Warga Apresiasi Upaya Pemprov DKI Jakarta Tingkatkan Kualitas Udara

Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas udara. Hal tersebut disampaikan Ketua Amarta, Rico Sinaga, upaya ini merupakan bentuk keseriusan Pemprov DKI yang telah menerbitkan Ingub 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Rizlia Khairun Nisa
Oleh Rizlia Khairun Nisa - Reporter
Warga Apresiasi Upaya Pemprov DKI Jakarta Tingkatkan Kualitas Udara
Pencemaran udara. ©2019 Merdeka.com

Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas udara. Hal tersebut disampaikan Ketua Amarta, Rico Sinaga, upaya ini merupakan bentuk keseriusan Pemprov DKI yang telah menerbitkan Ingub 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Dalam instruksinya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencanangkan program optimalisasi penghijauan sarana dan prasarana publik. Program ini ditujukan kepada seluruh dinas Provinsi DKI Jakarta untuk mengadakan tanaman berdaya serap polutan tinggi pada sarana dan prasarana publik. Seperti memperbanyak tanaman hijau di seluruh gedung sekolah, fasilitas olahraga/kepemudaan dan fasilitas kesehatan.

"Ingub itu menjadi acuan bagi seluruh SKPD dan UKPD terkait untuk bekerja secara maksimal meningkatkan kualitas udara di Ibu Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya," ujar Rico.

Dinas Lingkungan Hidup bertugas merintis dan menyusun konsep dan mekanisme atau pengembangan emisi melalui penanaman pohon. Rico meminta Dinas Lingkungan Hodup terus berinovasi fan menjalankan fungsi pengawasan potensi terjadinya polusi udara atau emisi yang melebihi ambang batas.

Sementara Dinas Lingkungan Hidup diminta untuk merintis dan menyusun konsep dan mekanisme offsetiing atau pengimbangan emisi melalui penanaman pohon.Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI diminta untuk mempercepat penerbitan revisi Peraturan Gubernur tentang bangunan hijau yang memuat ketentuan insentif dan diinsentif.

"Kami mengapresiasi peluncuran aplikasi e-Uji Emisi. Tapi, itu tentu harus didorong dengan pengawasan ketat serta penerapan sanksi agar dipatuhi para pemilik kendaraan," terangnya.

Rico juga menjelaskan, Dinas LH perlu terus mengintensifkan pengawasan emisi dari industri atau pabrik. Tidak hanya milik swasta tapi juga pemerintah seperti, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

"Kalau ada penindakan itu belum bisa diartikan pabrik atau industri tersebut dilarang beroperasi. Sisi positifnya, kalau emisi atau asapnya dalam ambang batas maka seluruh piranti atau peralatan dalam kondisi baik dan dapat mendukung kegiatan usaha atau industri itu sendiri berjalan lancar," ungkapnya.

Menurutnya tidak kalah penting saat ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta sedang melakukan uji coba perluasan Ganjil Genap dengan target semakin banyak warga yang menggunakan moda transportasi umum.

"Itu menjadi langkah konkret, kalau pengguna kendaraan pribadi berkurang, otomatis emisi atau polusi dari asap kendaraan semakin sedikit," ucapnya.

Selain itu, baik Dinas Kehutanan bersama Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta terus menggiatkan penghijauan di semua wilayah DKI Jakarta. Tanaman-tanaman khusus penyerap polutan terus diperbanyak.

"Upaya memperbanyak tanaman, khususnya 6.000 tanaman sansevieria perlu kita dukung. Pasalnya, sanseviera memiliki keistimewaan menyerap bahan beracun, seperti karbondioksida, benzene, formaldehyde, dan trichloroethylene," kata dia.

Pemprov DKI Jakarta menginginkan adanya keterpaduan dari seluruh pihak, baik pemerintah, swasta maupun warga untuk mengatasi permasalahan polusi udara di Ibukota.

Kini Pemprov DKI Jakarta sedang menyusun grand design peningkatan kualitas udara. Tujuannya, agar kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang tinggal di Ibukota dapat lebih terjamin.

Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Oswar Muadzin Mungkasa menuturkan, grand design yang disusun merupakan komitmen dan konsensus dengan para pemangku kepentingan untuk mencapai visi bersama dalam memperkuat manajemen kualitas udara di Jakarta.

Oswar menjelaskan, grand design peningkatan kualitas udara di Jakarta akan dikembangkan melalui pendekatan kolaboratif yang memprioritaskan kemitraan pemerintah dan non-pemerintah, serta antara Pemprov DKI dengan pemerintah daerah di sekitarnya.

"Kita membutuhkan upaya terintegrasi, tidak bekerja sendiri-sendiri agar hasilnya lebih optimal," terangnya.

Ia menambahkan, banyak non government organization (NGO) baik yang berskala nasional maupun internasional yang siap bermitra dengan DKI Jakarta dalam menyusun grand design tersebut.

"Terbuka kerja sama dengan UNICEF berkaitan dengan kesehatan anak. Sementara, NASA juga menyatakan kesediaannya membantu membuat peta polusi udara di Jakarta," tandasnya.

Rekomendasi