Bahaya Laten Pencurian Pulsa

Selasa, 21 Juli 2020 10:06 Reporter : Wilfridus Setu Embu, Angga Yudha Pratomo
Bahaya Laten Pencurian Pulsa Ilustrasi smartphone. ©Shutterstock/Robert Kneschke

Merdeka.com - Kasus pemotongan pulsa lewat Short Message Service (SMS) masih juga terjadi. Pengguna telepon selular dibikin bingung bahkan mencak-mencak. Tentu saja mereka korban. Pulsa diambil tanpa permisi dan operator selular belum ada pertanggungjawaban.

Kasus seperti ini jela merugikan konsumen. Apalagi jika benar-benar terbukti bahwa pelanggan yang menjadi korban memang tidak pernah mendaftar atau sepakat untuk menerima layanan konten digital. Kiprah perusahaan penyedia konten, operator seluler, hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi sorotan.

Koordinator Hukum dan Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sularsih, menyebut bahwa pemotongan pulsa memang merupakan masalah lama. Meskipun tren kasusnya mengalami penurunan, tapi kejadian tersebut tidak seharusnya terjadi. "Tapi kenakalan itu masih ada," kata Sularsih, kepada merdeka.com pada Jumat pekan lalu.

Semua masalah ini merugikan konsumen. Kehadiran regulasi yang mengatur tidak serta-merta mengikis habis tindakan yang bikin pelanggan rugi itu.

YLKI menyoroti peran operator dalam kasus ini. Tanpa adanya campur tangan operator, para perusahaan penyedia jasa konten digital tersebut tidak mungkin sampai kepada pelanggan.

Dalam hal ini, YLKI menduga ada pihak operator turut bermain dan bekerja sama dengan penyedia konten digital. Caranya operator menjadi pihak yang mengirimkan konten-konten kepada pelanggannya.

Sama halnya dengan SMS promosi yang diterima pelanggan, misalnya terkait dengan penyedia kuliner. Ketika pelanggan mendatangi tempat tertentu maka pengguna selular akan mendapatkan pesan yang menginformasikan soal tiap produk kuliner tertentu. Praktik ini pernah diprotes YLKI. Sebab sangat mengganggu privasi pelanggan.

"Dulu itu gencar sekali. Karena itu sudah sangat mengganggu privasi orang, privasi pelanggan, YLKI juga protes, keberatan," ungkap dia.

Sularsih menjelaskan, nomor telepon itu seumpama rumah yang dimiliki pelanggan. Tentu untuk masuk ke rumah orang ada tata krama. Ada etika yang harus diikuti. Jadi tidak bisa asal masuk saja. Hal inilah yang menjadi dasar protes yang dilayangkan.

"Tahu-tahu kita mendapatkan satu hari itu 10 SMS. SMS penting malah tertutup. Untuk itu kita bisa menolak," ucapnya.

1 dari 2 halaman

Kementerian komunikasi dan informatika (Kominfo) merasa bahwa selama ini tidak ada pencurian pulsa dilakukan penyedia konten digital. Biasanya pemotongan pulsa dilakukan setelah layanan dikirim ke pengguna. Penyedia konten biasanya melakukan dua kali konfirmasi.

Konfirmasi pertama, menawarkan konten beserta tarifnya. Kemudian jika calon pengguna menyetujui maka akan ada konfirmasi kedua untuk dilakukan pemotongan pulsa.

Hanya saja patut diakui bahwa kadang penerima pesan tidak sadar atas pesan yang mereka terima. Sehingga secara tanpa sadar malah menyetujui tawaran yang diterima. Selain itu, ada pula pernah ditemukan kasus bahwa selama ini anaknya yang mendaftarkan SMS berlangganan tanpa diketahui orangtuanya.

Para penyedia konten juga tidak memanfaatkan celah dari banyaknya masyarakat yang makin jarang menengok kotak masuk SMS. Justru kominfo melihat masalah ini seakan mudah. Karena jika tidak menghendaki atau berhenti berlangganan makan cukup mengirim pesan 'unreg' walaupun dikenakan biaya.

"Penyedia konten telah menyediakan layanan untuk melakukan UNREG dan disediakan juga nomor layanan customer service (dalam SMS konfirmasi)," kata Direktur Pengendalian Ditjen Penyelenggaraan dan Pengendalian Informatika Kementerian Kominfo, Sabirin Mochtar kepada merdeka.com, Rabu pekan lalu.

Saat ini terdapat 174 penyelenggara jasa penyediaan konten yang memiliki izin. Pengawasan dilakukan di antaranya, penyelenggara jasa penyediaan konten wajib melakukan pelaporan setiap tahun kepada Kominfo.

Kominfo juga melakukan verifikasi laporan serta klarifikasi kepada penyelenggara tentang bagaimana prosedur berlangganan, kode akses yang digunakan, dan layanan yang disediakan.

