Wagub DKI Ingatkan Pendidikan Anak-anak dari Keluarga Miskin Wajib Diperhatikan

Merdeka.com - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI diminta lebih memperhatikan nasib pendidikan anak-anak tergolong masyarakat miskin dan rentan miskin, ketika pandemi Covid-19. Sebab selain kondisi penuh ketidakpastian ini sangat berdampak pada mereka.

"Jadi yang harus kita perhatikan, anak-anak kita yang keluarganya masih rentan miskin, miskin dan terpinggirkan, mungkin tidak memiliki orang tua," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam diskusi virtual rapat pimpinan Pemprov DKI Jakarta, di Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Jumat (15/5).

Riza menjelaskan, dalam membuat kebijakan terutama soal pendidikan sangat penting keberpihakan terutama bagi masyarakat tidak mampu. Pemprov DKI, kata dia, harus memastikan bahwa semua masyarakat mendapatkan hak pendidikan yang sama, tak terkecuali masyarakat miskin dan rentan miskin.

"Penting dalam pendidikan ini menurut saya bapak ibu adalah keberpihakan kita. Mohon maaf kalau anak pejabat atau anak orang kaya tentu sejak lahir gizinya udah cukup, pengetahuan orang tuanya sudah cukup dan yang lainnya sudah cukup, apalagi pengusaha, pejabat. Kalau pejabat kan pintar-pintar. Tahulah bagaimana mendidik anak," katanya.

Riza juga meminta ada terobosan-terobosan di dunia pendidikan demi memberikan perhatian lebih dan membantu lebih pada masyarakat miskin dan rentan miskin.

"Saya kira ini terobosan ke depan untuk memberi perhatian lebih dan membantu lebih. Ya memang sebaiknya jadi pemimpin itu kan ngurusin orang yang susah ini. Maka tugas kita sebagai pimpinan membantu orang orang seperti ini," ujar dia.

Senada dengan dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pola pendidikan sangat menentukan arah nasib peserta didik di masa mendatang.

"Jadi memang soal keberpihakan, ini pesan paling utama dari apa yang kita susun sekarang. Suka tidak suka kenyataannya pendidikan itu menentukan siapa dididik apa, di mana, duduk di mana besok," kata Anies.

Anies juga berharap agar kebijakan PPDB yang tengah disusun sekarang ini tidak melesat jauh dari rencana yang telah dibuat.

"Mudah-mudahan rekayasa sosial lewat skenario pendidikan ini bisa mempunyai dampak jangka panjang di Jakarta. Karena itu lah perlu ada konsistensi lintas tahun dan memang pendidikan bukan untuk eksperimen tiap tahun. Eksperimennya dulu, sekarang tinggal jalankan secara konsisten," ucapnya.

Disdik DKI berencana membuka Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 pada 15 Juni-9 Juli 2020.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana mengatakan pendaftaran tersebut akan dilakukan secara daring mengingat pandemi COVID-19 yang belum berakhir.

"Mekanisme kebijakan PPDB di rumah ini peserta atau calon peserta didik dapat melihat mulai dari teknis pendaftaran dan daya tampung secara daring, lalu mendaftarkan diri secara daring, dilakukan verifikasi oleh operator atau panitia PPDB dan melihat hasil seleksi, serta melakukan lapor diri juga secara daring," kata Nahdiana.