Soal UMP DKI 2022: Anies Utamakan Keadilan, Apindo Prioritaskan Legalitas

Selasa, 18 Januari 2022 13:41 Reporter : Merdeka
Soal UMP DKI 2022: Anies Utamakan Keadilan, Apindo Prioritaskan Legalitas anies baswedan. ©2021 Merdeka.com/antara

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai revisi atas kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 di DKI Jakarta sebesar 5,1 persen memberikan rasa keadilan bagi buruh. Sebelumnya, berdasarkan rumusan dalam peraturan pemerintah, kenaikan UMP di DKI hanya 0,85 persen.

Akibat hal tersebut, Anies pun digugat oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta. Ketua Apindo DKI Nurjaman menegaskan, gugatan terhadap kebijakan revisi UMP DKI tersebut bukan soal adil atau tidak.

"Saya sampaikan bukan masalah fair (adil) dan tidak fairnya (adilnya), tapi masalahnya benar dan tidak benar," ujar Nurjaman, Selasa (18/1).

Nurjaman menjelaskan, saat UMP 2021 naik sekira 3 persen, ketika ekonomi down terdampak Covid-19, Apindo tidak keberatan. Sebab, saat itu regulasinya masih menggunakan PP 78 dengan perhitungan angka inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi.

"Lalu sekarang dengan Pak Anies naik 5 persen apa kita keberatan? Bukan masalah keberatan atau tidak keberatannya, tapi regulasinya mengatur atau tidak," tutur Nurjaman.

Menurut Nurjaman, Apindo bukan mempersoalkan besar kecilnya persentase kenaikan UMP. Namun regulasi yang mengatur hal tersebut.

"Apindo sudah bersurat ke Gubernur. Mengingatkan kepada pemerintah agar jangan melanggar aturan. Kami warga DKI yang taat aturan, mengingatkan. Karena itu juga tidak kunjung jawaban, jadi kita mencari perlindungan hukum ke PTUN. Agar kami melaksanakan ketentuan UMP ada kepastian hukum," kata Nurjaman.

Sebelumnya, Anies Baswedan menilai revisi atas kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 di DKI Jakarta sebesar 5,1 persen memberikan rasa keadilan bagi buruh dibandingkan ketetapan sebelumnya yang hanya naik 0,85 persen.

"Revisi atas kenaikan UMP tersebut untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang rasional. Bagi pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, juga menjadi rasional," kata Anies.

2 dari 2 halaman

Polemik UMP DKI 2022

Anies awalnya menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2022 hanya naik 0,85 persen atau sebesar Rp 37.749. Besaran UMP Rp 4.453.935 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya yang mengatur penghitungan UMP yang sudah baku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Autran ini memicu penolakan buruh. Massa buruh mendesak Anies mencabut keputusannya. Massa buruh berulang kali berdemo di Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut Anies merevisi besaran UMP DKI Jakarta 2022.

Saat menemui pedemo pada 29 November 2021, Anies mengakui kenaikan UMP 0,85 persen terlalu kecil. Anies menyatakan terpaksa meneken surat keputusan kenaikan UMP 0,85 persen karena merujuk aturan pemerintah.

Pemprov DKI pun kemudian berjanji kepada buruh akan merevisi besaran UMP DKI Jakarta 2022. Pada 16 Desember 2021, Anies resmi merevisi besaran kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021.

Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp 4.641.854. [rnd]

Baca juga:
Apindo Gugat SK Gubernur DKI ke PTUN Soal Penetapan UMP 2022
Wagub DKI soal Gugatan Pengusaha: Satu Kebijakan Tak Mungkin Puaskan Semua Pihak
Pengusaha: Kesejahteraan Buruh Itu Dimensinya Banyak, Tak Hanya UMP Saja
Pengusaha di Jakarta Tak Mampu Naikkan UMP Wajib Lampirkan Laba-Rugi Perusahaan
Gubernur Banten Maafkan dan Cabut Laporan Terhadap 6 Buruh yang Duduki Kantornya
Minta Gaji Naik 7 Persen, 50.000 Buruh Bakal Demo di DPR Pada 14 Januari 2022

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini