Buzzer Merusak Demokrasi

Merdeka.com - Berawal dari rasa ingin tahu yang besar soal Kartu Prakerja. Agustinus Edy Kristianto akhirnya memutuskan untuk mendaftar. Ikut gelombang pertama pada 16 April 2020. Upaya coba-coba ternyata berhasil. Dia lolos seleksi program Kartu Prakerja.

Sosok akrab disapa Agus itu kemudian mencoba pelatihan jurnalistik. Bos perusahaan media Gress News itu memilih aplikasi Skill Academy buatan Ruangguru. Topik yang diambil adalah Menulis Naskah Berita Seperti Jurnalis Andal.

Masuk sebagai peserta pelatihan, membuatnya semakin yakin ada masalah dalam Kartu Prakerja. Terutama tentang alur bagaimana program ini berjalan dengan dikucurkan negara sebesar Rp5,6 triliun. Untuk melihat lebih jauh tentang dugaan di balik proyek ini, Agus merasa perlu mencoba langsung.

"Ternyata benar seperti apa yang saya tulis. Ada uang masuk untuk pelatihan. Ada jual beli video, dan ada 'proyek' di komponen biaya pelatihan yang memakai uang negara sampai triliunan. Duit itu masuknya ke rekening korporasi lho," ujar Agus kepada merdeka.com, Jumat pekan lalu.

Setelah mengikuti pelatihan, Agus membagikan pengalamannya melalui media sosial Facebook miliknya. Menceritakan dengan detail tiap tahapan diikuti. Mulai dari awal mendaftar sampai mendapatkan sertifikat ditandatangani Adamas Belva Devara, CEO Ruangguru yang saat itu diketahui menjabat Staf Khusus Presiden Joko Widodo.

Kartu Prakerja bagian program pemerintah untuk mendorong banyak masyarakat terdampak akibat wabah pandemi Covid-19. Melalui cara ini, masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kemampuan lain di dalam dirinya. Banyak pilihan pelatihan.

Belva kemudian mengundurkan diri sebagai staf khusus presiden. Beralasan tidak ingin ada polemik di publik. Apalagi dia merupakan pendiri Ruangguru yang menjadi mitra pemerintah.

Tulisan Agus di Facebook viral. Bahkan menyebar sampai grup WhatsApps. Tentu ini menjadi tantangan baru bagi dia. Serangan satu per satu mulai menyasar. Walau banyak juga pujian diterima dari yang dilakukannya.

Serangan di media sosial sampai menyinggung pribadi Agus. Salah satunya tentang perkara dialami dengan karyawannya di perusahaan media miliknya. Serangan diluncurkan akun media sosia anonim.

Harus diakui masalah itu masih berlangsung. Bahkan masih proses Kasasi di Mahkamah Agung. Masalah itu juga bukan atas nama pribadi melainkan perusahaan. Bagi Agus, serangan itu bukan serangan jitu kepada dirinya.

Agus tidak terlalu mempersoalkan terhadap serangan yang ia terima. Yang menyerang dirinya di kolom komentar kebanyakan adalah akun anonim yang tidak jelas siapa orang di balik akun tersebut.

Tercatat sudah 5,2 ribu orang membagikan tulisan yang Agus unggah pada 29 April lalu. Kemudian sekitar 1,3 ribu orang turut meramaikan kolom komentar. Beragam komentar dari warganet. Mulai dari yang pro dengan argumennya, hingga yang melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal.

Ada yang mengatakan bahwa Agus iri karena tidak mendapatkan proyek pada program Kartu Prakerja. Bahkan dibilang bengis atas masalah pemecatan karyawan yang dilakukan perusahaannya. Agus hanya tertawa melihat komentar-komentar tersebut.

Menurutnya, orang yang menyerangnya dengan isu pemecatan karyawan merupakan para buzzer yang tidak mengenal dirinya. Bahkan lebih dari itu. Mereka mengacaukan orang untuk menjadi lebih cerdas dengan hadirnya diskusi.

"Buzzer menghalangi orang untuk cerdas, dia menghalangi terciptanya masyarakat yang cerdas dan demokrasi untuk memilih pemimpin yang cerdas juga," ucap dia

Agus merasa bahwa apa yang ditulis menemukan kebenarannya. Terbukti pada hari Kamis 18 Juni 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan berbagai permasalahan dalam program Kartu Prakerja.

Program Kartu Prakerja juga menjadi sorotan KPK. Alhasil gelombang empat program ini dihentikan untuk sementara. KPK telah menyurati Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto terkait adanya risiko inefisiensi dan kerugian negara dalam pelaksanaan proyek sebesar Rp5,6 triliun tersebut.

Para akun anonim di media sosial memang selalu tumbuh tiap hari. Tidak jelas mereka berasal. Ada dugaan mereka diternak dan siap digunakan untuk melakukan serangan balik atas sebuah isu tertentu.

Riuh media sosial pun semakin berisik. Kehadiran buzzer menjadi salah satu penyebabnya. Mereka tiap hari mendengungkan apapun untuk mengacaukan sebuah gagasan maupun isu tertentu.

