Anatomi reklamasi

Senin, 11 April 2016 10:23 Penulis : Christianto Wibisono
Reklamasi Teluk Jakarta. ©2016 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Bersama Bung Karno saya kembali mempergunakan mesin waktu untuk menjelajahi dimensi waktu dan ruang sekaligus memantau peta dan topografi Hindia Belanda sejak Cornelis de Houtman mendarat di Banten 1596 hingga tawaran Giant Sea Wall Belanda dan heboh Reklamasi Teluk Jakarta 2016. Selama 420 tahun Nusantara, VOC menjadi kontraktor administrator antara 1602-1799 dengan 32 Gubernur Jendral dilanjutkan 31 Gubernur Hindia Belanda dengan selingan 2 gubernur penunjukan Napoleon Bonaparte 1808-1811) dan 3 Gubernur Jendral dari Inggris (1811-1816).

Dari Tugu Monas kita berdua menyaksikan Jakarta dengan pencakar langit 2016 sambil menerawang tayangan transformasi Jakarta abad XX. Di atas Monas Bung Karno mengawali pembicaraan.

BK: Bung Chris selamat ulang tahun ke 71, kamu sudah dapat bonus umur dari Tuhan Yang Maha Kuasa lebih tua dari saya waktu wafat saya baru berumur 69 pada 21 Juni 1970. Kita mulai wawancara imajiner pertama sekitar Agustus 1977 yang dibukukan dan beredar di kalangan mendemo Dewan Mahasiswa se Indonesia yang mengkristal pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1977 dengan tuntutan agar Soeharto turun mengakhiri masa jabatan dua termin sejak 1968. Buku itu dibreidel bersama buku putih Dema se Indonesia dan 7 koran ibukota termasuk Kompas. Setelah itu pada 1993 kita melakukan seri wawancara yang dimuat di tabloid Detik pimpinan Bung Eros Djarot yang akan katut dibreidel bersama Tempo dan Editor pada tahun 1994. Sekarang anda sudah jadi opa 4 cucu yang dua pertama sudah masuk College di Amerika Serikat, yang 2 memang masih babies (4 dan 2 tahun) kenapa anda masih kayak mahasiswa yang berdemo tahun 1966.

CW: Terima Kasih pak atas ucapan selamat dan “investigasi” bapak tentang motivasi. Barangkali kalau boleh saya tegaskan slogan yang paling popular di kalangan politisi partisan dan sectarian adalah there is no permanent friends nor permanent foes, there is only permanent interest. Nah kepentingan saya sesuai amanat nama saya yang saya pilih sendiri secara sadar ialah falsafah Wibisono, right or wrong is right or wrong. Right is right wrong is wrong tidak bisa ditukar atau dicampuk adukkan. Misalnya right or wrong my brother, my sister, my son, my daughter, my father, my mother, my crony, my friends, my party, my ethnicity, my race, my nation, my country dst dsb. Sebab Semboyan right or wrong my country bisa disalahgunakan oleh diktatur seperti Hitler untuk membenarkan genosida 6 juta warga Yahudi di Jerman. Right or wrong my country memang bisa popular jadi propaganda patriotism dan nasionalisme fanatic yang bisa bermuara pada chauvinism, rasisme dan fasisme. Tapi pada dasarnya manusia memang terpengaruh oleh mazhab Kumbokarno atau Wibisono.

Adik kedua Rahwana alias Dasamuka dalam legenda Ramayana, bernama Kumbokarno memihak Rahwana atas prinsip right or wrong my brother and my country bertempur melawan Rahwana. Sebaliknya adik bungsu Wibisono yang dibunuh oleh kakaknya sendiri Rahwana (untung bisa hidup kembali dalam pewayangan model dewa dewi yang bersifat universal seperti Yunani)) menyeberang ke pihak Sri Rama untuk melengserkan diktatur Rahwana yang merebut istri sah Sri Rama, Dewi Sinta. Dalam konteks itulah setelah ayah saya meninggal 2 November 1966 dan rezim Orde Baru mengeluarkan kebijakan ganti nama bagi orang Tionghoa saya dengan sadar memilih sendiri nama Christianto Wibisono menggantikan nama asli Oei Kian Kok. Marga saya Oei atau Huang dalam dialek Mandarin artinya Kuning, sedang Kian adalah Pembangun dan Kok adalah Negara, maka kalau secara letterlijk nama yang sesuai aslinya adalah Noto Negoro. Tapi saya memilih Wibisono sesuai falsafah right or wrong is right or wrong.

