Sekda DKI sebut kenaikan anggaran DPRD dibuat Ahok bukan Sumarsono

Merdeka.com - APBD DKI 2017 telah diketok oleh DPRD DKI Jakarta setelah dibahas bersama Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Salah satu anggaran yang menjadi perhatian yakni sekretariat DPRD DKI senilai Rp 143 miliar.

Merdeka.com memperoleh rincian anggaran dalam APBD DKI 2017, termasuk kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan sekretariat DPRD DKI beserta nominal anggarannya. Untuk penyediaan jasa makanan dan minuman, DPRD DKI menganggarkan Rp 11.020.320.450.

Sementara penyedia jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor dialokasikan Rp 2.280.504.804. Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas DPRD DKI Jakarta mendapatkan Rp 3.699.506.160. Anggota dewan juga tak perlu mengeluarkan kocek untuk sekadar memeriksakan kesehatan di dokter. Sebab sudah memiliki anggaran yang dibiayai dari uang rakyat senilai Rp 1.378.000.000.

Menariknya, ada sejumlah mata anggaran yang tidak diusulkan pemerintah namun masuk dan disahkan dalam APBD DKI 2017 tersebut. Salah satunya penataan dan rehabilitasi kolam gedung DPRD DKI senilai Rp 579.041.780.

Bukan hanya itu saja yang tak diusulkan pemerintah DKI tapi masuk dalam anggaran. Penyedia jasa pengemudi bagi anggota DPRD juga masuk dengan nilai cukup fantastis yakni Rp 4.302.870.680. Begitu juga, perbaikan buat rumah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi masuk dalam APBD DKI, dengan nilai Rp 1.443.117.109.

Sekretaris daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan bahwa kenaikan anggaran tersebut sudah dicanangkan semenjak Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masih menjabat.

"Waktu itu yang menandatangani kenaikannya pak Ahok bukan Pak Soni (Plt Gubernur DKI). Jadi tinggal hitung komponennya saja, saya kalau ditanya komponennya enggak tahu detail," kata Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/12).

Menurut Saefullah, kenaikan tersebut sudah disesuaikan dengan kenaikan beberapa komponen dan hal lainnya yang berkaitan.

"Bisa dicek saja sama pak Sekwan (Sekretaris Dewan), detailnya seperti apa. Karena kan ada kenaikan dari komponen untuk perjalanan dinas dan tunjangan perumahan buat anggota semuanya. Makanya detailnya saya lupa," terangnya.

Saefullah menyatakan untuk lebih jelasnya harus menunggu APBD disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kenaikannya berapa, kemudian buat apa saja, kan kelihatan. Karena begini, ini kan lagi evaluasi Kemendagri, mudah-mudahan sore ini atau besok pagi selesai evaluasi, nanti kami cek evaluasinya dan kami sampaikan ke dewan, sudah selesai nah, kalau sudah jadi APBD kan kami publish," pungkasnya.