Bubarkan partai yang kadernya korupsi

Merdeka.com - Korupsi yang terjadi di Indonesia pasca rezim Orde Baru tumbang semakin memprihatinkan. Dari tingkat elite sampai politisi daerah harus tinggal di balik jeruji besi karena tega mencuri uang rakyat.

Puluhan bahkan ratusan politisi sudah diangkut penegak hukum ke penjara karena melakukan korupsi. Wacana membubarkan partai politik yang kadernya melakukan korupsi pun kembali disuarakan.

Ketua DPP Partai Golkar Firman Soebagyo mengakui jika korupsi semakin masif terjadi di Indonesia. Bukan tanpa sebab, dia melihat hal ini terjadi karena sistem demokrasi yang mengharuskan para politisi merogoh kocek dalam untuk bisa duduk menjadi anggota legislatif atau kepala daerah.

Firman mengatakan, salah satu meminimalisir dampak korupsi adalah mengubah sistem demokrasi. Selain itu, negara ikut membiayai operasional partai politik yang tinggi.

"Tidak serta merta itu selesai dengan itu, harusnya kalau parpol itu dibiayai negara tentunya ada sanksi yang kuat. Ketika terjadi korupsi maka partainya dibubarkan. Ya jadi mesti ada sanksi yang kuat. Konsekuensi dari semua biaya kegiatan parpol dibiayai negara maka kalau parpol masih korupsi bubarkan saja partainya," kata Firman.

Berikut wawancara lengkap Firman Soebagyo dengan merdeka.com terkait politisi dan korupsi di ruang pimpinan Baleg DPR, kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11).

Politisi sering terjerat korupsi, apa yang terjadi?

Yang menimbulkan dampak ekonomi atau biaya ekonomi tinggi karena melihat masyarakat yang sudah sangat pragmatis ini dan masyarakat yang sangat transaksional ini akhirnya mereka memilih orang itu bukan atas dasar integritas dan kapasitas orang, memilih orang bukan atas dasar ketokohan yang baik tapi atas dasar siapa memberi apa. Oleh karena itu berbicara tentang korupsi itu ya sebab akibat.

Ketika seseorang berlaga menjadi calon bupati atau walikota/gubernur dengan biaya yang tinggi otomatis dia akan mengembalikan investasinya itu. Nah siapa yang menjadi investornya ya tentu kolusi dengan para pelaku usaha yang selama ini mungkin membiayai dengan kompensasi-kompensasi terhadap proyek-proyek tertentu. Nah dengan proyek tertentu itu kan ada KKN. Itu memang efek domino dengan sistem yang ada saat ini. Oleh karena itu, ini yang perlu dikaji ulang adalah UU Pemilu. Apakah dengan sistem seperti ini sudah dianggap cukup baik, akan kita biarkan atau kita perbaiki. Ini sudah ada beberapa pakar yang mengajukan revisi UU Pemilukada ini dan akan disempurnakan lalu kita konferensi kan secara umum.

Korupsi itu karena sistem demokrasi? setuju?

Pertama karena sistem. Zaman Pak Harto kan dulu gak ada kepala daerah yang korupsi. Karena kepala daerah itu ditentukan. Apakah Indonesia itu akan tetap menggunakan sitem seperti ini dengan konsekuensinya adalah korupsi tadi atau kita kembali seperti sistem zaman Pak Harto dulu ditetapkan olehnya. Tapi dengan konstelasi politik sekarang ini rasa-rasanya sulit karena ketika gubernur akan menentukan seperti Pemerintah pusat menentukan kepala daerah kan sistem pemilu sekarang kan mulai suara terbanyak. Jadi gak bisa. Jadi mau gak mau ya kita carikan alternatif yang terbaik bagaimana meminimalisir kemungkinan terjadi korupsi. Jadi masalah penegakan hukum ini menjadi penting. Oleh karena itu UU Tipikor ini harus kita tetap dipertahankan namun posisi antar lembaga hukum ini harus bekerja sama.

Jadi betul ya korupsi karena biaya politik yang tinggi?