Itu barangkali sebabnya saya mendemo bapak di tahun 1966, kemudian di tahun 1998 keluarga saya menjadi korban penjarahan Mei karena saya dianggap eksponen anti Orde Baru. Saya seolah merasa ditakdirkan menjadi “watchdog permanen” berperan sebagai pengawal hati nurani masyarakat sesuai bakat dan hobby saya sebagai jurnalis masuk Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) 1964 direkrut langsung oleh Nono Makarim dan kemudian 4 tahun aktif sebagai koresponden istana Harian Kami 1966-1970 dan menjadi salah satu pendiri Tempo 1970-1974.

Wah ini nanti jadi kayak biografi saya kalau diteruskan. Lebih baik kita bicarakan situasi mutakhir perkembangan politik tanah air yang diwarnai isu pro dan kontra reklamasi menyusul OTT KPK terhadap Sanusi Ketua Komisi D DPRD DKI dan pengembang reklamasi Teluk Jakarta.

BK: Coba kamu baca Keppres 390 yang saya teken 31 Desember 1965 ingin membangun Menara Bung Karno yang terlihami dari Space Needle Tower, landmark Seattle World Fair 1962. Jadi kalau Monas adalah peningkatan tugu di Washington DC yang hanya mirip obelisk Mesir kuno maka saya melakukan improvisasi dengan podium bagaikan cawan untuk lilin tugu Monas yang menjulang tinggi ke angkasa.

Nah Menara Bung Karno itu di-design oleh Ir David G Cheng yang saya angkat sebagai Menteri Tjipta Karya sejak Kabinet Dwikora I periode 27 Agustus 1964 sampai 27 Maret 1966. Kabinet 100 menteri ini diciutkan pada 27 Maret dan 37 menteri diturunkan jadi Deputy Menteri yang semuanya akan dihapuskan pada Kabinet Ampera 25 Juni 1966 dipimpin Ketua Presidium Kabinet Ampera Jendral Soeharto. Sementara Ir Sutami melanjutkan pembangunan gedung Conefo yang sekarang menjadi gedung MPR/DPR RI setelah terbengkalai pasca saya lengser sebagai Presiden RI pertama 1967.

Ancol adalah kawasan reklamasi rawa bakau yang sekarang menjadi Dunia Fantasi yang juga sudah kedaluwarsa kalah mutakhir oleh reklamasi Marina Bay Singapore. Jadi Reklamasi merupakan keharusan sejarah dan tantangan pembangunan ibukota Jakarta secara geografis, geopolitik dan geo ekonomi. Saya heran kalau orang ribut dengan Reklamasi padahal kita sudah ketinggalan dari Belanda, Singapura dan Dubai.

CW: Sejarah Orde Lama ditutupi dan tidak dipelajari selama Orde Baru, sehingga orang lupa lupa ingat apa yang pernah Bapak rencanakan. Yang muluk tapi spektakuler kemudian gagal terbengkalai karena tidak ada dana dan iklim investasi yang favourable. Sekarang orang mendaur ulang oposisi dan kritik secara simplistic, pokoknya mengritik pemerintah apalagi kalau mencium bau ada praktek korupsi. Seperti kasus suap korporasi kepada ketua komisi DPRD DKI tentang Raperda Zonasi dan aliran dana suap yang tertangkap tangan oleh KPK. Bagaimana menyikapi heboh Reklamasi dan korupsi ini?

BK: Korupsi tentu harus diberantas dan sudah sejak zaman saya dulu juga ada operasi pemberantasan korupsi yang mulanya dipimpin KSAD Nasution dengan nama Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) yang kemudian saya ganti dengan Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi (KOTRAR).

CW: Bapak membubarkan PARAN karena Operasi Budi yang diluncurkan Nasution menyerempet ke pengusaha istana sekitar Bapak, Aslam, Markam dan Bram Tambuna?

BK: Kalau Operasi Budi mau diteruskan yang terkena bukan cuma trio pengusaha sipil itu tapi para kolonel Angkatan Darat yang diterjunkan ke perusahaan Belanda yang di nasionalisasi dan menjadi sapi perah para perwira menengah yang tidak profesional sebagai bisnisman. Kalau Angkatan Darat harus dibersihkan dari perusahaan negara, maka perimbangan kekuatan tentu semakin memperkuat PKI. Saya ini justru mengusahakan keseimbangan antara TNI dan PKI. Sebetulnya kan PKI tidak pernah saya kasih jabatan menteri yang “basah”. Nyoto itu cuma jadi menteri ghost writer, penulis pidato saya terutama yang kritis terhadap jendral yang memakai Angkatan 45 sebagai blanko mandate untuk menuntut balas saja dari negara terhadap perjuangan mereka.

