Faktor Penyebab Korupsi dan Hambatan Dalam Upaya Pemberantasannya

Jumat, 15 Mei 2020 16:00 Reporter : Edelweis Lararenjana
Faktor Penyebab Korupsi dan Hambatan Dalam Upaya Pemberantasannya ilustrasi korupsi. ©2013 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara. Sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi masih sering terjadi.

Korupsi seolah telah menjadi warisan budaya yang sengaja dilestarikan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik.

Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (self interest), bahkan selfishness. Tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus. Berikut penjelasan lengkap mengenai pengertian dan faktor penyebab korupsi, serta bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan untuk pemberantasannya.

1 dari 8 halaman

Mengenal Istilah Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau corrupt, dalam bahasa Perancis disebut corruption dan dalam bahasa Belanda disebut dengan coruptie. Sepertinya, dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.

Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).

Menurut World Bank, definisi paling sederhana dari korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Berdasarkan pandangan hukum, dikatakan korupsi apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah, yang membuat pemilik badan harus selalu melakukan “cuci darah” terus menerus jika ia masih ingin hidup.

2 dari 8 halaman

6 Karakteristik Dasar Korupsi

Bentuk atau perwujudan utama korupsi menurut Amundsen dalam Research on Corruption: A Policy Oriented Survey menyebutkan bahwa terdapat 6 karakteristik dasar korupsi, yaitu:

1. Suap (Bribery)

Adalah pembayaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Suap merupakan jumlah yang tetap, persentase dari sebuah kontrak, atau bantuan dalam bentuk uang apapun. Biasanya dibayarkan kepada pejabat negara yang dapat membuat perjanjuan atas nama negara atau mendistribusikan keuntungan kepada perusahaan atau perorangan dan perusahaan.

2. Penggelapan (Embezzlement)

Adalah pencurian sumberdaya oleh pejabat yang diajukan untuk mengelolanya. Penggelapan merupakan salah satu bentuk korupsi ketika pejabat pemerintah yang menyalahgunakan sumberdaya public atas nama masyarakat.

3. Penipuan (Fraud)

Adalah kejahatan ekonomi yang melibatkan jenis tipu daya, penipuan atau kebohongan. Penipuan melibatkan manipulaso atau distorsi informasi oleh pejabat publik. Penipuan terjadi ketika pejabat pemerintah mendapatkan tanggungjawab untuk melaksanakan perintah. Memanipulasi aliran informasi untuk keuntungan pribadi.

4. Pemerasan (Extortion)

Adalah sumberdaya yang diekstraksi dengan menggunakan paksaan, kekerasan atau ancaman. Pemerasan adalah transaksi korupsi dimana uang diekstraksi oleh mereka yang memiliki kekuatan untuk melakukannya.

5. Favoritisme

Adalah kecende-rungan diri dari pejabat negara atau politisi yang memiliki akses sumberdaya negara dan kekuasaan untuk memutuskan pendistribusian sumberdaya tersebut. Favoritisme juga memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu. Selain itu, favoritisme juga mengembangkan mekanisme penyalahgunaan kekuasaan secara privatisasi.

6. Nepotisme

Adalah bentuk khusus dari favoritism, mengalokasikan kontrak berdasarkan kekerabatan atau persahabatan.

3 dari 8 halaman

Faktor Penyebab Korupsi

Secara sederhana, menurut Buku Pendidikan Anti Korupsi Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Kemendikbud RI, penyebab korupsi dapat dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.

Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup.

Faktor eksternal bisa ditinjau dari aspek ekonomi seperti pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek managemen & organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundangundangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.

Berikut adalah penjelasan lengkapnya.

4 dari 8 halaman

1. Faktor Politik

Politik adalah salah satu penyebab korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu, Terrence Gomes (2000) memberikan gambaran bahwa politik uang (money politik) sebagai use of money and material benefits in the pursuit of political influence.

Korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik. Korupsi politik misalnya perilaku curang (politik uang) pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembia-yaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang.

5 dari 8 halaman

2. Faktor Hukum

Faktor hukum sebagai penyebab korupsi bisa lihat dari dua sisi, yaitu dari sisi aspek perundang-undangan dan dari sisi lemahnya penegakan hukum. Substansi hukum yang tidak baik mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas (non lex certa) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi).

Sanksi yang tidak equivalen dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat; penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan kenyataan yang ada.

6 dari 8 halaman

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namum saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi.

Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, diantaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya.

Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Pernyataan demikian tidak benar sepenuhnya, sebab banyak korupsi yang dilakukan oleh pemimpin, dan mereka tidak tergolong orang miskin. Dengan demikian korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi.

7 dari 8 halaman

4. Faktor Organisasi

Organisasi juga merupakan salah satu penyebab korupsi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi.

Apabila organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi:

(a) kurang adanya teladan dari pimpinan,

(b) tidak adanya kultur organisasi yang benar,

(c) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai,

(d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.

8 dari 8 halaman

Hambatan Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

Upaya pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meski sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Operasi tangkap tangan (OTT) sudah sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih tetap saja dilakukan. Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Hambatan Struktural

Yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

b. Hambatan Kultural

Yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat.

c. Hambatan Instrumental

Yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundangundangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

d. Hambatan Manajemen

Yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

[edl]
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini