Merdeka.com - Status kepemilikan lahan eks kedutaan besar (kedubes) Inggris masih abu-abu. Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah komando Plt Gubernur DKI Sumarsono berencana menghentikan rencana tersebut. Namun berdasarkan dokumen yang diterima merdeka.com, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional telah bersurat dengan Pemprov DKI Jakarta untuk pembelian lahan tersebut. Bahkan dalam surat dengan Nomor: 5094/15.1-600/XI/2016 bertanggal 18 November 2016 telah menyetujui pembelian lahan tersebut.

Sumarsono mengaku belum mendapatkan surat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai status lahan seluas 4.185 meter persegi tersebut. Dia masih menunggu keputusan resmi dari BPN sebagai dasar hukum untuk mengeksekusi lahan tersebut.

"Saya menunggu, dijanjikan Senin ini oleh menteri Agraria pada BPN akan disampaikan kepada saya. Sampai sekarang belum. Tapi mudah-mudahan nanti ada informasi yang jelas secara tertulis supaya kita punya dasar hukum yang begitu jelas untuk melangkah," kata Sumarsono, di Balai Kota, Senin (19/12).

Sumarsono berasumsi jika lahan tersebut terbukti secara sah merupakan milik pemerintah Inggris, maka lahan tersebut akan langsung dibeli karena tempatnya dinilai sangat strategis.

"Tempatnya strategis, bagus, harus diamankan apalagi ada cagar budaya. Harus diamankan. Tapi itu kalau dasar statusnya milik pemerintah RI lah kita riskan untuk membeli tanah sendiri. Saya kira gitu aja," ungkapnya.

Kejelasan status lahan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai pijakan langkah Pemprov DKI, Sumarsono tidak ingin gegabah mengambil tindakan sebelum ada kejelasan. "Kita tunggu dulu informasi dari BPN. Saya nunggu surat resmi dulu dari BPN. Suratnya belum ada," ucapnya.