Sumarsono sebut anggaran renovasi kolam ikan di DPRD DKI tak masuk akal
Merdeka.com - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono yang dulu pernah menjabat Plt Gubernur DKI, pernah mengusulkan renovasi kolam ikan DPRD. Saat itu biaya yang diusulkan sebesar Rp 579 juta.
Namun karena alasan terlalu besar yang dianggarkan, maka usulan tersebut ditolak dan tidak disepakati.
"Yang jelas anggarannya terlalu besar, waktu itu Rp 500 juta. Pokoknya anggarannya enggak masuk akal, terlalu besar, terlalu mengada-mengada," kata Sumarsono saat dihubungi, Rabu (22/11).
Sumarsono menilai kolam air mancur itu sebagai aset negara sehingga perlu diperbaiki dan dipercantik. Saat itu data perbaikan renovasi tersebut dinilai tidak wajar. Dia meminta anggaran kolam tersebut dikaji kembali.
"Jadi biar jadi bisa berfungsi dengan baiklah biar baik. Tapi anggarannya jangan terlalu besar, yang masuk akal lah kira-kirakan gitu. Karena itu kemarin anggaran sebesar itu enggak disetujui," terangnya.
Dan saat ini perbaikan kolam DPRD kembali dianggarkan saat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebesar Rp 620 juta. Sandiaga Uno tidak mempermasalahkan besaran anggaran perbaikan kolam air mancur DPRD yang sebesar Rp 620 juta. Menurut sandi, perbaikan ini perlu dilakukan karena di depan Balai Kota juga terdapat kolam air mancur yang terawat.
"Jadi teman-teman (media) di depan (Balai Kota) ada air mancur, di belakang juga mau ada ya kita hargai sebagai bentuk mungkin bisa menambah kesejukan di teman-teman di DPRD, dan meningkatkan persatuan antara ini baru nyambung kan antara eksekutif dan legislatif Alhamdulillah, jadi sebuah yang sejuk," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
NasDem DKI: Ahmad Sahroni Sosok Paling Kuat Maju Pilgub DKI 2024
Dukungan ini masih menjadi usulan internal setelh merangkum masukan dari dewan pimpinan cabang, daerah, hingga DPRD.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara
OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Klaim Sudah Gelontorkan Dana Desa Rp539 Triliun: Setara 250 Bandara Besar
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaDinas Perdana, AHY Dampingi Jokowi Resmikan Bendungan Lokak di Sulut
AHY mengatakan ingin meninjau langsung kantor-kantor Kementerian ATR/BPN yang ada di daerah.
Baca SelengkapnyaCara Pemkot Denpasar Raih Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Saat Anggaran Terbatas
Sumara Putra menyampaikan hal tersebut saat membacakan rekomendasi DPRD Kota Denpasar terhadap LKPJ Wali Kota Denpasar tahun anggaran 2023.
Baca SelengkapnyaHabiskan Biaya Rp561 Miliar, Ini 10 Ruas Jalan dan 1 Jembatan di Kaltim yang Diresmikan Jokowi
Jokowi mengatakan pembangunan 10 ruas jalan dan 1 jembatan dengan total panjang 50,9 kilometer telah diselesaikan
Baca SelengkapnyaDitetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.
Baca Selengkapnya