Rapat dengan Setneg, Komisi II Sebut Revitalisasi Monas Kejahatan Lingkungan
Merdeka.com - Komisi II mencecar Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengenai pengelolaan aset negara terutama Monas dan Kemayoran dalam rapat kerja (Raker). Anggota Komisi II, Junimart Girsang mempertanyakan pengawasan Setneg pada revitalisasi Monas.
Ia menyebut revitalisasi Monas oleh Pemprov DKI adalah kejahatan lingkungan. Diketahui DKI menebang 190 pohon di sisi selatan Monas sebagai bagian revitalisasi.
"Revitalisasi Monas ini kejahatan lingkungan. Revitalisasi liar. Kenapa? Ini sudah tidak patuh Kepres No 25 Tahun 95," kata Junimart dalam rapat Komisi II di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (28/1).
Ia mempertanyakan apakah Setneg sudah mengawasi dan memberi izin revitalisasi Monas.
"Bagaimana ini sikap Setneg? Bagaimana pohon 190 itu? Itu kan mestinya kita pelihara tapi ditebang oleh gubernur ini. Bagaimana, apakah penebangan sudah izin dan mendapat izin?," tanya Junimart.
Politisi PDIP itu meminta Mensesneg tidak membiarkan penebangan pohon di Monas.
"Jangan dibiarkan Pak. Ini kejahatan lingkungan pak, masa pohon sudah bagus, besar, bisa menahan asap ditebang begitu saja. Tolong menteri jangan diam saja," ujarnya.
"Laporkan secara pidana kejahatan lingkungan. Tidak patuh pada Kepres. Saya tekankan, penebangan pohon itu justru yang menimbulkan genangan banjir," tambahnya.
Senada dengan Junimart, anggota Komisi II yang lain Zulfikar mengingatkan agar Setneg dan DKI tidak saling lempar tanggung jawab mengenai Monas dan Kemayoran.
"Ini tidak sehat, banjir DKI lempar ke pusat. Monas juga, bagaimana tata kelolanya?Filsafatnya orang tua tinggal sama anak, ini tidak sehat buat republik," katanya.
Reporter: Delvira Hutabarat (Liputan6.com)
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
gabungan TNI, Polri yang dibantu Pol PP serta Dishub yang nantinya akan di bagi di beberapa titik pengamanan di sekitaran Monas
Baca SelengkapnyaPDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurut Hasto PDIP, Ganjar mampu menurunkan angka kemiskinan dengan sumber dana yang tidak sebanyak DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaKaesang juga mengimbau seluruh pihak yang hadir dalam dialog itu agar tidak saling menghujat.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaSaat ini, Kementan tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas jagung dan padi.
Baca SelengkapnyaDortina berharap Kaesang bersama PSI dapat menyampaikan kepada pemerintah.
Baca SelengkapnyaPemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca Selengkapnya