5 Fakta Baru Dugaan Korupsi PT INKA, Bikin Proyek Fiktif dan Berpotensi Rugikan Negara Ratusan Triliun Rupiah

Kejati Jatim melakukan penggeledahan di kantor PT INKA yang berada di Jl Yos Sudarso, Madiun, pada Senin, 15 Juli 2024.

Kasus dugaan korupsi PT INKA masih terus diselidiki. Kajati Jatim Mia Amiati menyebut kasus dugaan korupsi ini menarik untuk ditelusuri lebih lanjut.

Kronologi

Kasus ini bermula pada tahun 2020 silam, saat PT INKA dan afiliasinya berencana mengerjakan proyek Engineering Procurement and Construction (EPC) transportasi dan prasarana kereta api di Republik Demokratik Kongo (DRC). Fasilitasinya dilakukan oleh sebuah perusahaan asing.

Perusahaan asing itu  menyampaikan kebutuhan pengerjaan proyek lain sebagai sarana pendukung, yaitu penyediaan energi listrik di Kinshasa, DRC.

PT INKA Multi Solusi (PT IMST), bagian afiliasi PT INKA, bersama dengan TSG Utama, diduga memiliki kaitan dengan perusahaan fasilitator, membentuk perusahaan patungan di Singapura bernama JV TSG Infrastructure. Tujuannya untuk mengerjakan penyediaan energi listrik.

Mengutip Liputan6.com, PT INKA kemudian memberikan sejumlah dana talangan kepada JV TSG Infrastructure tanpa jaminan.

Pemberian dana talangan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena merugikan negara.

Pemeriksaan

Penyidik Kejaksaan telah memeriksa 18 orang saksi, termasuk dari pihak INKA dan afiliasinya, TSG Infrastructure, dan pihak terkait lainnya untuk menelusuri kasus dugaan korupsi ini.

Penggeledahan

Kejati Jatim melakukan penggeledahan di kantor PT INKA yang berada di Jl Yos Sudarso, Madiun, pada Senin, 15 Juli 2024. Sebanyak 400 dokumen dari kantor PT INKA dibawa Kejati Jatim untuk dipelajari terkait pidananya.

Kejati Jatim akan memaksimalkan dua pekan terakhir bulan Juli untuk mendalami dugaan kasus korupsi PT INKA, termasuk mengumpulkan alat-alat bukti.

Bukan Kasus Mudah

Kajati Jatim Mia Amiati menyebut penanganan dugaan kasus korupsi di PT INKA tidak mudah karena melibatkan negara lain.

Pihaknya masih koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kami juga memiliki enam orang auditor dari bidang pengawasan yang sudah bersertifikasi, untuk membantu mendalami kasus tersebut," ujarnya, di Surabaya, Senin (22/7/2024), dikutip dari ANTARA.

Rugikan Negara

Kasus dugaan korupsi PT INKA dengan modus pengerjaan proyek fiktif ini ditaksir merugikan negara hingga Rp167 triliun.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Saiful Bahri Siregar menambahkan bahwa pihaknya masih meminta bantuan BPKP melakukan audit.

Dari rangkaian proses penyidikan, Saiful menemukan adanya pengeluaran uang yang tak jelas peruntukannya sebesar Rp28 miliar.

"Kami menemukan uang yang keluar dan tidak ada peruntukkannya sekitar Rp28 miliar. Tapi kami masih menunggu hasil audit BPKP, apakah temuan itu bisa dikatakan sebagai kerugian negara atau tidak," terang Saiful.