Sri Sultan HB X Dilantik Jadi Gubernur DIY untuk Periode Baru, Ini Permintaan DPRD

merdeka.com Sekitar 1 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pada Senin (10/10), Sri Sultan HB X dan Paku Alam X resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masa jabatan 2022-2027. Pada masa periode ini, ada harapan tinggi yang dibebankan pada kedua pemimpin DIY itu.

Terkait dengan masa jabatan baru itu, Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Suwanto meminta Sri Sultan HB X dan Paku Alam X untuk mewujudkan program pembangunan minimal Rp1 miliar per kelurahan.

Ia pun berharap kedua pemimpin daerah itu bisa menjadikan kalurahan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi rakyat, serta pengembangan kebudayaan. Berikut selengkapnya:

Hanya Satu dari Sepuluh Poin

jokowi lantik sri sultan hamengku buwono x sebagai gubernur yogyakarta

Eko mengatakan, harapan tersebut hanya satu dari sepuluh poin harapan masyarakat yang dihimpun berdasarkan penjaringan masukan terkait kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur untuk masa jabatan 2022-2027.

Poin berikutnya adalah memaksimalkan pemenuhan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta penanggulangan bencana secara adil dan berkelanjutan. Lalu ada juga poin soal percepatan pembangunan wilayah perbatasan khususnya untuk memenuhi akses masyarakat terhadap infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

“Pemenuhan akses teknologi informasi dan literasi di kalurahan dan kelurahan guna mendukung pemanfaatan teknologi informasi secara positif bagi masyarakat, termasuk pemberdayaan ekonomi rakyat dan ekonomi kreatif,” kata Eko.

Meningkatkan Kerja Sama

jokowi lantik sri sultan hamengku buwono x sebagai gubernur yogyakarta

Lalu poin berikutnya adalah penyelesaian masalah kemiskinan dan ketimpangan yang harus diselesaikan secepatnya, lalu ada harapan pemenuhan akses untuk disabilitas atas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan lapangan kerja.

Di samping itu, harapan ketujuh adalah mengembangkan kebudayaan, ketentraman, serta mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika dengan konsisten melawan intoleransi, ekstremisme, dan terorisme. Selain itu, pengelolaan APBD dan Dana Keistimewaan yang baik guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, khususnya dalam komitmen menciptakan lapangan kerja dengan optimalisasi partisipasi masyarakat.

“Menggelorakan semangat anti korupsi dan meningkatkan kerja sama dengan daerah lain, luar negeri, dan pihak ketiga, untuk mendukung pembangunan DIY,” kata Eko.

(mdk/shr)