Wagub DKI: Tarif Integrasi MRT, LRT dan Transjakarta Sesuai Kemampuan Masyarakat

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, tarif integrasi LRT, MRT dan Transjakarta mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Dalam waktu dekat, dia memastikan Keputusan Gubernur (Kepgub) perihal tarif integrasi akan segera terbit.

"Tak hanya baik, tetapi semurah mungkin agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan warga termasuk tarif terintegrasi sesuai dengan kemampuan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/6).

"Nanti dituangkan dalam Kepgub, nanti nanti diatur sesuai Perda aturan poin-poin termasuk harga," imbuh politikus Gerindra itu.

Diketahui, Komisi B DPRD DKI Jakarta menyetujui permohonan tarif integrasi untuk tiga moda transportasi yang mencakup LRT, MRT, dan Transjakarta. Setelah disetujui, Pemprov DKI akan melakukan sosialisasi tarif integrasi senilai Rp10.000 untuk pemakaian tiga moda transportasi selama 3 jam.

"Pimpinan dewan akan menyampaikan persetujuannya kepada Pak Gubernur, setelah menerima persetujuan kami langsung memproses keputusan Gubernur terkait dengan tarif integrasi yang nantinya itu akan disosialisasikan dalam jangka waktu tertentu sebelum diimplementasikan," ucap Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo di Gedung DPRD DKI, Selasa (7/6).

Masa Sosialisasi

Masa sosialisasi tarif integrasi ditargetkan berdurasi 2 minggu. Setelahnya, implementasi kebijakan tarif ini akan mulai diterapkan. Dia berharap, penerapan tarif integrasi Rp10.000 selama 3 jam bisa dilakukan bulan ini.

"Kami harapkan di akhir Juni ini sudah bisa dieksekusi yah," harap Syafrin.

Kesiapan infrastruktur pun dipastikan Syafrin sudah terpasang di halte-halte moda yang menjadi cakupan integrasi. Sebab, sejak September 2021, imbuhnya, perusahaan yang terlibat dalam layanan tarif integrasi sudah melakukan pemutakhiran sistem di setiap halte.

"Ada beberapa contohnya, di gate MRT maupun di LRT ada tambahan readers sehingga dia bisa membaca kartu juga bisa membaca QR code aplikasi karena sekarang Ini disetujui tentu akan ada dua pola pembayaran," jelasnya.

Dalam pemaparan Dinas Perhubungan, tarif integrasi sebesar Rp10.000 merupakan tarif maksimal. Skema pemotongan tarif yaitu, saat penumpang tap in pada halte moda transportasi pertama akan dikenakan biaya boarding sebesar Rp2.500. Kemudian, tarif untuk per kilometer dikenakan biaya Rp250. Tarif integrasi berlaku selama 3 jam. Di atas dari 3 jam, penumpang akan membayar tarif normal.

Berikut rekomendasi Komisi B terkait rekomendasi tarif integrasi;

Pertama, menyetujui pelaksanaan tarif integrasi karena mendukung keterpaduan moda transportasi antara BRT LRT dan MRT Jakarta, sepanjang tidak menambah beban APBD melalui PSO (public service obligation). Jika terjadi penambahan PSO akan diputuskan di Komisi B.

Kedua, tarif integrasi yang disetujui sebesar Rp10.000 dengan masa percobaan 6 bulan sejak ditetapkan dan akan dievaluasi setiap 6 bulan selama 1 tahun untuk mengetahui dampak implementasi paket dari integrasi terhadap nilai masyarakat menggunakan model transportasi massal

Ketiga, jumlah warga masyarakat pengguna/penerima manfaat paket tarif integrasi wajib dilaporkan setiap 6 bulan sekali selama 1 tahun dengan pemisahan data masyarakat pemuda tarif integrasi ber-KTP DKI Jakarta dan ber-KTP non Jakarta

Keempat, memberikan fasilitas gratis tiket integrasi kepada 16 kelompok masyarakat pengguna BRT dan MRT Jakarta yang terdiri dari; PNS DKI, penisunan DKI, pegawai kontrak DKI, penerima KJP, karyawan swasta tertentu, penguni rumah susun , KTP Kepulauan Seribu, penerima raskin, anggota TNI , pormis, veteran, penyandang disabilitas, lansia, marbot masjid, PAUD, jumantik, tim penggerak (PKK), dan koster gereja.