Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Terungkap, Begini Skema Pemerintah Renovasi JIS

Terungkap, Begini Skema Pemerintah Renovasi JIS Rumput JIS. ©2023 Merdeka.com

Merdeka.com - Jakarta International Stadium (JIS) menjadi salah satu lokasi alternatif penyelenggaraan Piala Dunia U-17 pada akhir nanti. Meski demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta stadion legacy Anies Baswedan ini untuk direnovasi karena belum memenuhi standar FIFA.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun menargetkan renovasi JIS akan selesai dalam tiga bulan. Pekerjaan pertama yang akan dilakukan adalah mengganti seluruh rumput JIS dengan total anggaran Rp6 miliar yang akan ditanggung Kementerian PUPR.

Saat ini, JIS menggunakan rumput jenis hybrid, yaitu perpaduan rumput asli dan sintetis. Rumput asli yang digunakan adalah zoysia japonica yang ditanam di karpet sintetis. Jenis rumput hybrid ini pun ditanam di lapangan utama dan lapangan latih JIS.

"Kondisi rumput sekarang menurut evaluasi ahlinya, jelas tidak masuk dalam standar FIFA, kalau dengan kondisi sekarang. Namun ada solusinya. Kita akan ganti semua rumput tersebut, sesuai dengan ahlinya beliau, Pak Kamal sebagai ahli agronomi utk rumput di stadion," kata Menteri PUPR Basuki setelah meninjau JIS, Selasa (4/7).

Pergantian rumput ini akan dilaksanakan berdasarkan arahan ahli agronomi, yaitu Chairman Karya Rama Prima (KaErpe) Qamal Mustaqim. Qamal mengatakan, rumput di JIS akan digantikan dengan rumput lapangan golf. Metode ini dahulunya sudah ia terapkan saat Asian Games 2018.

"Solusi, kita sudah usulkan ke menteri. Yang bisa dilakukan adalah pindahkan lapangan yang sudah jadi. Salah satunya dari golf. Kayak Asian Games 2018, pindahkan lapangan ke golf," kata Qamal.

Akses Masuk JIS Ditambah

Kemudian, akses masuk ke JIS akan ditambah lima. Sebab, JIS sekarang hanya mempunyai satu akses masuk dan menurut Basuki hal tersebut berbahaya.

"Kemudian, akses ke stadion. Yang ada eksisting sekarang hanya satu. Menurut saya, ini bahaya ya, security-nya, apalagi di lingkungan penduduk,” ujar Basuki.

Meski demikian, Basuki tidak merinci seluruh akses yang akan dibangun itu. Ia hanya mengungkapkan bahwa Kementerian PUPR akan membangun JPO dari Ancol ke JIS.

Selain itu, ia menyebut bahwa Jasa Marga akan membangun ramp dari Tol Harbour Road langsung menuju JIS. Maka dari itu, dua akses baru ini akan berpusat di area utara JIS.

"JPO yang ke Ancol dari PU. Kemudian ramp dari Jasa Marga. Jadi semua keroyokan," ucap Basuki.

Pintu Tiket Dibongkar

Selain itu, pintu tiket yang berada di pintu masuk zona barat juga akan dibongkar karena dianggap terlalu kecil.

"Ini (zona barat) adalah akses bus yang nantinya akan dipakai untuk bus besar para pemain dan official. Kondisi sekarang, bus tidak bisa masuk sini karena di sana pintu itu akan dibongkar supaya bus bisa masuk," jelas Basuki.

Nantinya, kata Basuki, pintu tiket itu bakal dibongkar atau diperlebar agar bus besar para pemain dan official bisa langsung masuk ke JIS.

"Jadi mohon maaf kalau kondisi sekarang bis tidak bisa masuk. Nanti pemain masuk ke sini, lift diblok untuk para pemain, bus besar," tambah Basuki.

Pemprov DKI Bangun JPO

Dilain sisi, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo juga mengatakan bahwa Pemprov akan turut andil membangun akses baru ke JIS. Nantinya, Pemprov DKI akan membangun JPO di dekat Stasiun KRL JIS sementara yang berada di sisi timur.

"Untuk stasiun sementara, saat ini progresnya sudah selesai pembangunan peron. Yang akan dilanjutkan adalah pembangunan JPO," kata Syafrin.

Adapun Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin menjelaskan, JPO tersebut akan menghubungkan ke parkiran Ancol sisi timur.

"Sisi timur akan kami buka dari samping lapangan lari, keluar langsung nyebrang rel, tembus (Jalan) Martadinata. Nah nanti ada jembatan penyeberangan yang langsung ke parkiran Ancol di sisi timur," jelas Iwan.

"Nah ada lahan yang mau kita inikan dengan Ancol dekat Karnaval, itu area parkir tambahan bisa 1.000 mobil lebih. Nanti orang enggak perlu nyebrang, bisa langsung ke JPO itu.Nah kami Pemprov, Jakpro menyelesaikan sisi timur utara yang ada stasiun, yang ada tembus Karnaval," sambungnya.

Tambah Kantong Parkir

Pemprov DKI juga akan menambah kantong parkir. Rencananya, akan dibangun tempat parkir di sisi utara JIS, dekat dengan lokasi Kampung Bambu.

"Di ujung jalan, di Kampung Bambu akan disiapkan lokasi parkir untuk pengunjung yang akan masuk ke JIS. Luas lahannya sekitar 5.000 meter yang akan dioptimalkan," kata Syafrin.

Tak hanya lokasi Kampung Bambu, tempat pengolahan sampah ITF Sunter pun akan dialihfungsikan menjadi lahan parkir.

"Juga nanti di depan sini diperuntukkan untuk ITF itu akan full menjadi lokasi parkir. Jadi akan ada tambahan lokasi parkir," tambah Syafrin.

(mdk/tin)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional
Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan tanggal 10 Juni sebagai Hari Kewirausahaan Nasional.

Baca Selengkapnya
Kelas BPJS Dihapus, Besaran Iuran Masih Sama
Kelas BPJS Dihapus, Besaran Iuran Masih Sama

Nantinya, Menteri Kesehatan, BPJS Kesehatan, Menteri keuangan melakukan evaluasi saat KRIS diterapkan.

Baca Selengkapnya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tiru Jerman, YLKI Usulkan Pemerintah Terapkan Hari Kerja 4 Hari Bagi Pegawai
Tiru Jerman, YLKI Usulkan Pemerintah Terapkan Hari Kerja 4 Hari Bagi Pegawai

Sistem kerja 4 hari dalam sepekan telah ditetapkan Jerman mulai 1 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Saat Dua Jenderal TNI Tegas Tepis Isu Revisi UU TNI Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI
Saat Dua Jenderal TNI Tegas Tepis Isu Revisi UU TNI Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI

Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan Revisi (UU) Undang-undang TNI tidak akan menimbulkan dwifungsi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan

Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.

Baca Selengkapnya
BPJS Kesehatan Minta KRIS Dievaluasi Lebih Komprehensif dan Ditanyakan ke Peserta JKN
BPJS Kesehatan Minta KRIS Dievaluasi Lebih Komprehensif dan Ditanyakan ke Peserta JKN

BPJS Kesehatan akan menjalankan semua ketentuan yang berlaku dengan sebaik-baiknya.

Baca Selengkapnya