Ratusan Rumah Warga Sumenep Tak Layak Huni, Pemkab Ambil Tindakan Ini

Merdeka.com - Sebanyak 222 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, diperbaiki pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Saat ini, sudah ada 44 unit RTLH pembangunannya tuntas 100 persen. Sisanya masih dalam proses pengerjaan.

"Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini merupakan sebagian dari beberapa program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dicanangkan Pemkab Sumenep guna memulihkan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19," terang Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya Pemkab Sumenep Benny Irawan di Sumenep, Kamis (11/11/2021).

Pemkab Sumenep menyediakan anggaran sebesar Rp2,9 miliar untuk program tersebut. Jumlah ini lebih kecil dari rencana sebelumnya, yakni sebesar Rp3,8 miliar dengan target sasaran sebanyak 225 unit. Perubahan anggaran tersebut dikarenakan faktor refocusing akibat pandemi Covid-19.

Program Stimulan

©2017 Merdeka.com/kirom

Selain program perbaikan RTLH, program stimulant lain yang dicanangkan Pemkab Sumenep sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi adalah Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemkab Sumenep.

Benny menjelaskan, tahun ini pemerintah menyediakan anggaran Rp920 juta untuk 46 unit rumah tidak layak huni.

"Dari 46 unit ini, yang sudah selesai pembangunannya sebanyak 21 unit, sedangkan sisanya masih dalam proses," terangnya, dikutip dari Antara.

Sementara itu, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumenep tahun 2021 lebih banyak jumlahnya dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, rumah tidak layak huni yang mendapat bantuan Pemkab Sumenep hanya 163 rumah.

"Tahun ini lebih banyak, karena terdorong oleh upaya mempercepat pemulihan ekonomi akibat Covid-19," tandas Benny Irawan.