Kejari Purwokerto Ungkap Dugaan Penyelewengan Dana Desa, Kerugian Capai Rp6 Miliar

Merdeka.com - Pada Jumat (20/5), Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto mengungkap kasus penyelewengan dana eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dan Dana Desa di Kecamatan Kedungbanteng, Banyumas.

Kepala Kejari Purwokerto, Sunarwan, mengatakan bahwa penanganan kasus itu masih berada di tahap penyelidikan. Hingga Jumat (20/5), Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejari Purwokerto telah melakukan penyelidikan terhadap 25 orang terkait kasus itu.

Diduga dana kerugian akibat penyelewengan dana tersebut mencapai Rp6,7 miliar. Rinciannya, Rp5,9 miliar berasal dari dana eks PNPM Mandiri Perdesaan dan Rp800 juta berasal dari Dana Desa.

Memang sebenarnya seperti apa kasus tersebut? Berikut selengkapnya:

Orang-Orang yang Diperiksa

©2019 Merdeka.com

Melansir dari ANTARA, dana sebesar Rp6,7 miliar itu diinvestasikan ke PT LKM Kedungmas sejak tahun 2015 hingga tahun 2022 untuk kegiatan jasa keuangan simpan pinjam. Keuntungan dari jasa keuangan tersebut sudah diberikan kepada komisaris dan pengurus PT LKM Kedungmas.

Sementara itu, 25 orang yang diperiksa antara lain komisaris dan pengurus PT LKM Kedungmas, sejumlah kepala desa, mantan kades di Kecamatan Kedungbanteng, mantan camat, ASN di lingkungan Pemkab Banyumas, serta pegawai OJK Purwokerto.

Selain itu, Penyidik Tipikor Kejari Purwokerto juga akan memeriksa sejumlah saksi, di antaranya dari Kemendesa PTDD.

Kegiatan Ilegal

©2015 Merdeka.com

Sementara itu Kepala Kantor OJK Purwokerto, Riwin Mihardi mengatakan bahwa praktik jasa keuangan yang dilakukan PT LKM Kedungmas merupakan kegiatan ilegal dan belum mendapatkan izin dari OJK. Riwin mengungkapkan, pada tahun 2016 perusahaan itu sebenarnya pernah mengajukan permohonan izin usaha sebagai Lembaga Mikro Keuangan (LKM), namun permohonan itu ditolak karena belum mendapat kepastian soal penggunaan modal eks PNPM.

Akan tetapi PT LKM Kedungmas tetap melakukan praktik itu sehingga pada tahun 2018 OJK Purwokerto melayangkan teguran secara tertulis.

“Kemudian tahun 2019 mengajukan lagi permohonan izin usaha atas nama PT LKM Kedungmas Digdaya, namun ditolak lagi karena masih belum terdapat kepastian terkait penggunaan modal eks PNPM hingga saat ini,” kata Riwin, mengutip dari ANTARA.