Ya itu tadi saya katakan dampak daripada biaya tinggi terhadap Pilkada dan masyarakat yang pragmatis dan transaksional tadi akhirnya ya mau tidak mau kalau orang investasi ya harus kembali investasinya.

Parpol dibiaya APBN akan mengurangi praktik korupsi?

Tidak serta merta itu selesai dengan itu, harusnya kalau parpol itu dibiayai negara tentunya ada sanksi yang kuat. Ketika terjadi korupsi maka partainya dibubarkan. Ya jadi mesti ada sanksi yang kuat. Konsekuensi dari semua biaya kegiatan parpol dibiayai negara maka kalau parpol masih korupsi bubarkan saja partainya.

Berapa negara idealnya membiayai partai politik setiap tahun?

Belum tahu. Nanti. Nah mesti ada batas kewajaran. Kalau gak berimbang ya gak bisa begitu. Ini semua masih ujicoba lho. Nah ini kan menjawab pertanyaan tadi kalau dibiayai negara maka ada reward and punismennt. Karena parpol kan pilar demokrasi. Tapi ketika parpol dibiayai negara maka ada konsekuensi dan sanksinya hukumnya.

Kader Golkar sering terlibat korupsi, komentarnya Pak?

Ya saya tidak sepakat kalau dikatakan kader Partai disebut begitu. Korupsi kan sifatnya individual. Di partai mana pun tidak pernah menginstruksikan kadernya untuk korupsi. Ini kan terkait dengan gaya hidup dan kebudayaan dan sebagainnya. Partai mana pun tak ada doktrin kaya gitu.

Tapi tidak hanya di Golkar saja sekarang aja kemarin banyak partai mendeklarasikan anti korupsi akhirnya kena semua. Karena kembali lagi ternyata mengelola partai itu membutuhkan anggaran yang besar. Sehingga ketika partai itu tidak mendapat support yang besar mau tidak mau ya dari kadernya. Siapa kader yang punya potensi besar dengan anggaran yang cukup besar ya partai yang ada di DPR. Karena dia berdekatan dengan masalah posisi dari pada fungsi budgeting itu. Akhirnya di situ mainannya begitu.

Mendagri waktu itu mengusulkan Rp 1 triliun buat partai, sudah cukup untuk mengelola partai?

Saya rasa harus ada kajian. Kita tidak bisa berandai-andai mengatakan Rp 1 T cukup dan tidak cukup. Uang Rp 1 T kan bisa dibilang sedikit dan dibilang banyak. Kalau Rp 1 T untuk partai kecil kan kebanyakan. Kalau Rp 1 T untuk partai besar kan sedikit. Nah ini harus ada kajian mendasar dan bagaimana pertanggungjawabannya itu lebih penting. Jadi kalau hanya mengalokasikan saja karena kelemahan di negara kita kan, satu selalu pemerintah bikin kebijakan yang tujuannya baik tapi selalu lemah dalam fungsi kontrol dan pengawasan. Sehingga uang itu kecenderungan banyak diselewengkan.

Sekelas elite partai masih juga terjerat kasus korupsi. Ada apa sih sebetulnya?

Ya karena faktor kebutuhan. Mengelola partai itu kan tidak mudah. Untuk pertemuan tingkat nasional saja berapa miliar. Selama ini program bantuan dari Pemerintah kan relatif kecil.

Korupsi bukan karena keinginan pribadi untuk memperkaya diri?

Kalau untuk memperkaya diri itu kan bagian dari sebab akibat. Tapi awalnya saya meyakini bahwa beban tanggung jawab untuk memanage partai yang begitu besar itu awalnya mulai dari situ. Coba tanya pimpinan partai sekarang ini. Berat gak? Berat. Kalau Pemerintah hanya diamkan saja ya mohon maaf.

Tadi bapak katakan korupsi itu untuk mengembalikan investasi yang ditanamkan saat Pilkada. Artinya apakah ini menjadi sektor yang bagus untuk investasi?