Jadi sebetulmya pos menteri basah itu justru di tangan orang anti atau non komunis. Saya tidak pernah mau didikte atau tergantung kepada satu menteri partisan. Saya selalu memakai juga teori dan modus perimbangan kekuatan supaya saya tidak tergantung kepada salah satu menteri secara berlebihan

CW: Wah itu teori klasik Machiavelli kok bapak tidak bisa lepas juga dari standard tingkah laku politik yang dibakukan oleh mazhab behavioral politics. Bapak ganyang Malaysia untuk mempersatukan TNI dan PKI tapi gagal malah bapak dilengserkan oleh TNI setelah keblingernya PKI meluncurkan pre emptive kudeta 30 September 1965 yang langsung ditumpas dalam 12 jam oleh TNI dibawah Soeharto.

BK: Wah itu nanti jadi seminar sehari suntuk tidak selesai. Kita balik urusan Reklamasi. Pusat Data Bisnis Indonesia kan pernah menggelar The Jakarta Master Plan Summit 14 Juli 2011 mengundang arsitek Khoo Peng Beng dengan teori revolusionernya. Singapore menampung 7 juta manusia dengan lahan yang dipertahankan zonasinya 40% ruang terbuka hijau (RTH), 40% untuk prasarana, jaringan jalan raya, mass rapid transit (MRT) dan hanya 20% untuk permukiman. Perhatikan 40% untuk RTH. Singapura
melakukan reklamasi kelaut sekaligus pencakar langit di areal reklamasi sambil tetap mempertahankan rasio zonasi.

Nah 7 miliar manusia bumi bisa tinggal di 1000 kota seluas Singapore sambil tetap mempertahankan 40% RTH dan total luas dari 1000 kota setara Singapore itu hanya seluas negeri Prancis. Berarti dunia ini masih akan bisa mempertahankan 27% hutan tropis, yang 11% nya berada di Indonesia sebagai RTH paru paru hijau untuk warisan kemanusiaan. Pemerintah Singapura punya Urban Redevelopment Authority yang menguasai lahan perkotaan strategis yang nilainya setara dengan sumber daya migas danenergi atau hutan troipis kita. Masalah utama Indonesia adalah pemerintah dan negara selalu berada pada posisi “inferior” dalam negosiasi dengan korporasi swasta. Karena pegawai negeri, birokrat dan pejabat serta penyelenggara negara yang berwenang dan memiliki otoritas tidak berwibawa dalam bertransaksi kebijakan dengan korporasi.

Pejabat Singapura digaji tinggi sehingga “kebal” dari suap oleh pengusaha, meskipun ada juga satu dua menteri Singapura yang pernah menjadi korban korupsi oleh pengusaha Singapura. Menteri Wee Toon Boon dipenjara karena menerima suap dari Lauw Tjin Ho asal Indonesia. Menteri Teh Cheang Wan bunuh diri karena malu seperti menteri kabinet Jepang yang hara-kiri bila gagal atau korupsi.

Wee Toon Boon, then Minster of State for Environment, was charged for corruption involving $839,023 in April 1975. Investigation revealed that Wee was involved with a developer Lauw Tjin Ho, then Chairman of Lauw and Sons Pte Ltd. He used his ministerial status to make representation to servants on behalf of Lauw. In return, he was rewarded with a bunglow, worth $532,000, galvanised roofing for his home worth $3,500, free air tickets for him and his family to Indonesia and bank overdrafts totalling $300,000 to speculate in shares. He was convicted and sentenced to 4 1/2 years' imprisonment and ordered to pay a penalty of $7,023. His jail sentence was reduced to 18 months after he successfully appealed against one of the 5 charges.

Teh Cheang Wan bribes totalling $1 million from Hock Tat Development Pte Ltd and Ho Yeow Koon of Keck Seng Pte Ltd in 1981 and 1982 respectively. Hock Tat Development had paid Teh a gratification of $500,000 after he helped the company to retain a piece of land that was earmarked for acquisition by the Government. Ho Yeow Koon had also given a gratification of $500,000 to Teh for helping to buy over a piece of State land for private development. Teh committed suicide before he could be formally charged in court. He maintained till the end that he was innocent. The amounts involved total about S$10,600.