Analis media sosial Drone Emprit, Abdi Halim Munggaran, mengartikan bahwa buzzer adalah orang yang mendengungkan suatu isu atau informasi tertentu. Fenomena buzzer diawali dari akun endorser suatu produk.

Untuk buzzer sebuah produk, bisa dipastikan dia mendapat bayaran atas jasanya. Itu yang selama ini dilakukan para artis di media sosial. Sedangkan buzzer politik, harus diakui tidak mudah membuktikan adanya bayaran atas jasa mereka.

Menurut Abdi, para pendengung di media sosial terkait isu politik itu memang ada. Terutama jika ada narasi yang terkesan menyudutkan pemerintah. Mereka seolah sesuai komando menyerang akun yang melontarkan isu tersebut.

Selain buzzer, ada juga akun bot. Mereka anonim dengan jumlah pengikut masih sedikit dan baru dibuat. Melalui akun ini, sebuah wacana tentu akan lebih besar dan mengangkat ke permukaan akibat bantuan dari para bot. Tidak menutup kemungkinan akun bot juga bisa melakukan serangan.

"Masalah yang ramai dibicarakan netizen soal sosok kakak pembina dan lain sebagainya, itu kan karena ada foto yang menunjukkan Denny Siregar, dan lain-lain seperti sedang menerima briefing. Dinamika yang ada memang seperti itu," ujar Abdi kepada merdeka.com, Kamis pekan lalu.

Salah satu contoh paling hangat terkait isu PLN. Banyak akun melakukan serangan balik isu. Ada yang mencoba untuk memberikan kontra narasi dengan harapan ada perimbangan narasi soal PLN.

Drone Emprit tidak dalam kapasitas untuk mengetahui lebih mendalam terkait dari mana serangan kontra narasi itu berasal. Dari dara yang dilihat, pola serangan balik itu melalui tagar # TagihanPLNOkSaja. Mereka mengikuti tagar-tagar ini untuk mencoba mengimbangi keluhan.

"Permasalahannya adalah mengapa itu jadi polemik? Ya ini respon-respon dari netizen," kata dia.

Bahkan pada isu PLN, dr Tompi yang biasa ada di cluster akun pro pemerintah, pada kasus PLN ini istilah netizennya 'auto kampret'. Itu karena dia mengkritik pemerintahan yang jarang dilakukan.

Salah satunya di grafik engine kita, yang membicarakan itu sebenarnya akun dengan pengikut sedikit. Kesimpulannya di tagar # TagihanPLNOksaja yang terlibat kontra narasi, mereka akun bot yang terlibat.

Pengamat Komunikasi Massa, Agus Sudibyo, melihat fenomena buzzer di media sosial perlu ada tindakan lebih keras. Harus diakui banyak yang sudah melalukan penyerangan. Mereka mengganggu kebebasan berpendapat di Indonesia sebagai negara demokrasi.

Para buzzer tidak takut untuk menyerang kelompok manapun. Termasuk yang dialami Tompi pada kasus tagihan PLN. Dikenal pendukung Presiden Jokowi, tetapi pribadinya masih diserang.

"Mereka (buzzer) tidak boleh semena-mena menjatuhkan orang, menjelek-jelekkan," ucap dia

Untuk itu, bukan hanya pemerintah yang harus menertibkan. Masyarakat juga diminta aktif jika ada buzzer yang keterlaluan. Jangan dibiarkan. Publik harus gunakan aturan yang ada untuk mempersoalkan itu.

Jangan berpikir pemerintah pasti membela buzzer. Padahal tidak. Polisi kalau sudah ditekan tidak mungkin cuek. "Masyarakat harus aktif, pemerintah juga harus menahan diri dan tidak eksesif, harus bisa bedain kritik sama hoax. Jangan dikira kritik itu hoax, pemerintah harus bisa membedakan ya, selama ini kan sepertinya tidak tahu pembedanya," ujarnya.

Keramaian lini masa juga menjadi perhatian pemerintah. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, melihat fenomena buzzer merupakan bagian dari demokrasi. Tentu dalam konteks ini, dia mengingatkan ada batasan dalam menyampaikan kritik.

Bila dirasakan ulah para buzzer itu merugikan seseorang, dia menyarankan agar diadukan ke pihak berwajib. Sehingga menjadi suatu pelajaran bahwa apapun ada batas-batas yang tidak bisa dilanggar.

Donny juga menegaskan selama ini tidak ada peran pemerintah dalam mengorganisir peran para buzzer. "Buzzer itu sifatnya independen dan inisiatif sendiri artinya tidak pernah buzzer diorganisir oleh satu kekuasaan," ucap dia.

Bagi Donny, tidak ada istilah buzzer pemerintah. Dia menolak jika itu dikaitkan dengan pemerintah. Untuk itu, pemerintah berharap media sosial tetap sehat, tidak ada saling serang maupun menebar hujatan.

"Bila buzzer ada dirasakan keterlaluan, silakan saja diproses. Tapi dipastikan buzzer-buzzer itu bukan bot atau akun akun palsu. Sehingga kita tahu betul siapa yang berulah dan harus di tindak lanjuti," kata dia menjelaskan.