Merdeka.com - Menghasilkan sampah itu mudah. Terutama di Jakarta yang padat penduduk dan aktivitas.

Buktinya, 7000 ton lebih sampah datang ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang setiap harinya. Jumlah fasantis ini sebenarnya bisa dikurangi, asalkan membudayakan pilah sampah dari sumbernya .

"Kami sangat menggencarkan agar masyarakat mau pilah sampah, karena sumbernya adalah masyarakat enggan pilah sampah," kata Kepala Unit Tempat Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, saat berbincang dengan merdeka.com, akhir pekan lalu di kantornya.

Sampah di Jakarta mayoritas organik. Yakni sisa masakan dapur. Bila dipersentasikan 55-60 persen.

Sayangnya, sampah organik itu dicampur dengan sampah non-organik seperti plastik hingga botol yang sebenarnya masih punya nilai ekonomis untuk dijual. Asalkan keadaanya layak, tidak kotor oleh sisa makanan.

"Saat bercampur, kemudian sampah organik membusuk, maka sampah nonorganik tidak memiliki nilai jual dan menjadi sampah, tidak lagi memiliki nilai ekonomis," jelas Asep.

Padahal, katanya, banyak sekali industri membutuhkan sampah daur ulang. Andai kata dilakukan pemilahan akan berdampak pada sampah Jakarta dibuang ke Bantargebang lebih sedikit.

"Pengusaha daur ulang bilang sampah Jakarta itu gak kepilah. Mereka bilang je saya, cobalah Bapak minta warga Bapak untuk pilah sampah, kalau bisa di rumah tangga, pasti sampah plastik saya ambil, hidup recycle saya," tuturnya.

Mengingat persoalan sampah kian meresahkan, Asep mengaku terus berupaya mengedukasi masyarakat agar mau memilah sampah. Salah satu caranya, dengan membentuk Lembaga Pengolah Sampah (LPS) yang ada sampai tingkat RW.

"Jadi nantinya LPS ini yang akan mengedukasi warganya untuk melakukan pengolahan sampah di kawasannya atau lingkungannya masin-masing" jelasnya.

Saat ini, terdapat 22 RW percontohan yang melakukan pilah sampah di masing-masing rumah. Tentu jumlahnya sangat sedikit, mengingat terdapat ribuan RW di Jakarta.

Cara lainnya, kata Asep, sesuai instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, telah dibuat program Kegiatan Strategis Daerah (KSD) untuk menanggulangi masalah sampah. KSD meliputi pengurangan sampah dari sumber, optimalisasi TPS di Bantar Gebang, dan pembangunan ITF.

"Kita konsen merealisasikan tiga KSD tersebut. Harapannya di 2021, kalau pola itu semua sudah terbangun, maka kita tidak lagi mengirim sampah ke Bantar Gebang seperti sekarang ini, yang dikirim hanya residu-residu," ungkap pria berkacamata ini.

Asep berharap peran serta masyarakat menanggulangi masalah sampah. Tanpa kerja sama dari masyarakat, sulit sekali mendapat sampah sudah terpilah.

"Kalau bisa mengurangi sampah di sumber, maka yang kirim sampah ke Bantar Gebang pun maka otomatis berkurang. Jadi kita memang lagi sangat concern ke arah sana, kalau kita mau memperpanjang usia Bantar Gebang, itu yang kita lakukan," jelas Asep.

"Karena Pak Gubernur ingin 2020 pengolahan sampah di Jakarta mulai terlihat berubah," tutup Asep.

Usia Bantargebang Tersisa 730 Hari

Produksi sampah di Jakarta yang terus meningkat membuat Bantargebang semakin sesak. Bantargebang yang memiliki kapasitas penampungan sampah lebih kurang 40 juta ton, kini sudah terisi 30 juta ton. Artinya tinggal 10 juta ton lagi tersisa.

Asep menjelaskan, jika mengacu pada data tersebut maka usia Bantargebang hanya 730 hari atau lebih kurang 2 tahun. Bukan waktu yang lama.

Asep berharap semua pihak turun tangan menyelamatkan Bantargebang. Jika tidak, persoalan sampah benar-benar menjadi musibah untuk ibu kota.

"Warga Jakarta sangat terlena dengan sampah, dia tidak terbiasa untuk tidak buang sampah. Maka itu, mulailah masyarakat berpikir mengelola sampah itu mahal dan gak mudah, resikonya mengancam ada penyakit, banjir, belum macem-macem lah," kata Asep saat berbincang dengan merdeka.com di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Dia menambahkan, warga merasa tanggung jawabnya terhadap persoalan sampah sudah selesai ketika berpartisipasi membayar iuran. Masyarakat tidak pernah berpikir tahap selanjutnya atas sampah yang dihasilkan apalagi belum keadaan terpilah.

"Hanya bayar ke Pak RT, Pak RW Rp 25.000 kelar urusan sampah, tinggal buang depan rumah. Tapi ke mana sampah itu berakhir, mereka tidak pernah mikir. Tolonglah masyarakat perbaiki, peduli dengan sampahnya," katanya.

Selama ini, kata Asep, upaya pemerintah mengedukasi masyarakat soal sampah sudah dilakukan. Meskipun tidak semasif sekarang ini. Oleh karena itu, katanya, Pemprov DKI Jakarta akan membuat aturan lebih tegas lagi soal sampah.

"Sekarang ada program Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dipantau langsung oleh Pak Gubernur, mau tidak mau kita harus berbenah," katanya.

Seperti memperbanyak bank sampah minimal di setiap RW ada satu. Kemudian, fokus pada Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TRS 3R) yakni agar sampah direduksi dari sumber. Organik jadi kompos, non-organik dibawa ke recycle, kemudian untuk yang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi barulah dibawa ke TPA.

Selain itu, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pihak yang ketahuan membuang sampah sembarangan akan digencarkan kembali.

"Ini sudah jalan namun pelaksanaannya masih kurang, sudah ada beberapa industri yang akhirnya kita kenakan denda sesuai dengan Perda sekitar Rp 5 juta sampai Rp 25 juta seingat saya. Itu yang sedang kita lakukan," tegas Asep.

Aturan tegas juga diberlakukan di kawasan mandiri seperti mal, hotel dan apartemen. Kawasan diminta mampu mengelola sampahnya sendiri tidak hanya di tahap pengangkutan yang melibatkan swasta.

"Kawasan yang kita anggap sudah mampu untuk mengolah sendiri sampahnya, itu kita minta mereka untuk olah sampahnya sendiri. Jadi jangan lagi dilayani oleh truk sampah kami dan jangan cuma dibuang ke Bantargebang. Tapi, masing-masing kawasan itu harus mampu mereduksi sampahnya sendiri," katanya.

"Kita ingin gak hanya sekadar kawasan itu, kalau bisa ya kamu kurangin dulu entah itu mulai pilah sampah, mulai membangun kompos di lingkungan kawasannya ya silakan. Itu yang kita harapkan sekali dari kawasan-kawasan itu," kata Asep berharap.

Dia yakin persoalan sampah di Jakarta bisa diatasi asalkan semua pihak memiliki kepedulian yang sama. Sebelum, Bantargebang benar-benar tak mampu menampung warga dan menutup diri.

"Jadi, upaya mengurangi sampah di sumber itulah yang harus kita gencarkan supaya pengiriman sampah ke Bantargebang itu bisa sedikit berkurang," kata Asep.

Reporter Magang: Ahdania Kirana