Jadi kalau ada DPRD korupsi dan tertangkap tangan ya dituntaskan saja. Masalah menjadi lain kalau korupsi DPRD justru dijadikan alat untuk memojokkan Gubernur Ahok dan kekuatan politik yang ingin menumbangkan Gubernur Ahok memakai korupsi Sanusi ini sebagai proyek politik menggusur lawan politik secara Brutus Ken Arok. Saya ingin mengingatkan bahwa Soeharto keki dengan Ali Sadikin yang dianggap menghimpun dana dari perizinan Casino di Jakarta. Karena itu Casino di Jakarta ditutup tapi Soeharto kemudian membuka perjudian Porkas SDSB dan sebagainya dengan bandar baru kroni Cendana. Kasus suap DPRD jangan diputar balik menjadi suap ke eksekutif.

Sebab justru eksekutif Gubernu Ahok ingin menekan korporasi agar memenuhi kewajiban finansial lebih besar dan sebagai Gubernur DKI Incorporated Ahok harus berjuang untuk memperbesar porsi DKI vis avis kepentingan pengembang. Singapore Inc di Singapura melalui URA justru menguasai total reklamasi dan kemudian bertindak selaku Bulog otoritas lahan sehingga para konglomerat hanya menjadi pengembang, tapi kebijakan dan kenikmatan keuntungan reklamasi harus menjadi porsi substansial bagi DKI Incorporated.

CW: Saya paham betul pak karena saya pengusul Casino di Harian KAMI 1967 yang dilaksanakan oleh Gubernur Ali Sadikin dan bandarnya Dadi Darman (Yauw Foet Sen) ayahanda Jan Darmadi sedang pemegang lisensi adalah Atang Latief. Saya juga sudah bosan menulis tentang URA sejak Ciputera menjadi tuan rumah Kongres FIABCI (Federasi Real Estate Dunia) ke 34 di Jakarta tahun 1983. Singapura sukses membangun perumahan rakyat malah tidak ikut kongres itu. Kita ini terbiasa hura hura ketimbang kinerja produktif.

BK: Ya kamu memang maverick di umur 22 sudah bisa berpolitik canggih. Waktu itu KKo dibawah Letjen Hartono kan mendukung saya dengan slogan hitam kata Bung Karno hitam kata KKo, putih kata Bung Kargno putih kata KKo. Di Jakarta kamu malah secara pragmatis berkoalisi antara harian KAMI dengan Mayjen KKo Ali Sadikin, Gubernur yang saya lantik 28 April 1966. 1967 Buka Casino usul Harian KAMI (CW), Buka Casino kata Gubernur Ali Sadikin. Selama 10 tahun pertama Orde Baru sebetulnya hanya ada 2 konglomerat di Indonesia Pertamina Inc dan DKI Inc. Yang satu Ibnu Sutowo dengan Pertamina yang mewariskan utang US$ 10 milyar dan Ali Sadikin dengan mesin casino yang sesuai dengan esei kamu membangun gedung SD untuk 600.000 anak usis sekolah yang akan telantar seandainya tidak ada dana dari casino untuk APBD non konvensional DKI. Terus dipakai membangun TIM dan proyek perbaikan kampung MH Thamrin yang menjadi contoh model pemerataan pembangunan oleh Bank Dunia.

Ibnu Sutowo mewariskan utang US$ 10 milyar ketika diberhentikan oleh Soeharto 1976, dan Ali Sadikin tidak diberi jabatan apapun oleh Soeharto setelah habis 2 masa jabatannya pada 1977. Setelah itu izin casino juga dicabut karena Sadikin sudah semakin terjun berpolitik melawan Soeharto melalui gerakan Petisi 50 sejak 1980. Bandar bandar judi pengganti casino samasekali tidak terkait Ali Sadikin dan hanya berupeti langsung kepada yayasan yang terkait dengan Orde Baru secara structural melalui oknum intelijen.

CW: Wah ini kok malah melebar ke korupsi politik sudah sekalian basah kita bahas kemelut Panama Papers yang menghebohkan dunia. WIBK seri ke-14 membahas Panama Papers akan diluncurkan Senin 18 April 2016 [war]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.