Tagih Motor Skuter, Ini 3 Fakta Sejumlah Kades Datangi Kantor DPRD Banyuwangi

Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Banyuwangi mendatangi kantor DPRD setempat. Para kades yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi (Askab) itu menagih janji Pemkab setempat terkait pemberian motor Yamaha N-Max sebagai kendaraan operasional.

Dua Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto dan M. Ali Mahrus menemui para kades di ruang rapat khusus kantor dewan.

Kendaraan Operasional Kades

Ketua Askab Banyuwangi Anton Sujarwo mengungkapkan, kendaraan operasional kepala desa banyak yang sudah tidak layak. Oleh karena itu, pihaknya meminta bantuan kepada DPRD untuk menagih janji kepada Pemkab supaya segera merealisasikan pemberian kendaraan operasional baru untuk para kades.

"Kalau ngomong soal urgensi ya urgent. Kendaraan kita, teman-teman kepala desa itu banyak yang sudah tidak layak karena sudah lama. Kendaraan itu untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat," jelas Anton, dikutip dari liputan6.com Selasa (6/7/2021).

Tagih Janji Lain

Kepala Desa Aliyan itu menuturkan bahwa janji pemberian motor N-Max disampaikan Bupati Banyuwangi periode 2010-2020 Abdullah Azwar Anas, sekitar pertengahan 2020 lalu.

“Hal itu disampaikan Pak Anas secara terbuka saat pertemuan di Gedung Olah Raga (GOR) Tawang Alun,” lanjutnya.

Selain motor N-Max, para kepala desa juga menagih janji hibah paving sepanjang seribu meter untuk masing-masing desa. Pemkab meminta setiap desa menganggarkan dana sebesar Rp25 juta pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun ini.

Penganggaran tersebut digunakan untuk dana pemasangan dan pembelian material pasir. Sementara paving berasal dari Pemkab Banyuwangi.

Respons DPRD

Wakil Ketua DPRD M. Ali Mahrus mengaku siap meneruskan aspirasi para kades tentang hibah paving dan motor operasional kades kepada Pemkab Banyuwangi.

“Karena ini aspirasi kades, kami berkewajiban meneruskan aspirasi tersebut. Akan kami tanyakan dalam forum rapat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat rapat pembahasan Perubahan APBD 2021,” tuturnya.

Mahrus sempat menceritakan bahwasanya mobil dinas pimpinan DPRD sebenarnya harus ganti dua tahun lalu. Namun karena pandemi belum berakhir, pihaknya bisa memaklumi.

“Maka, jika ditanya sikap kami terhadap permintaan kades agar Pemkab Banyuwangi mengganti kendaraan operasional mereka, kami tidak ingin mengomentari lebih jauh. Silahkan dilogikakan sendiri,” pungkasnya.