Merdeka > Jateng

Kejari Purwokerto Ungkap Dugaan Penyelewengan Dana Desa, Kerugian Capai Rp6 Miliar

Sabtu, 21 Mei 2022 15:15 Reporter : Shani Rasyid
Kejari Purwokerto Ungkap Dugaan Penyelewengan Dana Desa, Kerugian Capai Rp6 Miliar ilustrasi korupsi. ©2013 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Pada Jumat (20/5), Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto mengungkap kasus penyelewengan dana eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dan Dana Desa di Kecamatan Kedungbanteng, Banyumas.

Kepala Kejari Purwokerto, Sunarwan, mengatakan bahwa penanganan kasus itu masih berada di tahap penyelidikan. Hingga Jumat (20/5), Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejari Purwokerto telah melakukan penyelidikan terhadap 25 orang terkait kasus itu.

Diduga dana kerugian akibat penyelewengan dana tersebut mencapai Rp6,7 miliar. Rinciannya, Rp5,9 miliar berasal dari dana eks PNPM Mandiri Perdesaan dan Rp800 juta berasal dari Dana Desa.

Memang sebenarnya seperti apa kasus tersebut? Berikut selengkapnya:

2 dari 3 halaman

Orang-Orang yang Diperiksa

korupsi
©2019 Merdeka.com

Melansir dari ANTARA, dana sebesar Rp6,7 miliar itu diinvestasikan ke PT LKM Kedungmas sejak tahun 2015 hingga tahun 2022 untuk kegiatan jasa keuangan simpan pinjam. Keuntungan dari jasa keuangan tersebut sudah diberikan kepada komisaris dan pengurus PT LKM Kedungmas.

Sementara itu, 25 orang yang diperiksa antara lain komisaris dan pengurus PT LKM Kedungmas, sejumlah kepala desa, mantan kades di Kecamatan Kedungbanteng, mantan camat, ASN di lingkungan Pemkab Banyumas, serta pegawai OJK Purwokerto.

Selain itu, Penyidik Tipikor Kejari Purwokerto juga akan memeriksa sejumlah saksi, di antaranya dari Kemendesa PTDD.

3 dari 3 halaman

Kegiatan Ilegal

011 hikmah wilda amalia
©2015 Merdeka.com

Sementara itu Kepala Kantor OJK Purwokerto, Riwin Mihardi mengatakan bahwa praktik jasa keuangan yang dilakukan PT LKM Kedungmas merupakan kegiatan ilegal dan belum mendapatkan izin dari OJK. Riwin mengungkapkan, pada tahun 2016 perusahaan itu sebenarnya pernah mengajukan permohonan izin usaha sebagai Lembaga Mikro Keuangan (LKM), namun permohonan itu ditolak karena belum mendapat kepastian soal penggunaan modal eks PNPM.

Akan tetapi PT LKM Kedungmas tetap melakukan praktik itu sehingga pada tahun 2018 OJK Purwokerto melayangkan teguran secara tertulis.

“Kemudian tahun 2019 mengajukan lagi permohonan izin usaha atas nama PT LKM Kedungmas Digdaya, namun ditolak lagi karena masih belum terdapat kepastian terkait penggunaan modal eks PNPM hingga saat ini,” kata Riwin, mengutip dari ANTARA.

[shr]
Unik Banget, Kampus di Malang Ini Ada Wahana Flying Fox Gratis untuk Mahasiswa
Unik Banget, Kampus di Malang Ini Ada Wahana Flying Fox Gratis untuk Mahasiswa
Ditanya Anak soal Foto Hamil, Jawaban Dewi Perssik Curi Perhatian
Ditanya Anak soal Foto Hamil, Jawaban Dewi Perssik Curi Perhatian
Cara Membuat Paper yang Baik dan Benar, Perhatikan Strukturnya
Cara Membuat Paper yang Baik dan Benar, Perhatikan Strukturnya
Selain KKN di Desa Penari, Ini Deretan Film Indonesia Raih 5 Juta Lebih Penonton
Selain KKN di Desa Penari, Ini Deretan Film Indonesia Raih 5 Juta Lebih Penonton
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Jateng
  3. DIY
  4. Berita
  5. Korupsi Dana Desa
  6. Purwokerto
  7. Banyumas
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Ini Detail Besaran Gaji ke-13 Diterima Jokowi dan Maruf Amin
image

Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina dan Shell per Juli 2022
image

Sebagian Rakyat AS Ingin Angkat Senjata Lawan Pemerintah, Ini Alasan Mereka
image

Oleh-Oleh Jokowi dari Rusia, Kereta untuk Ibu Kota Baru Hingga Industri Nuklir

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Rekomendasi