administratif ada lapisan-lapisannya yang bisa bantu teman-teman medis dan nonmedis. Tapi untuk menjalankan ini dengan standar-standar berlaku, ini tidak gampang. Makanya saya sedih perbedaan data ini dijadikan suatu permasalahkan. Jadi perbedaan data itu bukan masalahan besar, itu keterlambatan saja.

Harusnya yang kita permasalahkan itu bagaimana kita menangani ini semua. Kalau dicek secara statistik, itu sama lagi datanya. Beda karena memang beda jamnya saat input. Jamnya tanggung misalnya.

Beberapa rumah sakit juga mengaku soal waktu laporan juga menjadi kendala. Apalagi bila pasien baru dinyatakan positif setelah lewat waktu pelaporan. Bagaimana Gugus Tugas Covid-19 melihat kendala ini?

Untuk maslah bagaimana kecepatannya, itu jadi konsentrasinya bahwa presiden sudah mengamanatkan kalau kita akan melakukan percepatan-percepatan penghitungan data dari bawah memalui sebuah sistem satu pintu.

Sistem itu akan dikelola bersama oleh Kemenkes dan Kominfo. Nanti kami Gugus Tugas yang menggunakan. Jadi nanti semua input sendiri. Iya input sendiri di level puskesmas, rumah sakit dan di kementerian lembaga.

Misal, ke Bea Cukai, soal impor APD. Impornya berapa sih APD? Rapid test yang masuk ke Indonesia berapa sampai hari ini? Nanti baru sinkronisasi.

Kemudian nanti kita melaporkan ke bagian distribusi. 'Distribusi berapa nih?' Karena distribusi sekarang ditangani Kemenkes, nanti tinggal input. Nah kalau sudah masuk ke gudang nanti diinput, gudangnya ditungguin teman-teman TNI atau BNPB yang di Kelapa Gading, Halim, Cengkareng. Nah masing-masing entri

Nanti ada yang diiput juga sama teman-teman Kementerian Perdagangan. Bagaimana produk-produk lokal. Lalu ada juga diinput sama teman pemerintah daerah. Nanti pemerintah daerah kan banyak yang terlibat, karena kita akan mendukung temen-temen kesehatan dengan menggerakkan Pusdalok di BNPB. Kan sistemnya sudah Gugus Tugas. Di provinsi Gugus di daerah, Gugus harus keroyokan.

Jadi ada Pusdalok bantu Gugus Tugas. Untuk mempercepat semuanya kita minta bantuan TNI, Polri, PNS yang digerakin gubernur untuk bantu. Kan kalau sesuai tagar "Bersatu dalam covid" sih enak.

Pokoknya tidak ada perbedaan data yang signifikan. Perbedaan data ini lebih ke percepatan proses mulai dari Puskesmas kecamatan provinsi. Karena rilis di daerah lebih cepat dari pada nasional. Nah kadang-kadang perbedaan data sesaat itu terjadi. Seolah-olah pada hari itu beda. Padahal kalau ketemu, besoknya sama lagi.