Begini. Awalnya memang seperti itu. Awalnya ketika 2004 yang lalu diadakan pemilu secara langsung itu banyak investor yang mau investasi. Tetapi setelah fase kedua investor enggak berani lagi. Karena keterpilihan orang itu kan tidak semata-mata karena popularitas tapi faktor uang yang menentukan juga. Sehingga kadang-kadang orang ini dianggap bagus tapi ternyata malah gak terpilih karena mungkin dia kasih duitnya kecil kepada rakyat. Persoalan yang mendasar sekarang adalah bagaimana mengatasi karakteristik masyarakat yang sudah bergeser dari yang idealis kepada yang pragmatis. Itu susah.

Walaupun Pilkada jadi tidak langsung masih susah ya Pak karena pragmatis tadi?

Kalau tidak langsung mungkin agak beda. Yang tidak langsung korupsi itu tetap ada. Mungkin bisa diperkecil tingkat risikonya. Karena calon bupati hanya memimpin 45 anggota DPRD yang ada. Dan itu pun mudah diawasi daripada mengurusi 1-2 juta orang di dapil itu. Belum tim suksesnya. Dan tingkat risikonya makin tinggi kalau timsesnya banyak yang melakukan tuntutan-tuntutan.

Ada anggapan yang bilang politisi harus mapan dulu sebelum terjun ke politik biar enggak korupsi, setuju?

Itu ada juga. Memang idealnya ini kan orang berpolitik harus mapan dari aspek ekonomi dulu. Tetapi kan tidak bisa dipaksakan seperti itu. Kalau itu dipaksakan melanggar hak asasi seseorang juga. Karena yang punya hak politik kan seluruh WNI. Jadi kalau Anda tanya seperti itu ya sebab akibat. Tidak serta merta orang korupsi itu karena dirinya miskin. Tidak. Kemudian ada keterpaksaan. Pertama keterpaksaan dia melakukan itu karena diberi tanggung jawab yang besar dan tidak mampu melaksanakan akhirnya dia mencari jalar keluar.

Kedua, di partainya mau melakukan kegiatan tertentu tidak punya anggaran mau tidak mau gunakan kekuatan dia sebagai pimpinan partai untuk melakukan tindakan-tindakan penekanan kepada anggotanya untuk mencari jalan keluar.

Kemudian setelah itu berjalan, fase pertama, kedua dan ketiga aman, maka berikutnya dia nikmat begitu. Biasanya take and give itu di situ. Salah seorang punya kepentingan, wah Pak Sekjen ini menentukan nasib saya nanti dalam pemilu lalu tanda tangan. Kepentingan muncul di situ maka dengan adanya keterbukaan karena Pak Sekjennya udah minta ini itu maka terjadi hubungan psikologis yang akibatnya mengikat karena ada dua faktor, dua kebutuhan yang Saling bisa menutupi itu maka si pemodal ini bisa memainkan peran penguasa ini.

Jadi idealnya yang pimpin partai itu sudah mapan dari berbagai aspek, mapan pemikirannya dan segala macam. Tetapi itu kan tidak bisa. Hak politik orang diatur dalam konstitusi.

Komitmen Golkar dalam pemberantasan korupsi? sebentar lagi ada festival antikorupsi

Saya tidak setuju dengan begitu-begituan. Yang itu gak ada gunanya. Pemberantasan korupsi itu tidak perlu dibuat dengan hanya kegiatan seperti itu. Itu menunjukan kemunafikan. Dan yang paling penting adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Niat saya untuk tidak korupsi itu yang dijalankan dulu. Enggak usah buat gerakan-gerakan seperti itu. Sudalah gak usah gembar-gembor tapi lakukan pada diri kita sendiri. Yang namanya festival ini kan hanya seremonial dan malahan jadi proyek. Kalau ada penandatanganan pakta integritas anti KKN tapi faktanya korupsi kok. Yang namanya pamdal dan merekrut satpam saja masih KKN semua kok, titipan-titipan semua bagaimana kita mau buat pakta integritas. Gak usah tapi tunjukkan tanpa ada festival orang katakan orang itu hebat. Selama menjabat orangnya sederhana dan tidak korupsi.

Ada pendidikan antikorupsi di Golkar?

Ya jelas ada. Tapi kan gak ada parpol yang menginstruksikan kadernya kami korupsi ya. Korupsi itu ibaratnya seperti air mengalir. Dengan sendirinya. Tiba-tiba ketemu saja. Kan ada kebutuhan yang sangat mendesak tadi lalu ada jalan pintas ya belok dia ambil kiri-kanan.

