Seni budaya yang pernah diperjuangkan Jokowi, dihapus di era Ahok

Saat menjadi gubernur DKI, Joko Widodo, berusaha membuat Jakarta menjadi ibu kota yang punya ciri khas. Tujuan tak lain, membuat mengundang wisatawan berbondong-bondong datang ke Jakarta.Kala itu, Jokowi melihat Jakarta tak punya acara tahunan yang menjadi ciri khas. Sementara daerah lain seperti Jember dan Cirebon sudah lebih dulu tenar dengan berbagai festival budaya yang digelar saban.tahun.Konsep acara seni budaya yang dihadirkan nyatanya juga mampu menyedot kunjungan wisatawan. Tak hanya turis lokal, dari mancanegara pun juga ikut meramaikan.Belajar dari daerah itu, selama menjabat di Jakarta sejumlah acara seni budaya dia gagas. Mulai dari malam muda-mudi, Jakarta Night Festival, Jakarnaval, Jakarta Night Religion, Festival Keraton sedunia, hingga Jakarta Keroncong Festival.Acara yang dibuat dengan konsep merakyat benar-benar mendapat simpati dari warga. Mereka tumpah tuah menyaksikan.Tapi setelah Jokowi menjadi Presiden, beberapa acara mulai tak lagi terdengar. Meski ada yang tetap digelar di era Gubernur Basuki Tjahja Purnama, seperti Jakarnaval, nyatanya tak seramai saat Jakarta masih dipimpin Jokowi.Apa penyebab acara tersebut tak lagi digelar?

Usai pengesahan APBD DKI Jakarta 2016, Ahok sapaan Basuki, menyampaikan keluh kesahnya. Dia melihat Dinas Pariwisata dan Budaya terlalu banyak melakukan pemborosan anggaran untuk kegiatan tak penting.Salah satu kegiatan yang dianggap Ahok tak penting soal banyaknya festival yang digelar menghabiskan dana fantastis. Bukan tak senang akan festival seni dan budaya, dirinya justru heran kenapa dana serupa tak disiapkan untuk mengelola museum yang kondisinya memprihatinkan."Misalnya Disparbud DKI, saya sudah katakan kita fokus bagusin museum. Soalnya museum kita lembap, ada yang tergenang. Masa museum kita yang tiap kali ada kelembapan air masuk ke dalam enggak bisa bikin selokan terus kasih pompa?" kata Ahok.Dia tambah heran Suku Dinas dan Dinas sering terjadi bentrokan dalam menggelar suatu acara sehingga biaya yang dikeluarkan lebih besar."Ini bikinnya tuh festival dan event seharga Rp 3-5 miliar macam-macam. Sudin sama dinas juga selalu overlap. Saya bilang sama dinasnya, kenapa Anda tidak pelototin?" ungkap Ahok."2014 mereka pesta pora festival 1,2 triliun lebih. 2015, saya enggak mau ribet Rp 700 miliar lebih kita potong. Bikin Festival Kota Tua Rp 5 miliar-Rp 10 miliar apa apaan di Ancol," terang Ahok kesal.Tak mau kecolongan lagi, Ahok bakal memangkas anggaran dinas tersebut hingga ke suku dinas."Tahun ini kita potong dinasnya saja bisa tinggal Rp 150 miliar kalau tambah sudin-sudin semua ada itu Rp 9-10 miliar. Ya mungkin di bawah Rp 300 miliar saya kira Dinasparbud tahun ini," tutupnya.Ahok mengungkapkan akan lebih tegas dan fokus dalam mengawasi penyusunan dan pengalokasian anggaran yang dilakukan Disparbud DKI Jakarta untuk tahun 2016."Saya semalam sampai jam 12 lewat. Satu hari tuh seharian. Harusnya kan bukan tugas saya gitu loh. Nah mereka berpikir saya enggak mungkin periksa. Kemarin saja Disparbud hampir Rp 300 miliar loh untuk sesuatu yang enggak pantas. Nah itu yang harus kuat-kuatan saja. Harus dijalankan, saya yakin," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (19/11).Menanggapi kemarahan Ahok, Kepala Dinas Pariwisata Purba Hutapea, memilih tak menanggapi berlebih. Apa reaksinya?

Menurut dia, kalau memang banyak anggaran festival dihapus untuk prioritas pembangunan Jakarta lainnya, dia tak menjadi soal."Ada penghapusan event-event yang selama ini dilaksanakan. Contoh, Jakarta Karnaval tidak dilaksanakan lagi. Dihapus. Terus ada event lainnya seperti Indonesia Dance Festival, terus Festival Kota Tua, Festival Imlek dan festival lainnya," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya, Purba Hutapea, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (20/11).Sebenarnya, kata Purba, sejumlah kegiatan tersebut dibuat untuk mempromosikan Jakarta pada wisatawan. Tapi seiring berkembangnya zaman, tambah dia, gubernur Basuki melihat event festival yang digagas selama ini lebih baik diperkenalkan lewat sosial media. Sehingga mau tak mau, harus dihapus sejumlah kegiatan yang sudah rutin berjalan maupun baru beberapa kali."Lebih dari 10, hampir 15 (dihapus). Ada yang rutin, ada yang baru diusulkan tahun 2016. Indonesia Dance Festival itu sekali dua tahun," tambahnya.Soal berbagai tudingan Ahok yang menyebut keberadaan Event Organizer (EO) hanya membuat anggaran bengkak, Purba tak mau menanggapi berlebih. Kata dia, justru di era serba canggih seperti saat ini rasanya wajar bila sebuah kegiatan dilakukan dengan bantuan EO."Kalau menurut kalian gimana? Pada masa teknologi informasi seperti ini, untuk event besar perlu enggak? Karena untuk melaksanakannya perlu keahlian, lighting, ahli sistem. Perlu enggak kira?" tanyanya."Sebenarnya perlu. Ada pemikiran kalau EO itu banyak yang sebutlah, terlalu mencari keuntungan. Kenapa tidak swakelola, sebenarnya itu pertimbangannya. Kita sebenarnya perlu festival, tapi tadi pertimbangannya ada yang lebih prioritas," sambungnya.Ahok berpesan padanya, nantinya dana festival yang dipotong akan digunakan untuk proyek prioritas. Seperti perbaikan infrastruktur, penanganan banjir dan lain-lain."Sekarang ini DKI membutuhkan uang yang lebih besar untuk rumah susun sewa, untuk penanggulangan banjir, kesehatan, transportasi, dan taman," kata bekas Kadis Dukcapil.