Pemprov DKI Tolak Keluarga Anggota DPRD Divaksinasi Karena Bukan Prioritas
Merdeka.com - DPRD DKI mengajukan permintaan pada Dinas Kesehatan DKI Jakarta agar anggota keluarga Dewan bisa ikut divaksinsi Covid-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyakan pihaknya akan menolak permintaan DPRD tersebut karena bukan prioritas.
“Iya dong (tolak), kita ada tahapannya prioritas, prioritasnya kan bukan keluarga. Prioritas tenaga kesehatan, tadi pedagang pasar, nanti petugas publik seperti sopir bus, kondektur, dan sebagainya. Aparat keamanan, pokoknya profesi yang berinteraksi dengan masyarakat banyak, itu yang jadi prioritas,” kata Riza di Balai Kota Jakarta, Rabu (3/3).
Riza menyatakan, prioritas program vaksinasi saat ini adalah mereka yang banyak berinteraksi langsung dengan masyarakat dan berada di luar rumah. Sementara bagi keluarga lebih baik berada di rumah saja.
“Keluarga kita lebih baik berada di rumah, karena tempat terbaik bagi seluruh warga adalah berada di rumah. Yang keluar rumah siapa? Yang paling penting dan genting boleh ke luar rumah, itu pun tetap menggunakan prokes,” ujarnya.
Selain itu, politikus Gerindra itu mengingatkan protokol kesehatan tetap dijalankan dan dijadikan kebiasaan meskipun sudah menerima vaksin.
“Sekalipun kita sudah berjalan vaksin alhamdulillah, namun protokol kesehatan tetap yang utama, jadikan protokol covid sebagai kebutuhan bukan karena regulasi, bukan karena aparat, bukan karena beratnya sanksi, tapi jadikan ini sebagai kebutuhan sehari-hari seperti kita menggosok gigi setiap hari,” tandasnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaPrabowo juga meminta para elit politik dan para pendukungnya bersama-sama untuk meninggalkan saling menghasut, saling mencela.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Program satu keluarga miskin satu sarjana adalah program prioritas
Baca Selengkapnyatertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas
Baca SelengkapnyaKetua Dewan Pakar TKN, Burhanuddin Abdullah, memberikan apresiasi terhadap rekomendasi tersebut
Baca Selengkapnya74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca SelengkapnyaPresiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca Selengkapnya