Tidak sesederhana itu berantas korupsi. Benang merah itu harus diurai secara jelas. Dan inilah yang kita harapkan fungsi KPK itu melakukan secara dini fungsi pencegahan dini secara tegas. Bukan penindakan, fungsi pencegahan itu harus nomor satu. Dan itu bisa dimulai kalau KPK sendiri tidak main-main. Artinya KPK jangan bergaya seperti LSM dan sebagainya. Aparat penegak hukum lainnya jangan-jangan main-main lagi dengan hak rakyat ini. Oleh karena itu pentingnya empat lembaga hukum ini duduk bersama. Saling melakukan fungsi kontrol dan tidak ada yang menganggap salah satu lebih hebat.

Setya Novanto dikaitkan dengan makelar proyek, catut nama Presiden di Freeport. Gimana Pak?

Kan begini kita harus menganut asas praduga tak bersalah. Ya boleh saja orang mengatakan itu tapi kita juga dengarkan, Pak Setya Novanto kan juga punya hak untuk menjawab. Kesan saya ada suatu politisasi dengan isu ini. Pertanyaan saya, kalau ada penjelasan dari dia, sekarang saya kembalikan etikanya sebagai sesama pejabat negara yang namanya menteri. Menteri pada waktu melaporkan belum didukung dengan data yang kuat. Sudah berani melangkah. Atau kemudian menteri juga belum tentu benar. Atau di sisi lain ada pejabat daripada perusahaan asing yang jelas-jelas meminta mengadu nama ketua di salah satu lembaga negara yang namanya DPR RI. Ketika ada tamu ada di situ dia melakukan rekaman. memotret tanpa izin aja salah apalagi melakukan rekaman. Yang tidak punya kapasitas untuk rekam ada sanksi hukumnya, ada pidananya.

Siapa yang merekam?

Tentunya yang berkepentingan di dalamnya. Pertanyaannya adalah ketika dia melakukan rekaman dengan niat jahat, kan dia punya niat jahat juga yang satu saat dipakai untuk menjatuhkan orang, atau tawar menawar jabatan. mereka juga kan yang menikmati juga. Oleh karena itu persoalan ini tidak bisa, saya minta kepada semua masyarakat termasuk media, tunggulah sampai prosesnya. Negara ini sudah hancur. Dengan Pemerintahna Pak Jokowi ini sekarang kita kalang kabut. Kalau semua isu kita dikuasai isu Freeport. Bagi saya isu itu tidak ada manfaatya dengan negara ini. Tetapi Freeport kan menguntungkan bagi orang-orang tertentu yang selama ini menikmatinya. Oleh Karena itu jangan memperpanjang izin Freeport karena mereka sudah merusak lingkungan dengan sedemikian rupa.

Kasus ini berarti pengalihan?

Bisa juga. Mungkin Sudirman Said ini punya suatu keinginan sendiri lalu tiba-tiba ada orang lebih kuat masuk ya peluang saya hilang.

Apakah etis ketua DPR melakukan pertemuan dengan Dirut Freeport?

Pertemuan di luar kan begini. Orang hidup kan harus dijamin. Kalau saya sebagai ketua DPR lalu makan dengan teman saya apakah tidak boleh? Selama kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan UU kenapa tidak? Kalau kita tidak diizinkan bertemu orang, DPR ini didirikan di tengah hutan tanpa ada akses jalan supaya tidak ada yang komunikasi dengan kita. DPR adalah wakil rakyat seluruh Indonesia. Saya sebagai anggota DPR bukan wakil dari partai saya wakil seluruh rakyat. Aspirasi kita harus dengarkan. Nah ketika pemimpin Freeport memberikan aspirasi melalui suratnya secara tanggung jawab DPR ini bukan main lho. DPR ini pejabat negara bukan pejabat Pemerintah. Ini kan berbicara tentang aset negara yang ada namanya ada lahan di Papua yang secara kasat mata masyarakat timpang. Dengan adanya Freeport di sana bukan sejahtera malah menderita.