Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Saran Fraksi NasDem DKI Soal Kelanjutan Proyek Tanggul Raksasa

Saran Fraksi NasDem DKI Soal Kelanjutan Proyek Tanggul Raksasa Bestari Barus. ©partainasdem.id

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Fraksi Partai NasDem, Bestari Barus menyarankan proyek pembangunan giant sea wall diserahkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dia meyakini pemerintah pusat dapat menggarap proyek tanggul raksasa yang diproyeksikan mengatasi banjir rob di Jakarta.

"Ya mendingan dikasih Kementerian PUPR jangan kemudian jadi ribut-ribut melulu, sepertinya akan lebih mampu kalau itu dikerjakan oleh Kementerian PUPR," kata Bestari kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (11/12).

Menurut dia, Kementerian PUPR sedang menggodok program pembangunan tanggul dengan nama NCICD (national capital integrated coastal development). Sebab, NCICD itu tidak hanya melibatkan Jakarta saja tapi juga daerah lain.

"Sebaiknya ada di pemerintah pusat saja, terintegrasi antara kebutuhan tidak hanya Jakarta tapi itu kan juga ada misalnya dengan wilayah Bekasi dan Banten," ujar dia.

Namun, Bestari punya usul lain mengingat penurunan level tanah di Jakarta sudah luar biasa. Menurut dia, kalau memang punya upaya model lain yang bisa dilakukan maka langsung saja dilakukan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan tanpa membangun tanggul.

"Kalau punya upaya model lain yang bisa dilakukan, lakukan saja. Ya upaya lain evakuasi semua orang yang ada di pinggir pantai itu," kata dia.

Akan tetapi, kata Bestari, kalau memang tidak ada upaya lain yang harus dilakukan maka jalankan apa yang telah dijanjikan bertahun-tahun yakni bangun giant sea wall.

"Tapi kalau tidak ada ya memang sesuatu yang harus dilakukan sudah dijanji bertahun-tahun lakukan juga, gitu. Memang harus dibendung, ya bendung saja," tukasnya.

Bestari mengklaim untuk pembangunan NCICD sudah dianggarkam setiap tahunnya mulai 3 tahun lalu. Bahkan dananya hingga triliunan rupiah untuk meloloskan proyek tersebut.

Memang, saat ini tahap awal sudah berjalan dan diperkirakan awal tahun 2019 selesai. Maka, tinggal melanjutkan pembangunan sambungan lainnya. Sebab, tidak gampang selesai proyek ini mengingat menyambung 17 kilometer mulai dari ujung Jakarta Barat sampai ujung Jakarta Timur.

"Puluhan tahun baru selesai, bukan hal main-main. Sudah triliunan kok yang masuk ke situ anggarannya. Kemarin pada waktu penganggaran 2019 juga saya tanya, ini sudah betul-betul selesai tahap satu? Tidak ada tambah-tambah lagi dan memang kita bahas dan disetujui oleh semuanya kok," tandasnya.

Untuk diketahui, Gubernur DKI Anies Baswedan menilai proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di utara Jakarta harus dipertimbangkan ulang. Menurut dia, Jakarta butuh pembangunan tanggul pantai.

"Yang benar-benar dibutuhkan di Jakarta adalah tanggul pantai. Jadi, wall yang sepanjang pesisir pantai kita," kata Anies.

Anies mengatakan, tanggul pantai dibutuhkan mengingat tanah di Jakarta mengalami penurunan, sedangkan permukaan air laut mengalami naik turun. Maka, ini dibutuhkan untuk mencegah rob sehingga tanggul di pesisir itu sangat perlu.

"Tanggul yang luas di depan sana greatest sea wall itu yang perlu dipertimbangkan ulang. Mengapa? Karena justru dengan air yang muncul dari daratan begitu banyak ke pesisir," ujarnya.

(mdk/gil)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Penjelasan Kemen-PUPR soal Proyek Tanggul Laut Pantai Dadap Disebut untuk Swasta

Penjelasan Kemen-PUPR soal Proyek Tanggul Laut Pantai Dadap Disebut untuk Swasta

Pembangunan tanggul pantai dan muara sungai telah dijalankan secara strategis sejak 2020 silam

Baca Selengkapnya
Begini Strategi Ganjar-Mahfud Bebaskan Nelayan dari Jerat Utang

Begini Strategi Ganjar-Mahfud Bebaskan Nelayan dari Jerat Utang

Ganjar Pranowo meluncurkan program penghapusan kredit macet bagi nelayan.

Baca Selengkapnya
Begini Nasib Gedung Pemerintah Saat Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara

Begini Nasib Gedung Pemerintah Saat Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara

Ini menyusul, rencana pemerintah untuk memindahkan usai Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur mulai 2024 nanti.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pesan Tegas Jenderal TNI ke Prajurit Jelang Pemilu 2024

Pesan Tegas Jenderal TNI ke Prajurit Jelang Pemilu 2024

Kasad meminta jika ada prajurit yang tidak netral untuk segera melaporkan ke institusi TNI.

Baca Selengkapnya
3 Anggota TNI Diperiksa Buntut Penggelapan Ratusan Ranmor di Sidoarjo, Selain Kopda AS Ada Mayor

3 Anggota TNI Diperiksa Buntut Penggelapan Ratusan Ranmor di Sidoarjo, Selain Kopda AS Ada Mayor

Markas Gudbalkir Pusziad di Buduran dijadikan sebagai lokasi penampungan kendaraan curian di Sidoarjo, Jawa Timur.

Baca Selengkapnya
Kampanye di Tanah Datar, Anies Janjikan Reaktivasi Jalur Kereta Api di Sumbar

Kampanye di Tanah Datar, Anies Janjikan Reaktivasi Jalur Kereta Api di Sumbar

Anies mengaku sudah empat kali mendatangi Sumbar karena banyak kesan setiap datang ke sana.

Baca Selengkapnya
Beda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP

Beda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP

Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.

Baca Selengkapnya
Pj Gubernur Kaltim Temani Mendagri Kunjungi IKN

Pj Gubernur Kaltim Temani Mendagri Kunjungi IKN

Kunjungan ini untuk melihat sejumlah proyek infrastruktur fisik di Ibu Kota Nusantara.

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud: Ngomong Terus Hilirisasi Kapan Selesainya

TPN Ganjar-Mahfud: Ngomong Terus Hilirisasi Kapan Selesainya

TPN Ganjar-Mahfud menilai perlu banyak keterlibatan pelaku industri dalam program hilirisasi

Baca Selengkapnya