Merdeka.com - Reklamasi teluk Jakarta menjadi pekerjaan rumah (PR) pemimpin Jakarta di masa yang akan datang. Saat ini reklamsi pulau yang tengah berlangsung telah dimoratorium oleh Pemerintah Pusat. Namun isu keberlangsungan mega proyek ini menjadi isu yang cukup menjadi bahan pertimbangan para peserta Pilgub DKI dalam mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat.

Calon Wakil Gubenur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menolak dilanjutkannya mega proyek reklamasi. Pasangan Anies Baswedan ini menegaskan, akan menunggu hasil evaluasi proyek reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Jadi posisi kami menghentikan reklamasi untuk sekarang. Kita harus menunggu hasil review dari pemerintah pusat, setelah itu baru mengambil sikap," kata Sandiaga saat ditemui di Kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (6/12).

Politisi Partai Gerindra itu melanjutkan, saat pihaknya masih menjadi Komite Ekonomi Nasional melahirkan sebuah kesepakatan yakni pembuatan tanggul. Setelah itu barulah adanya pembuatan pulau baru atau reklamasi pulau. Tentunya, tegas dia, hal ini harus disertai payung hukum yang jelas.

"Memang dulu keputusannya saat kami masih duduk di Komite Ekonomi Nasional, zamannya pemerintahan sebelumnya membangun tanggul dulu baru melakukan reklamasi dengan payung hukum yang jelas. Kalau sekarang ini kan tidak ada kejelasan untuk itu kami putuskan untuk menghentikan relamasi," jelasnya.

Sandi menegaskan proyek nasional ini harus menunggu hasil penelitian dari tim pakar pemerintah pusat. Setelah ada keputusan dari pusat, barulah diambil kebijakan yang tentunya mengakomodir semua kepentingan.

"Nelayan, rakyat kecil, kepentingan masyarakat menengah yang juga ingin penghidupan dan rumah yang layak dan terjangkau di daerah-daeah kumuh seperti ini tetapi juga daerah yang diharapkan akan menunjang perekonomian Jakarta dan menyerap lapangan pekerjaan," tutup Sandi.