Satpol PP Beri Hibah Sederet Mobil Mewah Total Rp11 M ke Kodam Jaya, DPRD DKI Murka

Merdeka.com - Hibah yang diberikan Satpol PP DKI Jakarta pada anggaran tahun 2023 ke sejumlah instansi disorot DPRD. Sebabnya, nilai hibah luar biasa besarnya, mencapai belasan miliar.

Hal itu terungkap ketika Satpol PP DKI Jakarta rapat bersama Komisi A DPRD. Rapat dihadiri Kasatpol PP DKI Jakarta, M Arifin.

Dua hibah Satpol PP DKI yang disorot DPRD DKI yakni. Rp11 miliar untuk Kodam Jaya dan Rp12 miliar untuk Pasukan Marinir 1. Untuk diketahui, total anggaran Satpol PP DKI di tahun 2023 ini sebesar Rp1.047.164.285.492.

Hibah ke Kodam Jaya Rp11 Miliar dan PasMar 1 Rp12 Miliar

Hibah Rp11 miliar dari Satpol PP DKI ke Kodam Jaya untuk pengadaan kendaraan dinas pejabat Kodam Jaya. Rinciannya Land Cruiser, Prado, dua Fortuner, dan enam Innova. Sementara hibah Rp12 miliar untuk Korps Marinir Pasmar 1 untuk pengadaan peralatan perlengkapan huru hara.

Terdiri dari helm, sarung helm, tameng, rompi, tongkat pentungan, full face gas masker masing-masing 400 buah. Kemudian, ada canister sebanyak 800 buah, sarung tangan phh sebanyak 800 pasang, megaphone 20 buah, kendaraan taktis phh 4x4 double cabin 5 buah, kendaraan komandan 4x4 komandan 1 buah, kendaraan komandan 4x4 wakil komandan 1 buah.

"Beberapa yang diajukan oleh Kodam Jaya, yaitu pengadaan kendaraan dinas. Jadi beberapa yang masuk dalam hibah tahun ini. Kedua adalah dari Marinir Pasmar 1. Besarannya Rp12 miliar sekian, kebutuhannya adalah yang berkaitan dengan perlengkapan huru-hara," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin saat rapat.

Pernyataan Arifin membuat Komisi A DPRD DKI Jakarta tercengang. Anggota Komisi A Thopaz Nuhgraha Syamsul mempertanyakan pemberian hibah yang sebenarnya bukan bagian dari kebutuhan Satpol PP.

"Hibah itu kan bukan kebutuhan premier maupun sekunder Pol PP. Ini bicara mutual benefit, bicara kita mampu atau tidak," kata Thopaz dalam rapat tersebut, Selasa (17/1).

Pemprov DKI Butuh Banyak Biaya

Dia berharap, ke depannya Pemprov DKI lebih banyak diskusi dengan DPRD ketika akan menganggarkan pemberian hibah ke suatu instansi.

"Jadi, penentuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) hibah saya rasa wajib, pimpinan, melibatkan kita, Komisi A," jelas dia.

Apalagi, kata Thopaz, Pemprov DKI masih membutuhkan banyak anggaran untuk hal-hal lain. Dibandingkan sekadar memberikan hibah untuk membeli Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Kodam Jaya dan mendukung peralatan Pasmar 1.

"Ini jelas contohnya, hibah yang diakomodir Pol PP pengadaan KDO. Provinsi kita masih butuh yang banyak Pak, kenapa kasih kendaraan KDO mobil Land Cruiser? Apa urusannya kita ngasih duit buat beliin mereka Land Cruiser?" ucap Thopaz mencecar. (mdk/lia)