Pj Gubernur DKI Sebut Stunting Jadi Pemicu Tawuran Remaja di Jakarta
Merdeka.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, aksi tawuran remaja di Jakarta diduga berawal dari kondisi stunting dan stunted pada anak. Menurutnya, kondisi stunting pada anak bisa memengaruhi perkembangan mentalnya.
"Kalau anak stunting tidak kita atasi, maka, maaf sekali, ketika dia berjalan sampai besar, tubuhnya pendek, emosionalnya tinggi, pemikirannya tidak jernih. Maka, timbul tawuran. Lima atau sepuluh tahun ke depan, kriminalitas semakin tinggi," katanya dalam pertemuan dengan para ketua Rukun Warga (RW) Se-Jakarta Selatan di Kawasan Mega Kuningan, Minggu (5/2).
Kondisi ini, dia menerangkan, harus jadi perhatian seluruh jajarannya pada tingkat RW, lurah, hingga camat di kawasan Jakarta Selatan. Mengingat, kondisi kesejahteraan masyarakat yang rendah akan berpengaruh pada tingkat kriminalitas.
"Kenapa saya sampaikan di sini tentang stunting? Karena kalau kita tidak memperhatikan ini, maka anak ini menjadi stunting, maka seumur hidupnya pemerintah daerah harus lebih banyak memperhatikan. Artinya, jaminan pengamanan sosial harus lebih memperhatikan mereka," jelasnya.
Lebih lanjut, Heru menyampaikan, saat ini DKI Jakarta tengah berupaya menurunkan Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2020, IPKS Jakarta sebesar 18,9 persen.
"Secara global, secara makro, DKI Jakarta indeks potensi kerawanan sosialnya 18,9 persen. Kalau bagus itu nol. Harapan kami Kapolda, Pangdam, dan jajaran Pemda DKI Jakarta, indeksnya bisa turun terus. Maka dari itu, Pak RW saya titip wilayah, kami bersama Pangdam dan Kapolda akan muter," tegasnya.
Sementara itu di tempat yang sama, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran meminta para ketua RW di Jakarta Selatan yang hadir giat tersebut untuk menjalan perannya dalam meringankan masalah.
"Bapak-ibu RW ini ujung saraf bagi kami-kami semua ini. Kalian lah yang bisa merasakan, mendengarkan, melihat secara langsung apa yang menjadi harapan warga, apa yang terjadi di lingkungan warga. Kami ingin agar ujung saraf ini berfungsi dengan baik," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.
Baca SelengkapnyaGenangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dia meminta agar masyarakat mengawal pembahasan RUU DKJ
Baca SelengkapnyaBPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaData itu terungkap setelah Pemprov Jakarta memiliki alat lengkap.
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaPencoblosan Pemilu 2024 dilakukan pada Rabu, 14 Februari kemarin.
Baca Selengkapnya