Berdasarkan laporan masalah telekomunikasi yang dimiliki YLKI, per juni 2020 ada 31 pengaduan yang masuk. Dari jumlah tersebut, 11 pengaduan yang diterima YLKI terkait pulsa yang terpotong.

2 dari 2 halaman

Pencurian Pulsa Wajib Dilaporkan

Permasalahan yang banyak diadukan konsumen, yaitu masalah jaringan yang sulit di masa pandemi Covid-19. Selain itu ada juga pengaduan yang terkait dengan masalah administrasi. Untuk kasus yang pemotongan pulsa, ada dua pihak yang harus diklasifikasi. Baik dari sisi konsumen maupun dari sisi operator.

Klarifikasi terhadap konsumen, misalnya apakah yang bersangkutan pernah melakukan registrasi atau setuju untuk menerima konten tertentu. Kadang-kadang konsumen menerima link tertentu lalu dikik.

Hal ini memang kadang terjadi tanpa disadari konsumen. Sehingga konsumen merasa tidak pernah melakukan registrasi atau bersedia menerima konten. "Konsumen berkata, saya tidak pernah melakukan apa-apa, tapi ketika dicek ulang ternyata ada kiriman link-link. Kan sering kita dapat tuh, tanpa disadari kemudian kita masuk,” kata Sularsih.

Selain itu perlu juga konfirmasi kepada operatornya. Mereka ini yang akan dapat membuktikan benar atau tidaknya pelanggan menerima layanan konten. Jika terbukti pelanggan tidak pernah melakukan registrasi, operator dapat dianggap bersalah dan semakin kuat dugaan adanya kerja sama dengan perusahaan penyedia konten.

"Tanpa melalui operator tidak mungkin konten itu sampai ke konsumen. itu adalah tanggung jawab operator. Ketika operator melakukan tanpa seizin konsumen, kemudian dia langsung masuk ke nomor telepon konsumen, Ini salah," dia menegaskan.

Tentu operator tidak bisa dengan mudahnya disalahkan. Sebab, kadang pelanggan yang memang tidak hati-hati ketika mengakses atau menanggapi tawaran yang diterimanya. Kelalaian pelanggan juga patut diperhatikan. Sebab kadang tindakan coba-coba yang dilakukan konsumen ketika menerima tawaran baru bisa berujung merugikan dirinya sendiri.

Sementara itu, Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) I Ketut Prihadi Kresna Mukti, menyampaikan berdasarkan aturan maka ada dua penyedia konten berbayar, yakni ada berlangganan dan tidak berlangganan.

Dua model ini ada prosedur yang harus diikuti. Semestinya harus ada konfirmasi dari calon pelanggan pada saat akan dijadikan pelanggan jasa konten. Konfirmasi pun harus dilakukan dua kali. Jadi tidak serta-merta pulsa pelanggan langsung dipotong.

Pelanggan yang mengalami kejadian tersebut dapat melakukan sejumlah langkah. Pertama, menyampaikan kepada penyelenggara konten. Kedua, pelanggan dapat melapor kepada operator selulernya.

Jika dua langkah itu sudah dilakukan dan tidak digubris maka langkah ketiga yang diambil pelanggan, yakni melapor ke Kominfo khususnya kepada BRTI. Prihadi memastikan bahwa tiap laporan masuk bakal ditindaklanjuti dan ditelusuri. Mereka tinggal melihat dari kode aksesnya. Dari situ akan mudah diketahui.

"Misalnya, sudah Unreg tapi tetap dikirimi, artinya kan tidak ada tindak lanjutnya. Laporan saja ke kami. Kalau (lapor) kami, pasti kami proses," ungkap dia.

Soal pencurian pulsa, Prihadi mengakui tidak menutup kemungkinan adanya banyak praktik licik tersebut. Karena itu laporan dari pelanggan yang merasa dirugikan menjadi sangat penting. Banyaknya penyelenggara konten digital membuat pengawasan tidak bisa dilakukan dengan efektif tanpa masukan berupa laporan dari masyarakat.

"Mungkin ada satu dua yang nakal. Yang kita enggak bisa memantau dari hari ke hari, enggak bisa kita pantau. Kita hanya bisa memantau berdasarkan laporan," kata dia.

Sularsih kembali menekankan, masih banyak pihak merugi akibat konten telekomunikasi tidak bisa dibiarkan. Sebab jika aduan masih masuk, berarti masih kejadian yang merugikan pelanggan tersebut masih terjadi. Hal ini juga sudah disampaikan YLKI kepada regulator.

"Yang perlu kami garis bawahi tadi bahwa masih ada yang main-main," kata Sularsih menegaskan.

Penegakan hukum memiliki peran penting dalam upaya mengatasi masalah ini. Ketegasan dan pengawasan rutin harus dijalankan. Regulasi yang ada sekarang, dalam pandangan YLKI dirasa sudah membaik. Tinggal aspek pelaksanaan yang masih harus diperhatikan.

[ang]
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini