Atasi 'Panic Buying' Imbas Elpiji 3 Kg Langka, Pemprov Jakarta Bakal Gelar Operasi Pasar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempertimbangkan menggelar operasi pasar dalam rangka menangani panic buying di tengah masyarakat imbas pedagang eceran tidak lagi diizinkan menyalurkan elpiji 3 kilogram (Kg).

"Saya harapkan tidak perlu menumpuk gas LPG terlalu banyak, dan kebutuhan sehari-hari, masalah itu akan kita atasi mungkin dengan operasi pasar," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi atau Disnakertransgi DKI Jakarta, Hari Nugroho saat dikonfirmasi, Senin (3/1).

Pihak Disnakertransgi DKI Jakarta sedang mengupayakan penanganan kelangkaan elpiji 3 kilogram di Jakarta. Disnakertransgi akan meminta para agen atau pangkalan memonitor ketersediaan stok dengan melaporkan kondisi pangkalan pada waktu pagi dan sore hari.

Pihak Disnakertransgi DKI Jakarta juga akan meminta agen untuk segera mensuplai wilayah-wilayah stok di pangkalan. Stok di pangkalan harus dipastikan apakah sudah kosong atau akan habis.

"Tentunya ke depan kita akan membahas HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk dinaikkan sesuai dengan daerah penyangga," ucap Hari.

Lebih lanjut, Disnakertransgi DKI Jakarta juga akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Pertamina, hingga Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta.

"Untuk bisa menstabilkan lagi, jadi tidak usah panic buying, normal aja pembelian ya dan stok masih ada, cuma mata rantai distribusi ini seperti apa jangan sampai ada hambatan lagi," kata Hari.

Hari menuturkan, pada 2025 ini, DKI Jakarta memperoleh kuota elpiji 3 kg sebesar 207.555 metrik ton. Kuota ini, 15 persen lebih rendah dari usulan Pemprov Jakarta, yakni sebesar 433.934 metrik ton.

"2025 Disnakertransgi mengajukan usulan kuota itu sebesar lebih dari penyaluran kemarin sekitar 433.933 artinya metik ton atau 4 persen lebih besar realisasi dari 2024 supaya tidak kekurangan," ujar Hari.

Pemerintah pusat memastikan agen resmi Pertamina tidak lagi diperbolehkan menjual LPG 3 kilogram (kg) kepada pengecer mulai 1 Februari 2025.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengantisipasi panic buying di tengah masyarakat imbas kebijakan baru tersebut.

"Kami tentunya menganjurkan dan menyarankan kepada Pemerintah Provinsi untuk mengantisipasi atau mungkin ambil langkah-langkah yang memang tidak membuat panik masyarakat," kata Riano kepada Liputan6.com, Senin (3/1).

Riano memahami, Pemprov DKI Jakarta tak bisa berbuat banyak terkait dengan kebijakan tersebut. Menurut Riano, pendistribusian elpiji 3 kg selama ini memang tak terkontrol, sehingga tidak tepat sasaran.

"Kan pelaksanaan di lapangan yang menggunakan LPG melon 3 kg ini kan bahkan bukan hanya yang kelas bawah, tapi kelas menengah, industri kecil, di UMKM, segala macam itu menggunakan ini," ucapnya.

Meski begitu, Riano menyayangkan kebijakan ini tak dibarengi dengan cukupnya sosialisasi ke masyarakat yang dilakukan pemerintah.

"Harusnya pemerintah juga harus mensosialisasikan dulu ya sehingga akhirnya masyarakat ini sudah mempunyai persiapan apa yang harus mereka siapkan. Kalau sekarang kita dengar di sana sini banyak warga masyarakat kesusahan karena kan," kata Riano.

Diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menetapkan pengecer tidak lagi bisa mendapatkan distribusi elpiji 3 kg dari Pertamina mulai 1 Februari 2025.

Adapun kebijakan ini diklaim untuk menata bagaimana elpiji 3 kg yang dikonsumsi masyarakat bisa sesuai dengan batas harga yang ditetapkan oleh pemerintah.