Perang urat syaraf Ahok dan Daeng Aziz soal Kalijodo

Merdeka.com - Rencana penggusuran kawasan Kalijodo oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus menjadi perhatian publik. Sebab, Ahok dan warga Kalijodo sama-sama keras dengan sikapnya masing-masing.

Ahok bersikeras pembongkaran kawasan prostitusi ilegal Kalijodo selesai pada Februari ini. Sementara, warga Kalijodo kukuh menolak tempat tinggalnya diratakan oleh Ahok.

Mereka juga tak mau dipindahkan ke rumah susun. Padahal, Ahok sudah menyiapkan rusun buat mereka warga Kalijodo yang memiliki KTP DKI.

Sementara, bagi warga Kalijodo yang tidak memiliki KTP DKI, Ahok akan memulangkan mereka ke kampung halamannya. Biaya pulang kampung ditanggung Pemrov DKI.

Salah satu warga Kalijodo yang namanya mengemuka di media belakangan adalah Abdul Aziz atau akrab disapa Daeng Aziz. Dari mulai Komnas HAM hingga DPRD DKI didatangi Daeng Aziz untuk mengadukan rencana penggusuran Kalijodo.

Daeng Aziz bahkan beberapa kali mengeluarkan pernyataan bernada mengritik dan menantang Ahok. Pernyataan tersebut sampai ke telinga Ahok. Mantan wakil Jokowi di DKI itu pun membalas pernyataan Daeng Aziz dengan pernyataan.

Alhasil, Ahok dan Daeng Aziz saling adu pernyataan di media. Berikut ulasannya dirangkum merdeka.com;

Daeng Aziz tantang Ahok gusur Mal Taman Anggrek

Ahok beralasan ngotot menertibkan kawasan Kalijodo karena merupakan lahan negara yang diperuntukkan buat ruang terbuka hijau (RTH). Tokoh masyarakat Kalijodo, Daeng Azis menantang Ahok untuk juga menertibkan bangunan mewah yang berdiri di atas lahan yang sesungguhnya diperuntukkan bagi ruang terbuka hijau."Ada perbedaan perlakuan hukum. Di sana kok Season City dan Taman Anggrek (mal dan apartemen) statusnya sama dengan Kalijodo yaitu jalur hijau, Pulau Intan sama statusnya dengan Kalijodo. Kok tidak dibongkar?" kata Daeng Azis di gedung DPRD, Senin (15/2).Dia menegaskan, Pemprov DKI tidak bisa tebang pilih dalam menertibkan bangunan yang melanggar aturan karena berdiri di atas lahan yang peruntukannya ruang terbuka hijau. "Jika hanya kalijodo yang dibongkar, masyarakat pasti bertanya di mana ada keadilan?" katanya.Menurutnya, warga lebih dulu tinggal di Kalijodo dibanding keputusan Pemrov DKI menetapkan kawasan tersebut sebagai jalur hijau. Menurutnya, bahkan ada warga yang tinggal di Kalijodo secara turun temurun."Dari informasi pengakuan orang yang tinggal turun temurun, 70 tahun tinggal di sana. Saya 20 tahun tinggal di sana," ujarnya.

Ahok sebut Daeng Aziz ngaco soal Season City dan Taman Anggrek

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah tudingan Daeng Aziz yang menyebut Mal Season City dan Mal Taman Anggrek dibangun di atas lahan hijau. Ahok mengklaim Pemprov DKI secara tegas tidak akan mengizinkan pembangunan mal di atas jalur hijau."Enggak ada ngaco itu. Itu mah ngomong saja. Kalau kamu bangun di hijau sudah dipidana," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (16/2).Mantan Bupati Belitung Timur ini meminta kepada warga Kalijodo untuk membuka peta terlebih dahulu untuk membuktikan ucapannya."Itu ngomong dari mana buktinya hijau. Kamu liat peta dong, omongan orang gitu kamu dengerin," tandas Ahok.

Daeng Aziz tolak warga Kalijodo disebut ilegal karena bayar pajak

Daeng Aziz mengatakan, warga Kalijodo keberatan disebut sebagai warga liar karena tinggal di atas tanah negara. Pria paruh baya ini membawa bukti bahwa dirinya dan warga Kalijodo bukan warga ilegal.Dia menunjukkan Surat Pernyataan Riwayat Kepemilikan Rumah di Atas Tanah Negara yang kemudian disebutnya sebagai salah satu bukti dia membayar pajak. Selain itu Daeng Azis juga membawa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Dalam kuitansi pembayaran tertanggal 20 April 2015, dia membayar Rp 16.666.526."Status tanah memiliki bukti ditandatangani oleh pak lurah, saya bayar pajak satu objek Rp 16 juta setahun. Ini diakui oleh pemerintah bukan?" ujarnya saat mendatangi DPRD DKI, Senin (15/2).

Ahok: Daeng Aziz menuntut, kami juga bisa nuntut, makanya baca UU

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, Daeng Aziz seharusnya membaca lebih detail UU Agraria. Dalam UU tersebut, meskipun dia rutin membayar pajak dan memiliki Surat Pernyataan Riwayat Kepemilikan Rumah, bukan berarti tanah yang ditempati adalah miliknya."Dia menuntut, kami juga bisa nuntut dia. Makanya dia suruh baca undang-undang. Di dalam sistem UU pokok agraria, disebutkan PBB itu bukan sebagai tanda milik," tandas mantan politisi Gerindra ini.Dengan demikian, Ahok menegaskan tidak ada warga yang boleh tinggal di kawasan itu. Ditambah kawasan itu diketahui sebagai jalur hijau. Sehingga jika mereka bersikeras tinggal maka dapat dipidana."Terus kalau kamu duduk di tanah negara itu salah, itu bisa pidana, apalagi kamu duduki tanah negara disewakan ke orang digunakan untuk bisnis, itu pidana," pungkasnya.

Daeng Aziz: Jangan saya dipaksakan untuk melawan

Tokoh masyarakat Kalijodo Abdul Aziz atau yang kerap disapa Daeng Azis menuding ada kesalahan di pihak pemprov DKI terkait lahan di Kalijodo. Jika memang kawasan Kalijodo adalah wilayah penghijauan lantas mengapa warga memiliki sertifikat tanah."Sudah diperlihatkan bukti perlu kita pertimbangkan kembali siapa yang salah atas timbul sertifikat. Jangan dibuat sebagai yang punya kewenangan adalah musuh bersama. Serius menjalankan tugas masing-masing," ujar Daeng Aziz di Kalijodo, Selasa (16/2).Daeng Aziz meminta Pemprov DKI tak mencari-cari kesalahan masyarakat demi menggusur Kalijodo. Pihaknya tak mau haknya dikurangi sedikitpun."Jangan mencari-cari kesalahan masyarakat. Kami tidak mau hak kami dikurangi sedikitpun. Jika ada saya akan menuntut secara hukum. Jangan saya dipaksakan untuk melawan," kata Daeng Aziz dengan menggunakan topi koboy.